Inflasi Bengkulu Terkendali di Angka 2,6 Persen, BI Waspadai Kenaikan Harga Pangan Akhir Tahun

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat inflasi daerah masih berada dalam kondisi ideal. Hingga saat ini, inflasi Bengkulu tercatat sebesar 2,6 persen, masih berada dalam rentang target nasional 2,5 persen ±1 persen.

Kepala BI Perwakilan Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan angka tersebut menunjukkan keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha produsen.

“Inflasi kita di angka 2,6 persen. Ini sebetulnya sudah sangat baik dan ideal, karena inflasi itu bukan soal serendah mungkin, tapi bagaimana menjaga keseimbangan. Konsumen harus terjaga daya belinya dan produsen juga harus tetap mau berproduksi,” ujar Wahyu usai High Level Meeting (HLM) di halaman Grage Bengkulu, Senin (15/11/2025).

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi inflasi tahun ini adalah basis inflasi tahun sebelumnya yang sangat rendah, yakni hanya 0,8 persen. Kondisi tersebut membuat kenaikan harga yang relatif kecil tetap tercatat signifikan dalam perhitungan inflasi.

Meski demikian, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang akhir tahun, terutama cabai dan bawang merah. Peningkatan curah hujan serta bencana alam di beberapa daerah sentra produksi turut menjadi faktor risiko.

“Kecenderungan akhir tahun ini beberapa komoditas memang naik, terutama cabai dan bawang merah. Apalagi curah hujan sangat tinggi dan beberapa daerah pemasok juga terdampak bencana,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI menawarkan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam hal distribusi pangan antardaerah. Fasilitasi tersebut berupa bantuan ongkos kirim dari daerah sentra produksi lain, termasuk Pulau Jawa.

“Kalau pemerintah daerah mengintensifkan pembelian dari daerah sentra produksi lain, BI bisa memfasilitasi ongkos kirimnya. Misalnya ongkos kirim dari Jawa ke Bengkulu sekitar Rp5 juta, itu bisa kami bantu,” kata Wahyu.

Selain pengendalian inflasi, BI juga mendorong masuknya investasi di sektor peternakan dan perikanan. Wahyu mencontohkan Bengkulu Utara yang saat ini tengah dilirik investor untuk pengembangan tambak udang vaname serta pembangunan pabrik pakan ikan.

“Potensi sumber daya kita besar, jagung ada, bahan baku ada. Ini yang akan terus kita dorong melalui forum investasi agar investor, baik dari luar maupun dari dalam Bengkulu sendiri, bisa menanamkan modalnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis tersebut.

BI Dorong Stabilitas Harga Nataru dan Digitalisasi Transaksi di Bengkulu

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala BI Perwakilan Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Bengkulu yang digelar di Bengkulu, Senin (15/12).

Rapat koordinasi ini mengusung tema “Stabilitas Harga HBKN Nataru dan Penguatan Digitalisasi untuk Bengkulu Maju dan Sejahtera”, serta dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan bahwa sinergi antaranggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang Nataru.

“Menjelang HBKN Nataru, tekanan inflasi perlu diantisipasi secara bersama. TPID memiliki peran strategis untuk memastikan harga tetap stabil melalui langkah-langkah konkret, mulai dari penguatan koordinasi, pemantauan stok, hingga operasi pasar bila diperlukan,” ujar Wahyu.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, Wahyu juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Menurutnya, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Capaian TP2DD Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang positif, di mana peringkat digitalisasi transaksi daerah terus mengalami peningkatan secara nasional. Namun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong optimalisasi digitalisasi, khususnya pada sisi penerimaan dan belanja daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan kanal pembayaran digital, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan sistem pembayaran non-tunai lainnya, perlu terus diperluas agar dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Melalui High Level Meeting ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital di Bengkulu. Langkah tersebut diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh mitra strategis, kita optimistis Bengkulu dapat terus melangkah menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkas Wahyu.

