Presiden Ganti Kepala Badan Gizi Nasional, Nani S. Deyang Ditunjuk sebagai Kepala Baru

Charger | Jakarta — Presiden memutuskan melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melalui proses monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun terakhir. Keputusan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6).

Menurut Prasetyo Hadi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kinerja dan pengembangan Badan Gizi Nasional ke depan.

“Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi.

Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan tiga pejabat pimpinan BGN, yakni Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewick Pusung Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Soni Sanjaya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan pengabdian para pejabat tersebut selama menjalankan tugasnya.

“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo Hadi.

Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sementara itu, posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional akan diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program-program strategis pemerintah di bidang gizi serta meningkatkan efektivitas kinerja Badan Gizi Nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

OJK Catat Kinerja BPR dan BPRS Tumbuh Positif, Aset Tembus Rp236,69 Triliun

Charger | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar semakin tangguh, berintegritas, dan berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta masyarakat di daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan dinamika ekonomi global dan regional, perkembangan teknologi keuangan, serta meningkatnya persaingan industri perbankan menjadi tantangan yang harus dihadapi BPR dan BPRS.

Menurutnya, untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing dalam menjalankan fungsi intermediasi kepada masyarakat dan sektor UMKM,” ujar Dian, Senin (2/6).

Roadmap tersebut difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Di tengah berbagai tantangan, industri BPR dan BPRS menunjukkan kinerja yang tetap positif. Hingga Maret 2026, total aset industri BPR dan BPRS tercatat tumbuh 3,70 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp236,69 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 2,83 persen yoy menjadi Rp176,96 triliun, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen yoy menjadi Rp165,49 triliun.

Dari sisi permodalan, industri BPR dan BPRS juga dinilai masih kuat dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) agregat mencapai 27,20 persen, jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator.

OJK mencatat peran BPR dan BPRS dalam mendukung sektor UMKM terus meningkat. Hingga Maret 2026, porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07 persen dari total penyaluran kredit dan pembiayaan industri BPR dan BPRS.

Menurut Dian, angka tersebut masih berpotensi ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga jasa keuangan serta partisipasi dalam program akses keuangan daerah, termasuk program kredit atau pembiayaan melawan rentenir dan pembiayaan sektor pertanian.

Selain itu, OJK juga terus mendorong konsolidasi industri guna memperkuat daya tahan dan daya saing BPR dan BPRS. Hingga akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas, sementara lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih dalam proses penggabungan atau peleburan.

Sebagian besar BPR dan BPRS juga telah memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi yang belum memenuhi, OJK mendorong langkah penguatan melalui penambahan modal maupun konsolidasi.

Ke depan, OJK juga akan terus memperkuat sinergi antara BPR, BPRS, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna meningkatkan akses pembiayaan sektor mikro, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat struktur perekonomian daerah.

“OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendukung implementasi roadmap agar industri BPR dan BPRS tumbuh semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Dian.

Yosia Yodan Dukung Empat Gagasan Utama Ade Jona Caketum BPP HIPMI

Charger | Nusa Dua Bali – Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, menghadiri Debat Kandidat Kedua Calon Ketua Umum BPP HIPMI yang berlangsung di Ballroom Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali, pada 23 Mei 2026. Kehadiran Yosia Yodan bersama rombongan BPD HIPMI Bengkulu menjadi bentuk dukungan dan partisipasi aktif dalam agenda demokrasi organisasi HIPMI tingkat nasional.

Dalam forum tersebut, calon Ketua Umum nomor urut dua, Ade Jona Prasetyo, memaparkan empat gagasan utama yang berfokus pada penguatan peran HIPMI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pengusaha muda Indonesia.

Menurut Yosia Yodan, gagasan yang disampaikan Ade Jona Prasetyo menitikberatkan pada bagaimana HIPMI tidak hanya berkembang di tingkat pusat, tetapi juga mampu membuka lebih banyak peluang bagi daerah. Mulai dari penguatan ekonomi kreatif, perluasan akses modal, hingga pemerataan pertumbuhan usaha, seluruh program diarahkan untuk menghadirkan ruang bertumbuh yang lebih luas bagi para pengusaha muda di seluruh Indonesia.

“Organisasi besar bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang seberapa banyak orang yang bisa ikut tumbuh bersama di dalamnya,” ujar Yosia Yodan usai menghadiri debat kandidat tersebut.

Empat gagasan utama yang disampaikan Ade Jona Prasetyo meliputi fokus pada pengembangan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis pencetak pengusaha baru dan pembuka lapangan kerja bagi kader HIPMI.

