BPD HIPMI Bengkulu Resmi Dukung Ade Jona Prasetyo Menuju Kursi Ketum BPP HIPMI 2026–2029

Charger | Jakarta – Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, secara resmi menyerahkan rekomendasi dukungan kepada Bakal Calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026–2029, Ade Jona Prasetyo, Selasa, 14 April 2026.

Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi bentuk dukungan resmi BPD HIPMI Bengkulu dalam proses menuju Musyawarah Nasional HIPMI mendatang. Dalam kesempatan itu, Yosia Yodan didampingi oleh Dewan Pembina BPD HIPMI Bengkulu, Ruli Krisna, serta Wakil Bendahara Umum, Jopandu Ilham Prasetio.

Turut hadir pula Sona Maesana selaku Ketua Tim Pemenangan yang menyaksikan langsung penyerahan rekomendasi tersebut.

Yosia Yodan menegaskan bahwa dukungan yang diberikan merupakan keputusan organisasi yang telah melalui mekanisme resmi, yakni Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) BPD HIPMI Bengkulu. Dalam forum tersebut, seluruh jajaran pengurus menyepakati untuk memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum dalam menentukan arah rekomendasi.

“Melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap, seluruh pengurus BPD HIPMI Bengkulu sepakat memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan rekomendasi dukungan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, kami menilai Ade Jona Prasetyo adalah sosok yang tepat, yang terbaik di antara yang terbaik untuk memimpin BPP HIPMI ke depan,” ujar Yosia.

Lebih lanjut, Yosia menyampaikan bahwa Ade Jona Prasetyo dikenal sebagai figur yang rendah hati, komunikatif, serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Ia juga dinilai mampu merangkul berbagai elemen pengusaha muda di Indonesia.

Menurutnya, dengan karakter kepemimpinan tersebut, Ade Jona Prasetyo diyakini mampu membawa HIPMI semakin maju dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan kewirausahaan nasional.

“Kami melihat beliau sebagai pemimpin yang mampu merangkul dan memiliki visi ke depan. Kami berharap, di bawah kepemimpinannya, HIPMI yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.

Dengan adanya rekomendasi ini, BPD HIPMI Bengkulu menegaskan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam mendukung proses demokrasi organisasi menuju Musyawarah Nasional HIPMI, sekaligus memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang mampu memperkuat peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

5 Balontum BPP HIPMI Resmi Ambil Formulir di Batas Akhir Pendaftaran

Charger | Jakarta — Menjelang batas akhir pengembalian formulir Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2028 pada 12 April 2026, tercatat sebanyak lima bakal calon ketua umum (Balontum) telah resmi mengambil formulir pendaftaran.

Kelima Balontum tersebut merupakan kader-kader terbaik Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang memiliki rekam jejak kepemimpinan dan kontribusi aktif di organisasi.

Berikut nama dan profil singkat para Balontum:

1. Anthony Leong (Ketua Bidang Sinergi Danantara dan BUMN BPP HIPMI, Ketua Satgas Hilirisasi dan Pengembangan Usaha BPP HIPMI, IKAL 5 Diklatnas Lemhanas HIPMI)

2. Reynaldo Bryan (Bendahara Umum BPP HIPMI, IKAL 6 Diklatnas Lemhanas HIPMI)

3. Ade Jona Prasetyo (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara (2021–2025), IKAL 6 Diklatnas Lemhanas HIPMI)

4. A. Afifuddin Suhaeli Kalla (Ketua Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPP HIPMI, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya (2017–2021), IKAL 5 Diklatnas Lemhanas HIPMI)

5. William Heinrich (Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Masa Bakti (2021–2025), Ketua IKAL 6 Diklatnas Lemhanas HIPMI)

Proses selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII yang akan menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode mendatang. (Rilis Sekretariat BPP HIPMI, Jakarta, 12 April 2026)

Tokoh Muda Bengkulu Yosia Yodan Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Komite Tetap KADIN

Charger | Jakarta – Kabar membanggakan datang dari dunia organisasi dan kewirausahaan. Tokoh muda asal Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan, resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Penunjukan ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas dedikasi, pengalaman, serta kontribusi Yosia Yodan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan dunia usaha di Indonesia.

Dengan amanah baru tersebut, Yosia Yodan diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkuat sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Peran strategis di jajaran Pengurus Pusat KADIN Indonesia ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperluas peluang bisnis bagi para pengusaha di tingkat nasional hingga global.