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dan tindak lanjut konkret dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang HBKN Nataru, serta mempercepat digitalisasi transaksi keuangan untuk mendukung pembangunan Bengkulu ke depan.

Kuasa Hukum Meriyanti Bongkar Dugaan Mafia Tanah Terstruktur di Bengkulu, Peta Bidang BPN Dipertanyakan

Charger | Bengkulu — Kuasa hukum Meriyanti, Rizki Dini Hasanah, S.Kep., S.H., mengungkapkan indikasi adanya persoalan serius dalam sengketa lahan yang menimpa kliennya. Ia menduga kasus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari praktik mafia tanah yang bekerja secara terstruktur dan sistematis.

Dini menjelaskan, persoalan bermula ketika kliennya mengajukan peningkatan status tanah dari surat adat menjadi sertifikat. Namun, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu menyatakan bahwa lahan tersebut telah masuk dalam peta bidang atas nama pihak lain, yakni Ahmad Rusli.

“Yang menjadi kejanggalan, peta bidang yang ditunjukkan oleh BPN tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam database pertanahan nasional,” ungkap Dini.

Untuk memastikan keabsahan klaim tersebut, pihaknya kemudian melakukan penelusuran melalui sistem pertanahan nasional, termasuk menggunakan aplikasi resmi Sentuh Tanahku.

“Hasil penelusuran menunjukkan bahwa peta bidang berdasarkan nomor hak sertifikat pihak yang mengklaim justru tidak cocok dan berbeda dengan peta yang ditampilkan oleh BPN Kota bengkulu. Ini adalah fakta yang sangat serius,” tegasnya.

Berpotensi Menyeret Banyak Pihak

Berdasarkan rangkaian kejanggalan dan kronologi panjang yang terjadi, Dini menilai perkara ini berpotensi menyeret banyak pihak jika diusut secara menyeluruh dan transparan.

“Bukan hanya melibatkan oknum swasta. Dugaan ini dapat merembet ke oknum ASN, dan bahkan tidak menutup kemungkinan melibatkan oknum aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia meyakini, kasus yang dialami kliennya hanyalah satu dari sekian banyak praktik mafia tanah yang selama ini luput dari perhatian publik.

“Saya yakin, apabila perkara ini dibongkar secara serius, akan membuka benang kusut jaringan mafia tanah yang selama ini tumbuh subur di Bengkulu,” pungkas Dini.

OJK Perkuat Pemeringkat Kredit Alternatif untuk Perluas Akses Pembiayaan UMKM

Charger | Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas akses pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pemanfaatan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, dalam sambutannya pada webinar bertajuk “Penguatan Peran Pemeringkat Kredit Alternatif Mendorong Inklusi dan Pendalaman Pasar” yang diselenggarakan bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) secara daring, Selasa (9 Desember 2025).

Hasan menegaskan bahwa penguatan regulasi, pemanfaatan data alternatif, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani perbankan.

“Tema ini sangat relevan di tengah akselerasi transformasi digital saat ini, di mana kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai inovasi yang membuka peluang besar dalam memperluas inklusi serta memperdalam pasar keuangan nasional,” ujar Hasan.

Ia juga mengungkapkan pesatnya perkembangan pemanfaatan PKA di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah inquiry data kredit serta kolaborasi antara penyelenggara PKA dengan lembaga jasa keuangan. Menurutnya, PKA menjadi solusi konkret bagi UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses kredit akibat minimnya dokumen formal, meskipun memiliki aktivitas ekonomi yang produktif.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu RI, Masyita Crystallin, menyampaikan pentingnya penguatan peran PKA dalam strategi pembiayaan dan pengembangan sektor keuangan yang inklusif.

“Seluruh sektor, termasuk UMKM, masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan bukan karena tidak layak atau tidak produktif, melainkan karena data yang dimiliki belum terbaca dan terstruktur dengan baik. Padahal pada dasarnya mereka mampu memanfaatkan layanan pembiayaan,” kata Masyita.