Selain itu, Ade Jona juga menegaskan komitmennya dalam mengawal penyaluran kredit berbunga rendah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat tersalurkan secara merata hingga ke akar rumput HIPMI daerah.

Gagasan lainnya yakni menjadikan BPD HIPMI Bali sebagai role model tata kelola organisasi dan pengembangan sektor pariwisata nasional, sehingga dapat menjadi pusat pembelajaran bagi daerah lain.

Terakhir, Ade Jona menekankan pentingnya realisasi demokrasi ekonomi agar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pengusaha daerah HIPMI di berbagai penjuru Nusantara.

EST School Indramayu Gandeng Redea Institute, Siap Jadi Sekolah Internasional Pertama di Indramayu

Charger | Indramayu – Yayasan Wira Yodan Cendekia melalui EST School Indramayu resmi menjalin kerja sama strategis dengan Redea Institute melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), sebagai langkah menghadirkan sekolah internasional pertama di Kabupaten Indramayu yang berlangsung pada, Selasa 19 Mei 2026 di Redea Institute.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi komitmen bersama dalam mendorong kemajuan pendidikan dan menciptakan generasi unggul yang memiliki daya saing global di era modern.

Kegiatan Mou Signing Ceremony EST School Indramayu turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Wira Yodan Cendekia, Anggawira, didampingi Dewan Pembina Yayasan Wira Yodan Cendekia, Yosia Yodan, serta Founder & CEO Redea Institute, Antarina S.F Amir. Ikut Hadir pula anggota DPRD Indramayu sekaligus Ketua Yayasan Wira Yodan Cendekia, Fressha dan juga Sekretaris Yayasan Wira Yodan Cendekia, Ruli Krisna yang mendukung pengembangan sekolah bertaraf internasional tersebut.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Wira Yodan Cendekia, Anggawira, mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam membangun kualitas pendidikan yang mampu bersaing secara global.

“EST School Indramayu hadir dengan visi menciptakan generasi masa depan yang unggul, adaptif, dan siap bersaing di tingkat internasional. Kerja sama dengan Redea Institute menjadi bagian penting untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Indramayu,” ujar Anggawira.

Sementara itu, Yosia Yodan menyampaikan kehadiran EST School Indramayu diharapkan menjadi tonggak baru dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu.

“EST School Indramayu diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Kami percaya pendidikan internasional yang berkualitas dapat membuka peluang lebih besar bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Indramayu,” kata Yosia Yodan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kerja sama tersebut.

“Kami berterima kasih kepada Redea Institute atas dukungan, sinergi, dan kolaborasi yang luar biasa sehingga penandatanganan MoU ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Antarina S.F Amir menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadirkan inovasi pendidikan di daerah.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi awal lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di Indramayu,” ujar Antarina S.F Amir.

Menurutnya, EST School Indramayu tidak hanya diproyeksikan menjadi sekolah internasional pertama di Indramayu, tetapi juga menjadi pusat pengembangan karakter, kreativitas, dan kompetensi generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global.

Kolaborasi antara EST School Indramayu dan Redea Institute diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan melalui sistem pembelajaran modern yang relevan dengan kebutuhan masa depan serta mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Kabupaten Indramayu.

Dukcapil Kota Bengkulu Raih Predikat “Sangat Baik” dari Kemendagri dengan Nilai 90,00

Charger | Jakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Widodo, instansi tersebut berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai 90,00.

Prestasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5.1-1910 DUKCAPIL Tahun 2026 tentang Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2025.

Berdasarkan surat penyampaian hasil penilaian bernomor 800.1.5.1/4872/DUKCAPIL tertanggal 19 Mei 2026, persaingan untuk meraih predikat tertinggi tersebut berlangsung sangat ketat. Dari ratusan daerah di Indonesia, hanya 67 daerah yang berhasil masuk kategori “Sangat Baik”, dan Kota Bengkulu menjadi salah satu daerah yang sukses meraihnya.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Dukcapil.

“Kami sangat bersyukur atas penganugerahan predikat Sangat Baik dengan nilai 90,00 dari Kemendagri ini. Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran Dukcapil Kota Bengkulu dalam melayani masyarakat,” ujar Widodo, Rabu (20/5/2026).

Widodo menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi besar bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Bengkulu.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang terbaik, meningkatkan prestasi yang sudah ada, serta melahirkan berbagai inovasi baru demi memberikan kemudahan maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Dukcapil Kota Bengkulu dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, prima, dan transparan bagi masyarakat.

