OJK Catat Kinerja BPR dan BPRS Tumbuh Positif, Aset Tembus Rp236,69 Triliun

Charger | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar semakin tangguh, berintegritas, dan berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta masyarakat di daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan dinamika ekonomi global dan regional, perkembangan teknologi keuangan, serta meningkatnya persaingan industri perbankan menjadi tantangan yang harus dihadapi BPR dan BPRS.

Menurutnya, untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing dalam menjalankan fungsi intermediasi kepada masyarakat dan sektor UMKM,” ujar Dian, Senin (2/6).

Roadmap tersebut difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Di tengah berbagai tantangan, industri BPR dan BPRS menunjukkan kinerja yang tetap positif. Hingga Maret 2026, total aset industri BPR dan BPRS tercatat tumbuh 3,70 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp236,69 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 2,83 persen yoy menjadi Rp176,96 triliun, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen yoy menjadi Rp165,49 triliun.

Dari sisi permodalan, industri BPR dan BPRS juga dinilai masih kuat dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) agregat mencapai 27,20 persen, jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator.

OJK mencatat peran BPR dan BPRS dalam mendukung sektor UMKM terus meningkat. Hingga Maret 2026, porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07 persen dari total penyaluran kredit dan pembiayaan industri BPR dan BPRS.

Menurut Dian, angka tersebut masih berpotensi ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga jasa keuangan serta partisipasi dalam program akses keuangan daerah, termasuk program kredit atau pembiayaan melawan rentenir dan pembiayaan sektor pertanian.

Selain itu, OJK juga terus mendorong konsolidasi industri guna memperkuat daya tahan dan daya saing BPR dan BPRS. Hingga akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas, sementara lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih dalam proses penggabungan atau peleburan.

Sebagian besar BPR dan BPRS juga telah memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi yang belum memenuhi, OJK mendorong langkah penguatan melalui penambahan modal maupun konsolidasi.

Ke depan, OJK juga akan terus memperkuat sinergi antara BPR, BPRS, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna meningkatkan akses pembiayaan sektor mikro, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat struktur perekonomian daerah.

“OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendukung implementasi roadmap agar industri BPR dan BPRS tumbuh semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Dian.

Mendunia! Pegadaian Sabet The Asset Triple A 2026, Dorong Inklusi Keuangan & MengEMASkan Indonesia

Charger | Hong Kong, 14 April 2026 – PT Pegadaian kembali mencatatkan prestasi di kancah global dengan meraih penghargaan dalam ajang The Asset Triple A Sustainable Finance Award 2026. Pegadaian dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Social Bond/Sukuk – Non Bank Financial Institution (NBFI) dalam acara yang diselenggarakan di Hong Kong.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pegadaian dalam menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 serta Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan Tahap III Tahun 2025 dengan total nilai mencapai Rp3,49 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan Pegadaian dalam mengintegrasikan prinsip Sustainable Finance ke dalam strategi pendanaan perusahaan, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung inklusi keuangan. Penilaian dilakukan oleh tim juri independen berdasarkan aspek inovasi instrumen, kekuatan peringkat kredit, serta keberhasilan eksekusi di pasar modal.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga berdampak sosial.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pegadaian mampu menghadirkan inovasi keuangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran Pegadaian dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi,” ujar Novryandi.

Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini sejalan dengan semangat Pegadaian dalam MengEMASkan Indonesia, yakni menghadirkan nilai tambah ekonomi melalui solusi keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

“Melalui berbagai inovasi dan instrumen keuangan yang kami hadirkan, Pegadaian berkomitmen untuk terus MengEMASkan Indonesia, tidak hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dalam menciptakan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tambah Novryandi.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Pegadaian dengan para mitra strategis. Dalam proses penerbitan instrumen ini, PT Pegadaian didukung oleh jajaran Joint Lead Underwriters (JLU), diantaranya PT CIMB Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, serta PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas.

Melalui keberhasilan ini, Pegadaian optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan investor dan nasabah, sekaligus menjadi role model dalam penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di industri keuangan non-bank di Asia Tenggara.

Tentang Pegadaian

PT Pegadaian didirikan di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 1 April 1901. Tak hanya bergerak di Industri Gadai, Pegadaian kini bertransformasi menjadi lembaga keuangan inklusif yang menyediakan beragam produk dan layanan finansial. Sejak tahun 2021, Pegadaian tergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan PNM, berkomitmen penuh dalam mendukung UMKM naik kelas.

