RSUD M. Yunus Bengkulu Prioritaskan Pelayanan di Tengah Utang Obat Rp60 Miliar
Charger | RSUD M. Yunus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski rumah sakit tersebut tengah menghadapi beban utang persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp60 miliar.
Direktur RSUD M. Yunus, dr. Hery Kurniawan, mengatakan angka tersebut merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kewajiban rumah sakit kepada para mitra dan distributor logistik kesehatan.
Menurut Hery, nilai utang itu cukup besar jika dibandingkan dengan kemampuan fiskal rumah sakit saat ini. Namun demikian, pihak manajemen tetap memfokuskan anggaran tahun 2026 untuk menjaga layanan kesehatan agar tetap berjalan optimal.
“Prioritas utama belanja rumah sakit pada tahun 2026 adalah memastikan pelayanan kesehatan tetap terselenggara secara komprehensif. Utang tentu tidak akan kami abaikan, tetapi selama tidak bersentuhan langsung dengan arus pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Hery di ruang kerjanya, Selasa (19/5/2026).
Ia menegaskan manajemen rumah sakit berupaya agar tidak muncul utang baru pada tahun depan. Langkah itu dinilai penting untuk memulihkan kondisi keuangan rumah sakit secara bertahap tanpa mengganggu kebutuhan pelayanan pasien.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan akan berdampak langsung terhadap kenaikan pendapatan rumah sakit. Setelah itu, manajemen baru dapat menghitung kemampuan arus kas atau cash flow untuk menentukan besaran pembayaran kewajiban kepada para mitra.
“Kalau pelayanan sudah optimal, pendapatan juga akan meningkat. Dari sana baru kami bisa menghitung kemampuan likuiditas rumah sakit dan menentukan berapa kemampuan kami untuk mencicil kewajiban yang ada,” katanya.
Hery menilai pembayaran utang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru apabila justru berisiko mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Ia khawatir fokus pembayaran utang yang terlalu besar akan berdampak pada operasional layanan dan menurunkan pendapatan rumah sakit.
“Kalau pelayanan terganggu, pendapatan pasti ikut terganggu. Kalau pendapatan terganggu, bagaimana rumah sakit bisa membayar cicilan berikutnya,” ujarnya.
Terkait isu penghentian pasokan obat oleh sejumlah distributor, Hery mengakui memang ada beberapa mitra yang memilih tidak lagi menyuplai kebutuhan rumah sakit. Meski begitu, masih terdapat distributor yang tetap mendukung pelayanan di RSUD M. Yunus.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang masih bersedia membantu rumah sakit di tengah kondisi keuangan yang belum stabil. Menurutnya, rumah sakit juga akan menetapkan skala prioritas pembayaran utang, termasuk memprioritaskan mitra yang tetap mendukung pelayanan.
Selain persoalan utang, RSUD M. Yunus juga menghadapi tantangan menjaga ketersediaan obat dan BMHP. Dalam beberapa waktu terakhir, sempat terjadi gangguan pasokan sejumlah jenis obat, termasuk obat kemoterapi.
Namun, Hery menegaskan kendala tersebut bukan disebabkan keterlambatan pembayaran kepada distributor. Ia menilai persoalan lebih banyak dipengaruhi distribusi dan produksi obat secara regional.
“Pembayaran kami terhadap distributor sebenarnya lancar. Hanya saja, kami melihat ada keterlambatan distribusi obat karena kebutuhan regional yang besar sehingga prioritas pengiriman kadang lebih banyak ke daerah dengan permintaan lebih tinggi,” jelasnya.
Sebagai rumah sakit rujukan utama layanan kemoterapi di Provinsi Bengkulu, kebutuhan obat kanker di RSUD M. Yunus disebut cukup tinggi.
Untuk mengatasi persoalan logistik dan mencegah kekosongan obat, manajemen rumah sakit tengah menyiapkan sistem e-logistik obat berbasis digital. Melalui sistem tersebut, stok obat akan dipantau otomatis dan memberikan peringatan ketika persediaan mencapai batas minimum.
“Dengan sistem digital ini, kami berharap tidak ada lagi keterlambatan deteksi stok obat. Selama ini jumlah item obat sangat banyak sehingga ada kemungkinan luput dari pengawasan manual,” kata Hery.
Selain itu, rumah sakit juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah apotek rekanan agar pasien tetap bisa memperoleh obat meskipun stok di rumah sakit kosong. Dalam skema tersebut, pasien tidak perlu membayar langsung di apotek karena tagihan akan diselesaikan oleh pihak rumah sakit sesuai mekanisme kerja sama.
Hery juga mengapresiasi berbagai kritik dan masukan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Menurutnya, tingginya perhatian publik menunjukkan bahwa RSUD M. Yunus masih menjadi rumah sakit rujukan utama yang sangat dibutuhkan masyarakat Bengkulu.
Ia mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir tingkat kunjungan pasien di berbagai layanan rumah sakit, termasuk instalasi gawat darurat (IGD), terus meningkat hingga hampir penuh setiap hari.
“Keluhan masyarakat akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. Faktanya, layanan kami memang sangat padat dan hampir selalu penuh,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan keuangan dan tingginya beban pelayanan, manajemen RSUD M. Yunus menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.