Selain itu, Kemendagri juga menginstruksikan daerah-daerah yang telah meraih kategori “Sangat Baik” untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan melalui inovasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan mutu pelayanan publik secara menyeluruh.

Destita Khairilisani Desak Percepatan Infrastruktur Digital Bengkulu

Charger | Bengkulu – Kesenjangan akses komunikasi di sejumlah wilayah Bengkulu masih menjadi persoalan serius. Anggota DPD RI/MPR RI dapil Bengkulu, Destita Khairilisani, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur digital harus segera dilakukan untuk menjamin pemerataan informasi dan pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Destita saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu, Rabu (6/5/2026), guna menyerap langsung berbagai kebutuhan strategis daerah.

Kehadiran Destita disambut Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, bersama jajaran pejabat, staf, serta Komisioner KPID Bengkulu.

Dalam pemaparannya, Nelly menegaskan bahwa persoalan infrastruktur komunikasi masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut pembangunan BTS di empat wilayah blank spot serta penguatan jaringan di 36 desa kategori slow spot sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.

“Penguatan akses sinyal menjadi fondasi penting bagi pemerataan informasi, pelayanan publik, dan pembangunan berbasis digital di Bengkulu,” tegas Nelly.

Selain itu, Diskominfotik juga menghadapi keterbatasan kapasitas server. Nelly menyampaikan perlunya dukungan peningkatan storage data nasional sementara guna menunjang kebutuhan data pemerintahan yang terus meningkat.

“Kami berharap dukungan pusat melalui Ibu Senator untuk pembangunan BTS, penguatan sinyal desa, serta pengembangan sarana data dan server pemerintahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Diskominfotik turut mendorong penguatan Program Satu Data Bengkulu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan sarana-prasarana digital, serta percepatan menuju smart province dan smart city/regency di seluruh wilayah Bengkulu.

Sebagai langkah konkret, pada 2026 Diskominfotik menetapkan empat program prioritas, yakni transformasi komunikasi dan konektivitas melalui produksi 1.800 konten publikasi, pengembangan SDM dan digitalisasi desa, penguatan jaringan internet desa melalui relokasi satelit, serta pengembangan 30 portal desa “Petik Buahati”.

Menanggapi hal tersebut, Destita menegaskan bahwa seluruh kebutuhan tersebut menjadi perhatian serius di tingkat pusat dan harus segera diperjuangkan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Saya siap memperjuangkan seluruh kebutuhan Bengkulu agar transformasi digital dan pemerataan komunikasi bisa dipercepat,” tegas Destita.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang akan menentukan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

“Tanpa akses komunikasi yang merata, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.

Destita optimistis, melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan pembangunan komunikasi dan digitalisasi Bengkulu dapat segera terwujud secara bertahap.

Destita Khairilisani Tekankan Peran Diskominfotik Bengkulu sebagai Garda Terdepan Informasi Publik

Charger |Bengkulu – Anggota DPD RI/MPR RI dapil Bengkulu, Destita Khairilisani, memberikan arahan strategis kepada jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu saat menghadiri apel bersama di lapangan Diskominfotik, Rabu (6/5/2026).

Kedatangan Senator Destita disambut langsung Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, bersama jajaran pejabat, staf, serta Komisioner KPID Bengkulu. Dalam sambutannya, Nelly menyampaikan apresiasi atas kehadiran Destita yang dinilai memberikan motivasi besar bagi seluruh pegawai.

Nelly berharap Destita terus memberikan masukan, arahan, serta dukungan bagi Diskominfotik dalam memperkuat kinerja pelayanan informasi publik. Ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, terutama perlunya dukungan pusat melalui peran DPD RI untuk menjembatani pemerintah daerah dalam mengakses berbagai program nasional.

“Kami berharap Senator Destita terus membersamai Bengkulu, memberi arahan, dan membantu menjembatani daerah agar lebih mudah mengakses program-program pusat,” ujar Nelly.

Dalam arahannya, Destita menekankan pentingnya membangun jiwa kepemimpinan di setiap pegawai, serta mendorong sikap proaktif, cepat, dan tanggap terhadap peluang.

Menurutnya, silaturahmi dan komunikasi langsung dengan berbagai pihak menjadi strategi penting agar aspirasi daerah dapat segera diteruskan ke tingkat nasional. Ia menilai pertemuan bersama Diskominfotik menjadi contoh konkret bagaimana kecepatan komunikasi dapat mempercepat tindak lanjut program.