Pegadaian kini mengukuhkan posisinya sebagai pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia dengan produk terlengkap, sejak resmi mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Selain Layanan Bank Emas, Pegadaian juga memiliki ragam produk investasi emas yang mudah diakses masyarakat, seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Arisan Emas, serta produk pembiayaan yang lengkap (Haji & Umroh, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan, hingga KUR Syariah).

Seluruh produk dan layanan Pegadaian dapat diakses melalui Outlet, Agen Pegadaian, serta aplikasi Tring! by Pegadaian yang dirancang dengan fokus pada pengembangan ekosistem emas dan transformasi digital, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi finansial bagi masyarakat.

Sebagai lembaga pembiayaan sosial, Pegadaian juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, menciptakan dampak positif bagi komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara luas. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pegadaian.co.id.

BI Gelar Sarasehan, Tegaskan Stabilitas Ekonomi Bengkulu Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Global

Charger | Bengkulu — Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu menggelar Sarasehan Perekonomian Bengkulu bertajuk “Sinergi Moneter dan Fiskal: Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik Global Menuju Ekonomi Bengkulu yang Berkelanjutan” di Hotel Santika, Kamis (9/4/2026).

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada di kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.

Dari sisi harga, inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sementara Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.

BI juga mencatat perkembangan positif dalam digitalisasi sistem pembayaran. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang dengan 229.532 merchant yang telah memanfaatkan sistem tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, RA Denni menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu pada 2025 tumbuh 4,82 persen (year on year), meningkat dibandingkan 2024 sebesar 4,62 persen. Capaian ini mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan relatif sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.

Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan—khususnya kelapa sawit dan kopi—perikanan, serta perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus mendorong program strategis seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas kopi, penguatan UMKM, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.

“Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujarnya saat membuka acara Sarasehan Perekomian secara resmi yang mewakili sekda provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Belanja negara tercatat Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.

Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu APBN. Di tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD Bengkulu sebesar Rp656,31 miliar dengan belanja daerah Rp811,8 miliar.

Kota Bengkulu mencatat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.

Dari sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan risiko geopolitik yang dapat memengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian Indonesia.

Ia memproyeksikan, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia bisa mencapai 132 dolar AS per barel jika konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak OPEC. Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar AS per barel, sedangkan konflik terbatas dapat mendorong harga ke level 84 dolar AS per barel.

Meski dihadapkan pada ketidakpastian global, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi di Bengkulu Jelang Idulfitri melalui High Level Meeting

Charger | Bengkulu – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, serta Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu.

Forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Bengkulu masih relatif terkendali. Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,88 persen secara tahunan (year on year).

Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar.

Menurutnya, koordinasi melalui TPID selama ini terbukti efektif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Pemerintah daerah juga secara rutin melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar tradisional maupun modern untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menjelaskan bahwa perekonomian saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar, serta meningkatnya harga barang impor berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di daerah. Namun demikian, berbagai langkah pengendalian yang dilakukan TPID dinilai mampu menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas penting seperti cabai, daging sapi, dan ayam ras.

Selain itu, beberapa sektor produksi juga menunjukkan perkembangan positif. Produksi cabai merah dan bawang merah mengalami peningkatan, begitu pula dengan sektor perikanan tangkap yang menunjukkan tren produktivitas yang semakin baik.

Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai langkah konkret yang telah dilakukan TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah. Tercatat ada sembilan strategi utama yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Langkah-langkah tersebut antara lain pemantauan harga secara berkala di pasar, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional guna memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Pemanfaatan anggaran daerah turut diarahkan untuk mendukung berbagai program pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan.

Dalam rapat tersebut, persoalan distribusi gas elpiji juga menjadi salah satu isu yang dibahas. Beberapa daerah sebelumnya sempat melaporkan adanya kelangkaan gas elpiji di tingkat masyarakat.

Pihak Pertamina menjelaskan bahwa secara umum stok gas elpiji masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun kelangkaan yang terjadi di lapangan diduga disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran atau adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama strategis untuk mendukung pengendalian inflasi di Bengkulu.

Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara TPID Provinsi Bengkulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan stabilitas pangan.

Selain itu, juga dilakukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas cabai serta kerja sama antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog Perwakilan Bengkulu guna memperkuat ketahanan pangan.

Melalui berbagai langkah kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga di Provinsi Bengkulu dapat terus terjaga, sehingga kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik.

Uang Kertas Bekas Disulap Jadi Listrik, Inovasi BI Bengkulu Ubah Limbah Jadi Energi

Charger | Bengkulu – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menghadirkan inovasi baru dengan mengubah limbah uang kertas menjadi energi listrik. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan PLN Nusantara Power sebagai upaya memanfaatkan limbah sekaligus mendukung energi alternatif.

