BI Gelar Sarasehan, Tegaskan Stabilitas Ekonomi Bengkulu Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Global
Charger | Bengkulu — Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu menggelar Sarasehan Perekonomian Bengkulu bertajuk “Sinergi Moneter dan Fiskal: Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik Global Menuju Ekonomi Bengkulu yang Berkelanjutan” di Hotel Santika, Kamis (9/4/2026).
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada di kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Dari sisi harga, inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sementara Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.
BI juga mencatat perkembangan positif dalam digitalisasi sistem pembayaran. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang dengan 229.532 merchant yang telah memanfaatkan sistem tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, RA Denni menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu pada 2025 tumbuh 4,82 persen (year on year), meningkat dibandingkan 2024 sebesar 4,62 persen. Capaian ini mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan relatif sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.
Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan—khususnya kelapa sawit dan kopi—perikanan, serta perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus mendorong program strategis seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas kopi, penguatan UMKM, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.
“Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujarnya saat membuka acara Sarasehan Perekomian secara resmi yang mewakili sekda provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Belanja negara tercatat Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.
Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu APBN. Di tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD Bengkulu sebesar Rp656,31 miliar dengan belanja daerah Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.
Dari sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan risiko geopolitik yang dapat memengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian Indonesia.
Ia memproyeksikan, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia bisa mencapai 132 dolar AS per barel jika konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak OPEC. Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar AS per barel, sedangkan konflik terbatas dapat mendorong harga ke level 84 dolar AS per barel.
Meski dihadapkan pada ketidakpastian global, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.