Penunjukan ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkuat peran KADIN Indonesia sebagai wadah utama dunia usaha yang berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang visioner, Yosia Yodan diharapkan mampu membawa kontribusi positif bagi kemajuan organisasi serta perkembangan dunia usaha Indonesia ke depan.

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Gejolak Global

Charger | Jakarta, 3 Maret 2026 — Rapat Dewan Komisioner Bulanan (OJK) yang diselenggarakan pada 25 Februari 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang penuh tantangan.

Secara global, perekonomian masih menunjukkan kinerja yang relatif baik, sejalan dengan penguatan sektor manufaktur dunia dan membaiknya keyakinan konsumen. Namun demikian, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026—termasuk konflik di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan —menjadi risiko penurunan (downside risk) yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Perekonomian AS pada kuartal IV 2025 tercatat tumbuh 1,4 persen secara kuartalan (qtq), lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen. Perlambatan ini dipengaruhi oleh government shutdown dan pelemahan konsumsi, meskipun pasar tenaga kerja masih relatif solid. Tekanan inflasi kembali meningkat sehingga ekspektasi pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun cenderung menurun, dengan arah kebijakan suku bunga yang diperkirakan bertahan lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer).

Di kawasan Asia, perekonomian masih menghadapi tekanan permintaan domestik akibat berlanjutnya krisis sektor properti, meskipun kinerja eksternal tetap mencatatkan surplus.

Dari sisi domestik, perekonomian pada kuartal IV 2025 mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,39 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. Inflasi headline meningkat terutama dipengaruhi efek basis rendah pada tahun sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimistis meskipun mengalami moderasi, sementara aktivitas manufaktur tetap berada pada fase ekspansif pada awal 2026.

Pasar Modal Relatif Terkendali

Pada Februari 2026, tekanan di pasar saham domestik terpantau mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 27 Februari 2026 ditutup di level 8.235,49, terkoreksi 1,13 persen secara bulanan (mtd) dan 4,76 persen secara tahunan berjalan (ytd). OJK terus memantau volatilitas pasar yang meningkat pada awal Maret 2026 seiring eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah serta berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) untuk menyiapkan langkah kebijakan yang diperlukan.

Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Februari 2026 tercatat Rp25,62 triliun, dengan proporsi transaksi investor ritel sebesar 53 persen. Dari sisi investor asing, tercatat net sell sebesar Rp0,36 triliun.
Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 ditutup pada level 442,12 atau terapresiasi 0,45 persen secara mtd.

Sementara itu, industri pengelolaan investasi tetap menunjukkan kinerja positif dengan Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.115,71 triliun dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana sebesar Rp726,26 triliun.
Jumlah investor pasar modal juga terus meningkat. Hingga 25 Februari 2026, terdapat penambahan 1,8 juta investor baru, sehingga secara ytd jumlah investor tumbuh 12,34 persen menjadi 22,88 juta.

Perbankan Tumbuh dengan Risiko Terkelola
Kinerja intermediasi perbankan nasional tetap solid. Pada Januari 2026, kredit tumbuh 9,96 persen yoy menjadi Rp8.557 triliun, didorong terutama oleh Kredit Investasi yang tumbuh 22,38 persen. Likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54 persen dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 197,92 persen.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,14 persen dan NPL net 0,82 persen. Permodalan perbankan juga kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,87 persen.

Asuransi dan Pembiayaan Tetap Resilien

Di sektor perasuransian, aset industri asuransi pada Januari 2026 mencapai Rp1.214,82 triliun atau tumbuh 5,96 persen yoy. Industri dana pensiun mencatatkan total aset sebesar Rp1.686,11 triliun atau tumbuh 11,21 persen yoy. Sementara itu, pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring (pindar) tetap tumbuh dengan profil risiko yang terjaga.

Penegakan Hukum dan Pelindungan Konsumen

Sepanjang Februari 2026, OJK mengenakan berbagai sanksi administratif di sektor pasar modal, perbankan, serta sektor pembiayaan dan asuransi, termasuk denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK untuk menjaga integritas industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan tata kelola, kehati-hatian, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

OJK dan Perbankan Nasional Perkuat Manajemen Risiko Iklim untuk Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

Charger | Jakarta, 26 Februari 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional terus memperkuat komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis. Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi serta arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Friderica.

Menurutnya, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Permodalan Kuat dan Tangguh terhadap Risiko Iklim

Dalam forum tersebut, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi yang kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dian.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan dan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” kata Seema.

Ia menambahkan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” ujarnya.

Rilis Dua Publikasi Strategis

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yakni Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).

CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, sekaligus menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, ICBF direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan dalam membangun arah kebijakan keberlanjutan yang terukur serta memperkuat kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara berkelanjutan.

Anggaran KIP Kuliah Tembus Rp15,3 Triliun, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pengurangan Kuota Nasional

Charger | Jakarta — Pemerintah memastikan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Hingga 2026, anggaran KIP Kuliah terus meningkat dan mencapai Rp15,32 triliun, dengan sasaran lebih dari 1,04 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak bangsa berprestasi yang gagal kuliah karena keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), anggaran KIP Kuliah terus mengalami tren peningkatan sejak 2020. Dari Rp6,5 triliun pada 2020, anggaran melonjak menjadi Rp14,9 triliun pada 2025, dan kembali naik pada Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp15.323.650.458.000 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan instrumen strategis pemerataan pendidikan tinggi nasional.

“KIP Kuliah adalah jembatan harapan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bantuan biaya hidup adalah hak penuh mahasiswa dan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tegas Menteri Brian.

Distribusi Berbasis Data, Bukan Pemangkasan Kuota

Menanggapi perbedaan jumlah penerima KIP Kuliah di sejumlah perguruan tinggi, PPAPT menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota secara nasional. Variasi jumlah penerima terjadi akibat perubahan skema distribusi yang kini berbasis data sosial-ekonomi dan hasil seleksi nasional.

Sejak 2025, prioritas penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan kepada calon mahasiswa pemegang KIP SMA/sederajat, terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP atau SNBT. Sementara itu, kuota untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetap dikelola oleh LLDikti berdasarkan daya tampung dan akreditasi program studi.

Skema ini menyebabkan dinamika jumlah penerima di masing-masing kampus. Sebagai contoh, Universitas Negeri Medan mengalami peningkatan signifikan penerima KIP Kuliah pada 2025, seiring meningkatnya jumlah siswa kurang mampu yang lolos seleksi.

Sebaliknya, Universitas Gadjah Mada mencatat penurunan jumlah penerima karena terbatasnya pendaftar dari kelompok sasaran yang lolos SNBP dan SNBT.

PPAPT menegaskan, penurunan di satu perguruan tinggi tidak mencerminkan pemotongan anggaran maupun kuota nasional, melainkan konsekuensi dari sistem distribusi yang lebih tepat sasaran.

Mulai 2026, Prioritas Mengacu DTSEN

Seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah akan memperketat penajaman sasaran penerima KIP Kuliah mulai 2026.

Prioritas diberikan kepada lulusan SMA/SMK penerima PIP dan/atau terdata dalam DTSEN desil 1 hingga 4, yang memiliki potensi akademik baik.

Kemdiktisaintek memastikan penyaluran KIP Kuliah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berbasis data, dengan evaluasi rutin agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak.

“Kami mengajak seluruh anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan tinggi. Negara hadir melalui KIP Kuliah,” ujar Menteri Brian.

Sebagai bagian dari pengawasan publik, Kemdiktisaintek membuka kanal pengaduan melalui lapor.go.id, layanan ULT 126, serta kanal resmi lainnya.

Dengan peningkatan anggaran, penajaman kebijakan, dan distribusi berbasis data, pemerintah menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi tetap terbuka luas dan berkeadilan bagi generasi muda Indonesia.

BI Bengkulu Siapkan Rp2,08 Triliun Uang Layak Edar untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal yang diperkirakan mencapai Rp1,84 triliun, dengan tingkat kecukupan kas sebesar 113,4 persen.

Penyediaan uang tunai di Bengkulu merupakan bagian dari kebijakan nasional Bank Indonesia melalui Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini diselenggarakan Bank Indonesia bersama perbankan nasional sebagai wujud komitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar dan memperkuat layanan penukaran uang kepada masyarakat selama periode RAFI.

Secara nasional, SERAMBI 2026 dilaksanakan pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang, sementara Rp8,6 triliun disiapkan khusus untuk layanan penukaran uang kepada masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan SERAMBI setiap tahun.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar serta memberikan layanan penukaran uang yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini layanan penukaran uang Rupiah dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan di loket perbankan.

“Pemanfaatan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan, mengurangi antrean, serta mendukung distribusi uang yang lebih merata dan efisien,” katanya.

Di Bengkulu, komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off SERAMBI 2026 yang digelar pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dan dihadiri oleh pimpinan perbankan serta mitra strategis di daerah.

Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, “Bank Indonesia Provinsi Bengkulu telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman dan lancar.”