Limbah racikan uang kertas yang sebelumnya hanya dibuang kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan limbah uang kertas memiliki nilai kalori yang cukup tinggi sehingga layak dijadikan sumber energi.

“Nilai kalorinya sekitar 4.000 kalori, mendekati batu bara yang sekitar 5.000 kalori,” kata Wahyu saat bincang bersama media dan buka puasa dengan wartawan ekonomi di RM Kampoeng Pesisir kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, hingga saat ini sekitar 9 ton limbah uang kertas dari Bengkulu telah dikirim untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

“Setiap satu kilogram limbah mampu menghasilkan sekitar 1 kWh listrik. Inovasi ini menjadi langkah nyata agar uang yang sudah tidak layak edar tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, BI Bengkulu juga menegaskan kesiapan menghadapi kebutuhan uang tunai menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

BI memastikan ketersediaan uang kartal dan stabilitas harga pangan tetap terjaga di wilayah Bengkulu. Untuk memudahkan masyarakat menukar uang, BI membuka layanan kas keliling di 10 titik strategis.

Hingga kini, tujuh titik layanan telah berjalan, ditambah sekitar 30 titik penukaran uang di kantor perbankan yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu.

Beberapa jadwal kas keliling terdekat antara lain pada 10 Maret di Masjid Al-Kahfi, 11 Maret di Bandara Fatmawati Soekarno, dan 12 Maret di kawasan rest area.

Pada 10–11 Maret juga digelar layanan terpadu di View Tower yang disertai sosialisasi penggunaan QRIS serta pasar murah bagi masyarakat.

Selain itu, BI turut memberikan edukasi kepada wartawan mengenai ciri-ciri uang rupiah asli. Materi yang disampaikan meliputi perbedaan tahun cetak dan emisi, tanda khusus uang asli, hingga ketentuan penukaran uang rusak.

BI menegaskan uang rusak masih dapat ditukarkan selama bagian yang tersisa minimal dua pertiga dari ukuran asli, logo masih terlihat, dan nomor seri pada uang tetap sama.

Bank Bengkulu Perkuat Dewan Komisaris, Andaru Pranata Resmi Dilantik sebagai Komisaris Nonindependen

Charger | Bengkulu – Guna memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung peningkatan kinerja Bank Bengkulu dalam menjalankan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan resmi melantik Andaru Pranata, S.E. sebagai Komisaris Nonindependen PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu masa jabatan 2026–2030.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar pada Ahad (8/3) di Aula H. Mochtar Azehari, Graha Bank Bengkulu lantai 7.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Komisaris Nonindependen PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tertanggal 6 Maret 2026.

Dalam struktur dewan komisaris, Andaru mendampingi Elva Hartati yang juga menjabat sebagai Komisaris Nonindependen.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Eko Kurnia Ningsih, para pemegang saham PT Bank Bengkulu, jajaran direksi dan komisaris Bank Bengkulu, serta tamu undangan lainnya.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan berharap kehadiran Andaru dapat memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja Bank Bengkulu.

“Kehadiran Komisaris Nonindependen yang dilantik hari ini diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan, memberikan arahan strategis, serta mendorong kinerja Bank Bengkulu agar semakin sehat, kuat, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah, baik di kota maupun kabupaten,” ujar Helmi.

Gubernur juga menyampaikan bahwa posisi Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama Bank Bengkulu saat ini masih dalam proses.

Di sisi lain, Andaru Pranata merupakan putra daerah Bengkulu yang lahir di Ketahun pada 13 Januari 1993. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.

Sebelum diangkat sebagai Komisaris Nonindependen Bank Bengkulu, Andaru memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik di sektor swasta, kewirausahaan, maupun pemerintahan. Karier profesionalnya dimulai sebagai Human Resource Development Manager di PT Muhibat Jaya Abadi pada periode 2015–2016. Setelah itu, ia menjalankan usaha mandiri di bidang perkebunan.

Pada periode 2019–2024, Andaru menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan dipercaya sebagai pimpinan Komisi III. Ia juga terlibat dalam berbagai alat kelengkapan dewan, seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta sejumlah panitia khusus, antara lain Pansus RTRW, Pansus RPJMD, Pansus P4GN, dan Pansus Perizinan Tertentu.