Ia menambahkan, pemanfaatan sumber data yang kaya di Indonesia dapat dioptimalkan dalam penilaian kredit melalui PKA untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Pendekatan berbasis data perilaku yang digunakan PKA dinilai mampu menutup data gap yang selama ini menjadi penghambat bagi UMKM, sehingga penilaian kredit menjadi lebih objektif, inklusif, dan akurat.

Webinar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Direktur P4 DJPK Kementerian Keuangan Adi Budiarso, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto, serta Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi. Diskusi dipandu Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, Saat Prihartono.

Kegiatan ini juga menghadirkan penanggap dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta CEO AIForesee. Webinar yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku industri jasa keuangan (BPR/BPRS), asosiasi, kementerian dan lembaga, akademisi, hingga pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, OJK berharap dapat membangun kesadaran dan dukungan bersama dalam mendorong pemanfaatan PKA secara lebih luas, inklusif, dan bertanggung jawab. Penguatan peran PKA diharapkan mampu mempercepat penyaluran pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kepala OJK Bengkulu Tegaskan Penguatan Sinergi dengan Media

Charger | Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan insan pers di Kota Bengkulu. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Bengkulu, Ayu Laksmi, usai menghadiri acara gathering bersama wartawan yang digelar di Rich Resto, Selasa (9/12/2025).

Ayu Laksmi menyampaikan bahwa peran media sangat strategis dalam mendukung tugas dan fungsi OJK, khususnya dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan berimbang kepada masyarakat terkait sektor jasa keuangan.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat berkumpul bersama rekan-rekan media. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara OJK dan insan pers di Bengkulu,” ujar Ayu.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu juga menyampaikan permohonan maaf apabila sebelumnya terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam komunikasi maupun pelaksanaan tugas OJK. Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran berharga bagi internal OJK.

“Ini menjadi koreksi dan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Sekaligus menjadi bahan introspeksi untuk terus berbenah, agar komunikasi dan sinergi yang sudah terjalin dengan baik tidak terganggu ke depannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ayu Laksmi menambahkan bahwa OJK Bengkulu akan melakukan evaluasi internal guna memperbaiki berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, perbaikan dan penguatan komunikasi akan terus dilakukan demi menjaga hubungan yang harmonis dengan media.

“Kami tentu akan melakukan evaluasi internal dan perbaikan ke depan. Harapannya, kolaborasi antara OJK dan media dapat semakin solid dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bengkulu,” tutupnya.

Acara gathering tersebut berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ruang diskusi terbuka antara OJK Bengkulu dan para wartawan.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu Hadiri Peresmian Ruang BCA Prioritas KCU Bengkulu

Bengkulu, 9 Desember 2025 — Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, menghadiri acara Peresmian Ruang BCA Prioritas KCU Bengkulu yang berlangsung di Kantor Cabang Utama BCA Bengkulu. Acara ini menjadi salah satu momentum strategis dalam penguatan layanan perbankan premium di Provinsi Bengkulu.

Peresmian ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di sektor keuangan nasional dan regional, antara lain:
* Cyrillus Harinowo, Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk
* Suhardjo Moeliadi, Kepala Kantor Wilayah VI Palembang
* Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu
* Ayu Laksmi Syntia Dewi, Kepala OJK Provinsi Bengkulu

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan yang inklusif, modern, dan berdaya saing.

Momentum untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dalam sesi wawancara, Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, menyampaikan apresiasi atas komitmen BCA memperluas fasilitas dan layanan prioritas di Bengkulu. Menurutnya, kehadiran Ruang BCA Prioritas tidak hanya memberikan kenyamanan bagi nasabah, tetapi juga menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kita menyambut baik hadirnya Ruang BCA Prioritas di Bengkulu. Fasilitas ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berkembang dan semakin dipercaya oleh institusi keuangan nasional. Kami di HIPMI melihat ini sebagai peluang besar untuk mendorong kolaborasi antara dunia usaha dan perbankan.”— Yosia Yodan

Beliau juga menambahkan bahwa dukungan perbankan sangat penting terutama bagi pelaku usaha muda yang membutuhkan akses layanan finansial yang cepat, aman, dan terukur.

