Uang Negara Sudah Dibayar, Vendor Proyek MBG Masih Menunggu Haknya

Charger | Bengkulu – Pembangunan fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Padang Serai dan Bentiring Pemai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, terhenti. Dua lokasi proyek bahkan disegel oleh pelaksana lapangan sebagai bentuk protes karena pembayaran pekerjaan belum diselesaikan oleh kontraktor utama.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Kamis (4/6/2026), progres fisik proyek program pemerintah pusat tersebut telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, vendor yang mengerjakan pemasangan paving blok mengaku belum menerima pembayaran penuh sesuai nilai kontrak.

Pelaksana pekerjaan, Edy Suyoto, mengatakan dirinya memperoleh kontrak senilai Rp2,9 miliar dari kontraktor utama sejak Januari 2026. Namun hingga kini, pembayaran yang diterimanya baru sekitar Rp1,76 miliar.

“Dari nilai kontrak Rp2,9 miliar, yang sudah dibayarkan baru sekitar Rp1,76 miliar. Sisanya sampai sekarang belum kami terima,” kata Edy.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut membuat modal kerja habis sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.

“Karena pembayaran belum selesai, pekerjaan terpaksa berhenti. Kami akhirnya menyegel lokasi proyek sampai ada kejelasan,” ujarnya.

Di tengah persoalan itu, pihak Satuan Kerja (Satker) PU menegaskan bahwa pembayaran dari pemerintah kepada kontraktor utama telah dilakukan sesuai progres pekerjaan yang telah diverifikasi.

“Seluruh kewajiban pemerintah sudah ditunaikan. Pembayaran kepada vendor maupun subkontraktor menjadi tanggung jawab kontraktor utama,” tegas pihak Satker.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan keterlambatan pencairan anggaran negara, melainkan berada pada ranah internal kontraktor utama.

Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG, Nadya Fitriasih, membenarkan adanya penyegelan di dua titik proyek akibat belum tuntasnya pembayaran kepada vendor.

“Benar, ada penyegelan di dua lokasi. Saat ini komunikasi dan mediasi masih dilakukan agar persoalan ini bisa segera diselesaikan dan pekerjaan kembali berjalan,” kata Nadya.

Terhentinya pembangunan MBG dikhawatirkan dapat menghambat penyelesaian fasilitas yang dipersiapkan untuk mendukung program nasional pemenuhan gizi masyarakat. Jika sengketa pembayaran tidak segera diselesaikan, proyek yang hampir rampung tersebut berpotensi mengalami keterlambatan operasional.

Hingga saat ini kondisi di lokasi proyek masih terpantau aman dan kondusif. Namun, penyelesaian tunggakan pembayaran menjadi syarat utama agar pembangunan dapat dituntaskan dan fasilitas MBG segera beroperasi melayani masyarakat.