Dalam perannya tersebut, ia turut mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, antara lain dukungan bagi pelaku UMKM, bantuan sarana budi daya perikanan bagi nelayan, dukungan sarana pertanian bagi kelompok tani, serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Andaru juga aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu periode 2025–2027 serta pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkulu Utara dan sejumlah organisasi lainnya.

Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu, Riduan, menjelaskan bahwa dalam rangka memperkuat kompetensi di bidang tata kelola dan pengawasan perbankan, Andaru juga telah mengikuti berbagai program pengembangan profesional. Di antaranya Executive Overview for Board of Commissioner of Banking Industry yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia serta memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari LSP BSMR.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, kehadiran Andaru Pranata di jajaran Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat fungsi pengawasan serta mendukung pengembangan Bank Bengkulu agar semakin sehat, kuat, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah,” ujar Riduan.

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Gejolak Global

Charger | Jakarta, 3 Maret 2026 — Rapat Dewan Komisioner Bulanan (OJK) yang diselenggarakan pada 25 Februari 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang penuh tantangan.

Secara global, perekonomian masih menunjukkan kinerja yang relatif baik, sejalan dengan penguatan sektor manufaktur dunia dan membaiknya keyakinan konsumen. Namun demikian, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026—termasuk konflik di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan —menjadi risiko penurunan (downside risk) yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Perekonomian AS pada kuartal IV 2025 tercatat tumbuh 1,4 persen secara kuartalan (qtq), lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen. Perlambatan ini dipengaruhi oleh government shutdown dan pelemahan konsumsi, meskipun pasar tenaga kerja masih relatif solid. Tekanan inflasi kembali meningkat sehingga ekspektasi pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun cenderung menurun, dengan arah kebijakan suku bunga yang diperkirakan bertahan lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer).

Di kawasan Asia, perekonomian masih menghadapi tekanan permintaan domestik akibat berlanjutnya krisis sektor properti, meskipun kinerja eksternal tetap mencatatkan surplus.

Dari sisi domestik, perekonomian pada kuartal IV 2025 mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,39 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. Inflasi headline meningkat terutama dipengaruhi efek basis rendah pada tahun sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimistis meskipun mengalami moderasi, sementara aktivitas manufaktur tetap berada pada fase ekspansif pada awal 2026.

Pasar Modal Relatif Terkendali

Pada Februari 2026, tekanan di pasar saham domestik terpantau mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 27 Februari 2026 ditutup di level 8.235,49, terkoreksi 1,13 persen secara bulanan (mtd) dan 4,76 persen secara tahunan berjalan (ytd). OJK terus memantau volatilitas pasar yang meningkat pada awal Maret 2026 seiring eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah serta berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) untuk menyiapkan langkah kebijakan yang diperlukan.

Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Februari 2026 tercatat Rp25,62 triliun, dengan proporsi transaksi investor ritel sebesar 53 persen. Dari sisi investor asing, tercatat net sell sebesar Rp0,36 triliun.
Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 ditutup pada level 442,12 atau terapresiasi 0,45 persen secara mtd.

Sementara itu, industri pengelolaan investasi tetap menunjukkan kinerja positif dengan Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.115,71 triliun dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana sebesar Rp726,26 triliun.
Jumlah investor pasar modal juga terus meningkat. Hingga 25 Februari 2026, terdapat penambahan 1,8 juta investor baru, sehingga secara ytd jumlah investor tumbuh 12,34 persen menjadi 22,88 juta.

Perbankan Tumbuh dengan Risiko Terkelola
Kinerja intermediasi perbankan nasional tetap solid. Pada Januari 2026, kredit tumbuh 9,96 persen yoy menjadi Rp8.557 triliun, didorong terutama oleh Kredit Investasi yang tumbuh 22,38 persen. Likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54 persen dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 197,92 persen.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,14 persen dan NPL net 0,82 persen. Permodalan perbankan juga kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,87 persen.

Asuransi dan Pembiayaan Tetap Resilien

Di sektor perasuransian, aset industri asuransi pada Januari 2026 mencapai Rp1.214,82 triliun atau tumbuh 5,96 persen yoy. Industri dana pensiun mencatatkan total aset sebesar Rp1.686,11 triliun atau tumbuh 11,21 persen yoy. Sementara itu, pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring (pindar) tetap tumbuh dengan profil risiko yang terjaga.