“Bagi kami para pengusaha muda, kemudahan akses perbankan adalah fondasi untuk bertumbuh. Semoga kehadiran ruang layanan premium ini semakin memperkuat dinamika bisnis di Bengkulu dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.”

Sinergi Lintas Lembaga untuk Kemajuan Bengkulu. Acara peresmian berlangsung hangat dengan diskusi mengenai arah penguatan ekonomi daerah ke depan. Kehadiran BI, OJK, serta jajaran eksekutif BCA menjadi bukti bahwa pengembangan ekosistem finansial Bengkulu terus bergerak menuju arah yang lebih modern dan kompetitif.

BPD HIPMI Bengkulu melalui kepemimpinan Yosia Yodan menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga keuangan dan regulator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan wirausaha muda di provinsi ini.

Rahmad Mulyadi Dorong Penguatan UMKM saat Reses DPRD di Pantai Panjang

Charger | Bengkulu — Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi NasDem, Rahmad Mulyadi, S.Sos., M.M, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 yang digelar di Laurent Resto, Pantai Panjang, Senin (8/12/2025).

Reses yang mengusung tema “Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Bengkulu” tersebut dihadiri oleh warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan, terutama terkait pengembangan UMKM, drainase (siring), serta penerangan jalan.

Rahmad Mulyadi menegaskan bahwa sektor UMKM harus mendapatkan perhatian serius karena menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

“UMKM ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi warga. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kita tindak lanjuti agar pelaku usaha kecil bisa mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pemerintah,” kata Rahmad Mulyadi.

Ia menjelaskan, sejumlah warga menyampaikan kendala dalam proses pendaftaran UMKM. Menyikapi hal tersebut, pihak kelurahan telah memberikan solusi dengan membagikan tautan pendaftaran kepada masyarakat.

“Tadi sudah disampaikan bahwa warga yang belum terdaftar diminta mengisi formulir melalui link yang dibagikan oleh Ibu Lurah. Data ini penting agar bantuan UMKM dapat diberikan secara tertib dan sesuai giliran,” ujarnya.

Selain persoalan UMKM, warga Kelurahan Tengah Padang juga mengeluhkan kondisi siring dan lampu jalan yang dinilai belum memadai. Keluhan tersebut, menurut Rahmad, akan dijadikan bahan aspirasi untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Aspirasi mengenai siring dan lampu jalan sudah kita catat, dan insyaallah akan kita dorong agar dapat direalisasikan pada tahun 2026,” tegasnya.

Melalui kegiatan reses ini, Rahmad Mulyadi berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.

Sudisman Serap Aspirasi Warga Dapil IV, saat Reses DPRD Kota Bengkulu

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Hanura, Sudisman, S.Sos, menegaskan pentingnya pemerintah daerah menanggapi secara serius setiap keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat pelaksanaan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 yang digelar di Kantor Camat Kecamatan Ratu Samban, Senin (8/12/2025).

Reses yang mengusung tema “Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Bengkulu” itu dihadiri oleh warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan lingkungan, terutama terkait drainase, banjir, dan pencemaran limbah.

“Keluhan masyarakat yang disampaikan masih tergolong wajar dan memang harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota dan DPRD. Pembangunan itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, jadi hal-hal yang meresahkan warga harus ditanggulangi,” tegas Sudisman.

Ia mengakui bahwa Kota Bengkulu saat ini menghadapi keterbatasan anggaran, menyusul pemangkasan dana TKD oleh pemerintah pusat sebesar Rp167 miliar untuk tahun anggaran 2025–2026. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan.