Untuk memenuhi kebutuhan layanan penukaran uang kepada masyarakat, BI Bengkulu akan melaksanakan berbagai kegiatan layanan kas keliling. Layanan tersebut meliputi layanan kas ritel di dalam dan luar kota yang dilaksanakan di rumah ibadah dan pusat keramaian, layanan kas ritel peduli mudik di Bandara Fatmawati dan Rest Area Tol KM 5A arah Bengkulu–Taba Penanjung, serta layanan kas terpadu bersama perbankan di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang di 30 loket kantor perbankan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu.

Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR di laman https://pintar.bi.go.id� sesuai jadwal dan lokasi yang diinginkan. Informasi jadwal layanan penukaran juga dapat diakses melalui media sosial resmi Bank Indonesia Bengkulu.

Melalui momentum SERAMBI 2026, Bank Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk cermat mengenali keaslian uang Rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta merawat Rupiah dengan prinsip 5J. Bank Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan transaksi pembayaran digital, termasuk BI-FAST dan QRIS, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran selama Ramadan dan Idul Fitri.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu: Lanjutan Tol Bengkulu Penting untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Makassar — Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan, menegaskan peran strategis HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI yang berlangsung di Makassar.

“HIPMI bukan hanya organisasi pengusaha, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Yosia dalam forum tersebut, Minggu (15/2/26).

Dalam pandangan umumnya, Yosia juga mendorong pemerintah pusat agar melanjutkan pembangunan jalan tol di Provinsi Bengkulu. Ia menyoroti kondisi jaringan Tol Trans Sumatera yang saat ini belum sepenuhnya menjangkau Bengkulu.

“Sampai hari ini, Bengkulu baru memiliki satu ruas tol, yakni Bengkulu–Taba Penanjung dengan panjang sekitar 16,7 hingga 17,6 kilometer. Ini tentu belum cukup untuk mendukung konektivitas daerah,” tegasnya.

Menurut Yosia, konektivitas memiliki peran krusial dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

“Konektivitas bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini adalah fondasi pemerataan ekonomi, efisiensi logistik, dan peningkatan daya saing daerah,” kata Yosia.

Ia menambahkan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, dan UMKM yang perlu ditopang oleh akses transportasi yang memadai dan terintegrasi.

“Potensi Bengkulu sangat besar, tetapi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar produk daerah bisa bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yosia menegaskan komitmen HIPMI Bengkulu untuk terus menyuarakan kepentingan daerah secara konstruktif.

“Kami akan terus menghadirkan gagasan dan menjadi jembatan antara aspirasi pengusaha muda dengan arah kebijakan nasional, demi Bengkulu yang lebih maju dan terhubung,” tutupnya.

GPIPS Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Nasional

Charger | Sumatera Selatan – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi penguatan terbaru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program ini dikembangkan sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan pengendalian inflasi pangan, termasuk risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Pendekatan GPIPS menekankan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. “GPIPS merupakan upaya strategis untuk memastikan stabilitas harga pangan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan secara struktural dan berkelanjutan,” ujar Ricky di Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).

Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year/yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Memasuki Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kelompok pangan bergejolak. Menyikapi hal tersebut, Deputi Gubernur BI menegaskan, “Pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat secara konsisten agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.” Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap terjaga pada kisaran 3,0–5,0%.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI menyampaikan tiga strategi utama penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker. “Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegas Ricky.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. “Inovasi dan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan yang mandiri, kuat, dan berdaya tahan,” ujar Herman Deru. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Atas kontribusinya sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Sumatera Selatan memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.

GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan tiga pembaruan utama, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas pemerintah.

Pelaksanaan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, meliputi penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temu wicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan Dampingi BPP HIPMI dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI Bahas RUU Persaingan Usaha

Charger | Jakarta – Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, Yosia Yodan, turut mendampingi jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan dan Perlindungan Usaha.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, yang diwakili secara langsung oleh Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Anggawira. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi dunia usaha, khususnya pengusaha muda, terhadap arah kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Pembahasan RUU Persaingan dan Perlindungan Usaha ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem usaha nasional serta memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Kegiatan RDP tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting, di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA).

Kehadiran HIPMI dalam forum ini menegaskan komitmen organisasi dalam mengawal regulasi yang berpihak pada dunia usaha dan mendorong kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan pengusaha muda dan UMKM di berbagai daerah.

Yosia Yodan menyampaikan bahwa partisipasi HIPMI Bengkulu dalam agenda nasional ini merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha daerah agar tetap mendapatkan ruang yang adil dalam persaingan usaha nasional.

Diharapkan, hasil dari pembahasan RUU ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda di Bengkulu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.