Penegakan Hukum dan Pelindungan Konsumen

Sepanjang Februari 2026, OJK mengenakan berbagai sanksi administratif di sektor pasar modal, perbankan, serta sektor pembiayaan dan asuransi, termasuk denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK untuk menjaga integritas industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan tata kelola, kehati-hatian, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Samsat Desa Hadir di KCP Bank Bengkulu Bengkulu Tengah, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah

Bengkulu Tengah | Charger – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meresmikan layanan Samsat Desa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Bengkulu Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Ahad (1/3/2025). Kehadiran layanan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat hingga ke wilayah kecamatan dan desa.

Program Samsat Desa yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Warga menilai layanan ini memberikan kemudahan karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa Samsat Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

“Kita ingin masyarakat lebih mudah membayar pajak. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota, cukup di kecamatan, bahkan dekat dengan desa masing-masing,” kata Helmi usai peresmian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bengkulu yang selama ini telah taat membayar pajak. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dirasakan melalui berbagai program pembangunan.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah taat pajak. Pajak ini kembali lagi untuk rakyat melalui program Bantu Rakyat. Pembangunan jalan mulus sudah ratusan kilometer dibangun serta layanan ambulans gratis telah dibagikan dalam jumlah ratusan unit. Semuanya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Salah seorang wajib pajak, Erwin (30), mengaku terbantu dengan hadirnya Samsat Desa di wilayah Bengkulu Tengah. Menurutnya, selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan kebutuhan lain saat membayar pajak ke kota.

“Alhamdulillah, sekarang sudah dekat untuk membayar pajak. Harapan kami, pelayanannya tetap cepat dan mudah sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan atau harus ke kota,” ujarnya.

Lanjut Erwin, proses pelayanan dinilai cepat dan efisien sehingga tidak memakan waktu lama. “Program ini sangat membantu kami dan prosesnya cepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadiyanto, menjelaskan bahwa Samsat Desa dirancang sebagai inovasi pelayanan publik yang sederhana dan cepat.

“Estimasi pelayanan hanya sekitar dua hingga lima menit. Jika ada kendala, petugas siap membantu agar masyarakat benar-benar merasakan kemudahan pelayanan,” jelasnya.

Dengan hadirnya Samsat Desa di KCP Bank Bengkulu, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat sekaligus mendekatkan layanan publik hingga ke masyarakat pedesaan.

OJK dan Perbankan Nasional Perkuat Manajemen Risiko Iklim untuk Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

Charger | Jakarta, 26 Februari 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional terus memperkuat komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis. Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi serta arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Friderica.

Menurutnya, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Permodalan Kuat dan Tangguh terhadap Risiko Iklim

Dalam forum tersebut, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi yang kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dian.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan dan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” kata Seema.

Ia menambahkan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” ujarnya.

Rilis Dua Publikasi Strategis

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yakni Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).

CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, sekaligus menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, ICBF direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan dalam membangun arah kebijakan keberlanjutan yang terukur serta memperkuat kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara berkelanjutan.

Samsat Desa Resmi Beroperasi di KCP Bank Bengkulu Bengkulu Utara

Charger | Bengkulu Utara – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, didampingi Wakil Gubernur Mian, secara resmi meluncurkan program Samsat Desa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Bengkulu, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu (28/2).

Peluncuran Samsat Desa ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendekatkan layanan publik hingga ke tingkat desa, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa kehadiran Samsat Desa bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya warga yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten atau kota untuk membayar pajak.

“Samsat Desa ini kita hadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota, cukup di kecamatan bahkan dekat dengan desa masing-masing,” ujar Helmi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bengkulu yang selama ini taat membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah taat pajak. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada rakyat melalui program Bantu Rakyat, pembangunan infrastruktur Jalan Mulus, serta layanan Ambulans Gratis yang seluruhnya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Program Samsat Desa melibatkan sejumlah mitra pelayanan guna memastikan proses berjalan cepat, tertib, dan akuntabel. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadiyanto, menjelaskan bahwa Samsat Desa merupakan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran pajak.

“Seluruh proses pelayanan berlangsung cepat, estimasinya hanya sekitar dua hingga lima menit. Jika masyarakat mengalami kendala, petugas kami siap membantu agar pelayanan semakin mudah dan pendapatan daerah dapat meningkat,” jelasnya.

Kehadiran Samsat Desa disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang wajib pajak, Pujiono (52), mengaku sangat terbantu dengan layanan tersebut.

“Alhamdulillah, sekarang bayar pajak jadi mudah. Dulu harus ke kota, sekarang dekat. Programnya bagus, semoga pelayanannya semakin baik sehingga masyarakat benar-benar terbantu,” ungkapnya.

Melalui program Samsat Desa, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelayanan publik semakin inklusif, efisien, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa. Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan berdampak langsung bagi rakyat.