“Keluhan ini sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 2024. Kalau terus alasan keterbatasan anggaran yang dikedepankan, menurut saya itu kurang tepat,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang disoroti Sudisman adalah kondisi drainase di lingkungan belakang Hotel Mercure. Limbah yang mengalir di siring-siring menimbulkan bau tidak sedap dan membahayakan anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi tersebut.

“Itu sangat mengganggu masyarakat dan berisiko menimbulkan kecelakaan. Kami akan mengusulkan kepada Komisi II DPRD Kota Bengkulu untuk melakukan sidak ke lapangan,” katanya.

Selain itu, Sudisman juga menyinggung kondisi lingkungan di wilayah Pengantungan RT 11, yang dinilainya sangat memprihatinkan. Menurutnya, lokasi tersebut telah beberapa kali disidak bersama PUPR sejak tahun 2024, namun hingga kini belum ada penanganan optimal.

“Akses jalan ke lingkungan warga sulit dilalui dan rawan banjir karena drainasenya masih drainase alam. Ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan,” ujar Sudisman.

Ia menambahkan, pemasangan pagar pengaman di lokasi-lokasi rawan drainase seharusnya bisa segera dilakukan karena tidak membutuhkan anggaran besar.

“Kalau ada pagar, minimal satu potensi musibah bisa kita hilangkan. Apalagi sekarang musim banjir, risikonya tinggi kalau anak-anak jatuh ke drainase tanpa pengaman,” ungkapnya.

Ke depan, Sudisman menegaskan pihaknya akan terus menelusuri dan mendorong prioritas pembangunan lingkungan di Kota Bengkulu agar selaras dengan visi dan misi wali kota.

“Kami ingin membantu kepala daerah agar visi-misi pembangunan benar-benar terlaksana, paling tidak 80 sampai 90 persen,” pungkasnya.

OJK Tegaskan Integritas sebagai Fondasi Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hakordia 2025

Charger | Yogyakarta — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan integritas dalam setiap proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan Mahendra dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12).

Mahendra menyampaikan, tema Hakordia tahun ini, “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi”, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam membangun dan memperkuat budaya anti-korupsi, baik di sektor publik maupun dunia usaha.

“Tema ini menegaskan kembali bahwa pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi, inovasi, serta keberanian mengekspresikan nilai-nilai integritas secara konsisten,” ujar Mahendra.

Ia menekankan, sektor jasa keuangan harus terus berperan sebagai jangkar stabilitas perekonomian nasional dengan menjadikan integritas sebagai fondasi utama, sejalan dengan visi Asta Cita yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

Untuk mendukung penguatan integritas tersebut, OJK menetapkan tiga fokus utama. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data melalui pemanfaatan supervisory technology (sup-tech) dan regulatory technology (reg-tech), penguatan early warning system, serta integrasi data lintas sektor guna mendeteksi potensi fraud dan pelanggaran tata kelola secara lebih cepat dan akurat.

Kedua, penegakan tata kelola dan market conduct yang kuat melalui pengawasan konsisten terhadap perilaku usaha serta penerapan sanksi tegas atas pelanggaran integritas. Langkah ini sejalan dengan implementasi strategi anti-fraud, termasuk penerapan POJK 12/2024 sebagai upaya perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, pembangunan budaya integritas secara berkelanjutan di internal OJK melalui transformasi One OJK, penguatan zona integritas, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi sistem whistleblowing. Standar etik dan penguatan kompetensi pegawai juga terus ditingkatkan agar nilai integritas menjadi budaya kerja yang mengakar.

Acara talkshow Hakordia 2025 yang digelar secara hybrid ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari industri jasa keuangan, insan OJK, pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bangun Ekosistem Sektor Jasa Keuangan Berintegritas

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menekankan pentingnya tata kelola yang kuat sebagai fondasi efektivitas program pencegahan korupsi.

“Pencegahan korupsi hanya akan efektif dengan dukungan tata kelola yang kuat di semua level, serta koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Sophia.