“Kesempatan yang baik harus diambil secepat mungkin karena belum tentu datang dua kali. Jika aspirasi cepat sampai ke pusat, maka tindak lanjutnya juga bisa segera berjalan,” tegas Destita.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik yang berbasis fakta, data, dan sumber yang jelas. Menurutnya, Diskominfotik harus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks, menyampaikan informasi yang benar, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Destita mengingatkan bahwa setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak ditambah atau dikurangi, serta siap diklarifikasi kapan pun diperlukan.

“Informasi harus berdasarkan fakta. Jika berupa opini, sumbernya harus jelas, sehingga tidak menimbulkan hoaks atau kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain penguatan internal, Destita juga mendorong seluruh pegawai Diskominfotik untuk menjadi corong aktif pemerintah dengan menyebarluaskan informasi resmi melalui media sosial pribadi maupun jejaring komunikasi lainnya.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam memperluas distribusi informasi yang valid hingga ke lingkungan masyarakat paling dekat.

Ia juga menilai konten informasi pemerintah tidak harus selalu berfokus pada kegiatan formal, tetapi perlu menghadirkan materi edukatif seperti literasi digital, anti-hoaks, layanan publik, hingga promosi program pembangunan daerah.

Dalam sektor eksternal, Destita menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi Bengkulu di tingkat pusat, termasuk kebutuhan pembangunan BTS dan penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang masih terbatas jaringan komunikasi.

“Tanpa masukan langsung dari daerah, kami di pusat tidak akan mengetahui kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, pertemuan seperti ini sangat penting,” kata Destita.

Ia juga membuka peluang kolaborasi antara Diskominfotik Provinsi Bengkulu dengan kanal media sosial pribadinya untuk memperkuat publikasi program pemerintah daerah agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.

Menutup arahannya, Destita mengajak seluruh jajaran Diskominfotik untuk terus bekerja dengan niat pengabdian, menjadikan pelayanan informasi sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan Bengkulu.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat, Destita optimistis Provinsi Bengkulu dapat semakin maju melalui keterbukaan informasi, penguatan komunikasi, serta percepatan akses terhadap program-program nasional.

Menko Pangan Zulkifli Hasan Tekankan Kesejahteraan Petani dan Nelayan di Rembuk Tani Bengkulu

Charger | Bengkulu – Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan Rembuk Tani dengan tema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” yang digelar di kawasan persawahan Jl. Danau, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Jumat (1/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Perdagangan RI, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Mian, unsur TNI-Polri, serta perwakilan Pupuk Indonesia dan DPRD Provinsi.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi petani, khususnya terkait harga gabah. Ia menyampaikan bahwa harga gabah kini ditetapkan sebesar Rp6.500 dan tidak boleh lagi dimainkan oleh tengkulak.

“Tidak boleh ada tengkulak yang menyalahgunakan situasi. Kalau ada, bisa diperiksa oleh aparat. Petani harus menerima harga yang layak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keberpihakan terhadap petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor beras yang berlebihan hanya akan menguntungkan petani luar negeri.

“Bapak Presiden menegaskan kita harus cinta petani Indonesia, bukan petani asing. Kalau kita terus impor, yang untung petani luar negeri,” ujarnya.

Zulkifli Hasan menyebut, keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor beras pada tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian dalam negeri mampu berdikari. Hal ini didukung oleh ketersediaan pupuk yang baik, kerja keras petani, serta dukungan pemerintah daerah dan aparat.

“Alhamdulillah, tahun lalu kita tidak impor beras lagi, karena kita sudah surplus 4,2 juta ton. Artinya yang untung adalah petani kita sendiri,” katanya.

Selain sektor pertanian, pemerintah kini mulai fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Ia menjelaskan bahwa selama ini nelayan memiliki posisi tawar yang lemah karena bergantung pada tengkulak.

Sebagai solusi, pemerintah akan membangun 2.000 kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas seperti pabrik es, cold storage, dan tempat lelang ikan. Dengan fasilitas tersebut, nelayan tidak perlu menjual hasil tangkapan dengan harga murah.

“Nanti kalau tidak laku, ikan bisa disimpan. Bahkan koperasi desa akan membeli dengan harga acuan yang menguntungkan,” jelasnya.

Hasil tangkapan nelayan tersebut nantinya juga akan disalurkan ke program SPPG dan dapur MBG, sehingga mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi desa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan pemerataan ekonomi, di mana masyarakat kecil dapat meningkat taraf hidupnya.

“Ke depan, yang miskin harus kita angkat jadi makmur. Petani dan nelayan harus semakin sejahtera, bukan malah semakin susah,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penyerapan gabah oleh Bulog serta ketersediaan pupuk sebelum masa tanam.

