Menteri Kesehatan RI Dorong RSUD di Bengkulu Mampu Tangani Jantung dan Stroke Secara Mandiri

Charger | Bengkulu – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan rujukan di daerah agar mampu menangani kasus-kasus kegawatdaruratan seperti penyakit jantung dan stroke secara cepat dan mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam Press Conference Proctoring Clipping Aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Rabu (17/12/2025).

Menurut Menkes, rumah sakit di daerah harus memiliki kemampuan melakukan tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) untuk menangani serangan jantung, serta layanan stroke dan bedah saraf lanjutan. Keterlambatan penanganan, kata dia, dapat berakibat fatal.

“Ini bukan proyek mercusuar. Kita bicara soal menyelamatkan nyawa. Kalau penanganan jantung atau stroke terlambat dua jam, apalagi enam jam, pasien bisa cacat permanen atau meninggal,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Menkes menargetkan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki rumah sakit yang mampu melakukan tindakan PCI. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan menyiapkan peralatan medis secara bertahap hingga 2027. Namun, tantangan utama justru terletak pada ketersediaan dan pemerataan dokter spesialis.

“Alat bisa kita kirim, itu bukan masalah besar. Yang sulit adalah dokternya. Tidak mungkin hanya satu dokter. Minimal harus dua, idealnya tiga, supaya layanan bisa berjalan 24 jam,” ujarnya.

Untuk tingkat provinsi, Menkes menekankan bahwa rumah sakit rujukan seperti RSUD dr. M. Yunus Bengkulu harus mampu melakukan operasi jantung lanjutan, termasuk bypass (CABG), penggantian dan perbaikan katup jantung, serta layanan jantung pediatrik. Ia mengungkapkan bahwa Bengkulu masih termasuk provinsi yang belum sepenuhnya mampu menjalankan layanan tersebut.

“Masih ada beberapa provinsi yang belum bisa melakukan operasi jantung lengkap, salah satunya Bengkulu. Ini harus dikejar, karena kasus rematik jantung di Indonesia masih tinggi,” kata Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga mengapresiasi pelaksanaan proctoring clipping aneurisma dan DSA sebagai langkah penting peningkatan kapasitas layanan bedah saraf di Bengkulu. Ia mendorong agar kemampuan ini terus ditingkatkan ke tindakan lanjutan lainnya.

Selain aspek klinis, Menkes menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola rumah sakit. Menurutnya, banyak rumah sakit pemerintah menghadapi persoalan utang farmasi dan rendahnya pendapatan bukan karena kurangnya pasien, melainkan manajemen yang belum optimal.

“Kunci rumah sakit itu bukan cuma alat, tapi tata kelola. Remunerasi dokter harus adil dan transparan. Kalau dokter tidak dibayar layak, mereka akan mencari praktik di luar, dan rumah sakit tidak akan berkembang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dokter spesialis harus diberi penghargaan sesuai kompetensinya agar fokus melayani di rumah sakit pemerintah. Dengan tata kelola yang baik, Menkes optimistis pendapatan rumah sakit akan meningkat dan kualitas layanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan.

Press conference ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah, sekaligus mendorong RSUD di Bengkulu agar mampu memberikan pelayanan jantung, stroke, dan bedah saraf secara mandiri demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.