Ia menyampaikan, OJK tidak hanya berfokus pada pembangunan budaya integritas di internal organisasi, tetapi juga berkomitmen mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang berintegritas dan menerapkan good governance. Salah satunya melalui sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta penerbitan berbagai POJK terkait penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.

Menurutnya, prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik menjadi kunci menjaga kesehatan lembaga jasa keuangan, melindungi dana masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan publik.

Talkshow menghadirkan narasumber inspiratif, antara lain Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, serta Sutradara dan Penulis Skenario Rahabi Mandra.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titik Eko Rahayu, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, jajaran Komite Etik Level Governance OJK, pimpinan Forkopimda DIY, akademisi, serta pimpinan industri jasa keuangan.

Integrity Fest 2025 dan Sertifikasi API/PAKSI

Dalam rangkaian kegiatan Hakordia 2025, OJK juga mengumumkan pemenang Integrity Fest Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas implementasi nyata budaya integritas dan anti-korupsi di lingkungan OJK.

Kategori penghargaan meliputi lima pemenang terbaik, sepuluh pemenang terfavorit dari Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah, serta Pelapor Gratifikasi Terinspiratif dari unsur kepala satuan kerja dan pegawai OJK.

Selain itu, diumumkan pula pegawai OJK yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI) Tahun 2025, hasil kerja sama OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 39 pegawai meraih sertifikasi API dan 51 pegawai memperoleh sertifikasi PAKSI.

Rangkaian kegiatan Hakordia 2025 juga meliputi Integrity Expo yang digelar pada 6–9 Desember 2025 dan Hakordia Run 2025 pada 7 Desember 2025, keduanya bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Yogyakarta.

Melalui peringatan Hakordia 2025, OJK bersama KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sektor jasa keuangan yang bersih dan berintegritas, guna mendukung ekosistem keuangan nasional yang kredibel, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Reses DPRD Kota Bengkulu, Warga Sampaikan Aspirasi Penerangan Jalan hingga Keluhan Nelayan

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Golkar, Rodi, S.Kom., M.M, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 pada Minggu (8/12/2025) di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut.

Rodi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan reses kali ini, masyarakat menyampaikan berbagai masukan penting, terutama terkait penerangan jalan umum, perbaikan jalan, serta siring dan drainase.

“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima, khususnya menyangkut infrastruktur dasar seperti lampu jalan, kondisi jalan lingkungan, dan drainase,” ujar Rodi.

Dalam kegiatan reses tersebut, DPRD turut mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan. Namun, Rodi mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Kota Bengkulu tidak diundang, lantaran pada dua pelaksanaan reses sebelumnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan belum ada yang terealisasi.

“Kami berharap ke depan ada keseriusan. Insya Allah, pada tahun 2026 nanti, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak dua reses sebelumnya bisa benar-benar diakomodasi dan tidak kembali bergeser,” jelasnya.

Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga datang dari kelompok nelayan, terutama terkait bantuan bagi nelayan. Menurut Rodi, pihaknya telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait penganggaran bantuan tersebut.

Nelayan juga mengeluhkan persoalan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang mengalami perubahan data meskipun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap sama. Menanggapi hal tersebut, Rodi menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab teknis perubahan data tersebut.

“Masalah KTA ini kemungkinan terkait proses verifikasi dan berada dalam sistem serta kewenangan DKP. Kita akan terus mendorong agar persoalan ini bisa segera diklarifikasi,” katanya.

Rodi menegaskan bahwa para nelayan berharap adanya bantuan nyata, baik berupa alat tangkap maupun dukungan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada nelayan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu sangat memengaruhi penghasilan mereka.

“Sebagian besar nelayan menggantungkan hidup dari hasil laut. Saat musim hujan atau badai, pendapatan mereka menurun drastis. Karena itu, dukungan dan keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan,” tutup Rodi.