Destita Khairilisani Desak Percepatan Infrastruktur Digital Bengkulu
Charger | Bengkulu – Kesenjangan akses komunikasi di sejumlah wilayah Bengkulu masih menjadi persoalan serius. Anggota DPD RI/MPR RI dapil Bengkulu, Destita Khairilisani, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur digital harus segera dilakukan untuk menjamin pemerataan informasi dan pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Destita saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu, Rabu (6/5/2026), guna menyerap langsung berbagai kebutuhan strategis daerah.
Kehadiran Destita disambut Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, bersama jajaran pejabat, staf, serta Komisioner KPID Bengkulu.
Dalam pemaparannya, Nelly menegaskan bahwa persoalan infrastruktur komunikasi masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut pembangunan BTS di empat wilayah blank spot serta penguatan jaringan di 36 desa kategori slow spot sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
“Penguatan akses sinyal menjadi fondasi penting bagi pemerataan informasi, pelayanan publik, dan pembangunan berbasis digital di Bengkulu,” tegas Nelly.
Selain itu, Diskominfotik juga menghadapi keterbatasan kapasitas server. Nelly menyampaikan perlunya dukungan peningkatan storage data nasional sementara guna menunjang kebutuhan data pemerintahan yang terus meningkat.
“Kami berharap dukungan pusat melalui Ibu Senator untuk pembangunan BTS, penguatan sinyal desa, serta pengembangan sarana data dan server pemerintahan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Diskominfotik turut mendorong penguatan Program Satu Data Bengkulu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan sarana-prasarana digital, serta percepatan menuju smart province dan smart city/regency di seluruh wilayah Bengkulu.
Sebagai langkah konkret, pada 2026 Diskominfotik menetapkan empat program prioritas, yakni transformasi komunikasi dan konektivitas melalui produksi 1.800 konten publikasi, pengembangan SDM dan digitalisasi desa, penguatan jaringan internet desa melalui relokasi satelit, serta pengembangan 30 portal desa “Petik Buahati”.
Menanggapi hal tersebut, Destita menegaskan bahwa seluruh kebutuhan tersebut menjadi perhatian serius di tingkat pusat dan harus segera diperjuangkan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Saya siap memperjuangkan seluruh kebutuhan Bengkulu agar transformasi digital dan pemerataan komunikasi bisa dipercepat,” tegas Destita.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang akan menentukan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
“Tanpa akses komunikasi yang merata, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.
Destita optimistis, melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan pembangunan komunikasi dan digitalisasi Bengkulu dapat segera terwujud secara bertahap.