“Gabah petani harus terserap semua. Kalau Bulog tidak mampu, akan kita evaluasi. Pupuk juga harus tersedia sebelum tanam, bukan setelah panen,” tegasnya.

Ia berharap seluruh program pemerintah dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Intinya, rakyat harus sehat, ekonominya kuat, dan kehidupan petani kita setiap tahun harus semakin baik,” pungkasnya.

Ketum JMSI Minta Kawan-Kawan JMSI Kampanyekan Kasus Upaya Pembunuhan Rahimandani yang Belum Terungkap

Charger | Bengkulu – Ketua Umum Teguh Santosa meminta seluruh anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk turut mengkampanyekan kembali kasus dugaan upaya pembunuhan terhadap Rahimandani yang hingga kini belum terungkap.

Menurut Teguh, kasus tersebut tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa kejelasan, mengingat peristiwa itu menyangkut keselamatan insan pers dan pengelola media, khususnya di daerah.

“Tiga tahun lalu, beliau ini jadi korban upaya pembunuhan. Ditembak dari jarak dekat, mungkin satu meter dari belakang. Alhamdulillah selamat, tapi sampai sekarang belum jelas kasusnya, tidak tahu berhenti di mana,” ujarnya.

Ia secara tegas mengajak jajaran JMSI untuk kembali mengangkat kasus ini ke ruang publik.

“Kita kampanyekan lagi penyelesaiannya. Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja,” tegasnya.

Teguh menilai, peristiwa yang menimpa Rahimandani merupakan peringatan serius bahwa perlindungan terhadap insan pers masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah yang memiliki ruang gerak terbatas.

“Di daerah itu ruangnya sempit, pergerakan orang mudah diketahui. Ini berbeda dengan di kota besar. Risiko terhadap pengelola media juga sangat nyata,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya harus diberikan kepada wartawan, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan media siber.

“Yang harus kita lindungi bukan hanya pekerja pers, tetapi juga pengelola media. Ini penting untuk menjaga ekosistem pers tetap sehat,” ujarnya.

Teguh juga menggambarkan kondisi psikologis korban yang hingga kini masih harus hidup dalam bayang-bayang ancaman.

“Wajar kalau beliau merasa was-was. Pelaku yang mencoba membunuhnya belum ditemukan. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ia berharap, melalui kampanye bersama oleh JMSI, kasus tersebut dapat kembali mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan segera menemukan titik terang.

BPD HIPMI Bengkulu Solid Dukung Ade Jona Prasetyo di Munas HIPMI 2026

Charger | Jakarta — Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam kontestasi nasional dengan menghadiri langsung agenda pengambilan nomor urut calon Ketua Umum (Caketum) HIPMI, Ade Jona Prasetyo.

Kehadiran BPD HIPMI Bengkulu menjadi simbol kekompakan dan keseriusan dukungan daerah terhadap salah satu kandidat yang dinilai memiliki visi besar dalam membawa HIPMI ke arah yang lebih progresif. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu diwakili oleh Sekretaris Umum, Julian Tanel, bersama Ketua OKK, Singgih Tri Wibowo, serta sejumlah ketua bidang dan jajaran pengurus lainnya.

Sekretaris Umum BPD HIPMI Bengkulu, Julian Tanel, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dukungan penuh terhadap Ade Jona Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa seluruh elemen HIPMI Bengkulu telah sepakat untuk bersatu memenangkan kandidat tersebut pada Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI 2026.

“Bengkulu solid. Kami datang dengan semangat kebersamaan untuk mengawal dan memenangkan Ade Jona Prasetyo. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk masa depan HIPMI yang lebih kuat,” ujar Tanel mewakili Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan, Kamis (24/4/26).

Senada dengan itu, Ketua OKK Singgih Tri Wibowo menambahkan bahwa konsolidasi internal telah dilakukan secara menyeluruh di tingkat daerah. Ia optimistis dukungan dari Bengkulu akan menjadi bagian penting dalam pemenangan Ade Jona di tingkat nasional.

“Kami tidak hanya hadir, tetapi juga membawa semangat juang. Bengkulu siap menjadi bagian dari kemenangan Ade Jona Prasetyo di Munas HIPMI 2026,” tegas Singgih.

Momentum pengambilan nomor urut ini menjadi langkah awal menuju pertarungan di Munas HIPMI 2026. Dengan dukungan solid dari berbagai daerah, termasuk Bengkulu, Ade Jona Prasetyo dinilai memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan memimpin HIPMI ke depan.