STIA Bengkulu Ajak Anak Yatim dan Lansia Belanja Persiapan Lebaran di Bencoolen Mall

Charger | Bengkulu – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu menggelar kegiatan sosial bertajuk STIA Peduli Anak Yatim, Fakir Miskin, dan Lansia dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bencoolen Mall, Jumat (13/3).

Kegiatan ini dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum Nandar Munadi, Ketua STIA Bengkulu Gustini, jajaran pengurus yayasan, sivitas akademika STIA Bengkulu, serta para penerima bantuan yang terdiri dari anak yatim, masyarakat kurang mampu, dan lansia.

Dalam laporannya, panitia menyampaikan bahwa program sosial tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Bantuan yang disalurkan berasal dari dukungan berbagai pihak dan difokuskan kepada masyarakat di lingkungan sekitar kampus, termasuk melalui rekomendasi dari ketua rukun tetangga (RT) serta sejumlah pihak terkait.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan agenda belanja bersama bagi para penerima manfaat di Hypermart Bencoolen Mall Bengkulu sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri.

Ketua STIA Bengkulu, Gustini, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian kampus terhadap masyarakat, khususnya anak yatim, lansia, dan masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini merupakan agenda yang setiap tahun kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan sesama, khususnya kepada anak-anak yatim, para lansia, dan masyarakat yang membutuhkan. Harapan kami, melalui kegiatan ini mereka dapat merasakan kebahagiaan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Ia juga berharap keberadaan STIA Bengkulu dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Provinsi Bengkulu.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum, Nandar Munadi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sejalan dengan nilai-nilai kepedulian sosial serta ajaran agama.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yatim, masyarakat kurang mampu, dan para lansia. Kepedulian seperti ini sangat penting untuk terus kita jaga dan tingkatkan,” kata Nandar.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Jika di lingkungan kita terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun kondisi tempat tinggal yang kurang layak, mari kita bersama-sama memberikan perhatian dan membantu semampu kita,” ujarnya.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Nandar Munadi secara resmi membuka kegiatan STIA Bengkulu Peduli Anak Yatim, Fakir Miskin, dan Lansia Tahun 2026.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan belanja bersama di Hypermart Bencoolen Mall Bengkulu. Melalui kegiatan ini, para penerima bantuan dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri dengan penuh kebahagiaan.

Anggaran KIP Kuliah Tembus Rp15,3 Triliun, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pengurangan Kuota Nasional

Charger | Jakarta — Pemerintah memastikan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Hingga 2026, anggaran KIP Kuliah terus meningkat dan mencapai Rp15,32 triliun, dengan sasaran lebih dari 1,04 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak bangsa berprestasi yang gagal kuliah karena keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), anggaran KIP Kuliah terus mengalami tren peningkatan sejak 2020. Dari Rp6,5 triliun pada 2020, anggaran melonjak menjadi Rp14,9 triliun pada 2025, dan kembali naik pada Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp15.323.650.458.000 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan instrumen strategis pemerataan pendidikan tinggi nasional.

“KIP Kuliah adalah jembatan harapan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bantuan biaya hidup adalah hak penuh mahasiswa dan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tegas Menteri Brian.

Distribusi Berbasis Data, Bukan Pemangkasan Kuota

Menanggapi perbedaan jumlah penerima KIP Kuliah di sejumlah perguruan tinggi, PPAPT menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota secara nasional. Variasi jumlah penerima terjadi akibat perubahan skema distribusi yang kini berbasis data sosial-ekonomi dan hasil seleksi nasional.

Sejak 2025, prioritas penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan kepada calon mahasiswa pemegang KIP SMA/sederajat, terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP atau SNBT. Sementara itu, kuota untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetap dikelola oleh LLDikti berdasarkan daya tampung dan akreditasi program studi.

Skema ini menyebabkan dinamika jumlah penerima di masing-masing kampus. Sebagai contoh, Universitas Negeri Medan mengalami peningkatan signifikan penerima KIP Kuliah pada 2025, seiring meningkatnya jumlah siswa kurang mampu yang lolos seleksi.

Sebaliknya, Universitas Gadjah Mada mencatat penurunan jumlah penerima karena terbatasnya pendaftar dari kelompok sasaran yang lolos SNBP dan SNBT.

PPAPT menegaskan, penurunan di satu perguruan tinggi tidak mencerminkan pemotongan anggaran maupun kuota nasional, melainkan konsekuensi dari sistem distribusi yang lebih tepat sasaran.

Mulai 2026, Prioritas Mengacu DTSEN

Seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah akan memperketat penajaman sasaran penerima KIP Kuliah mulai 2026.

Prioritas diberikan kepada lulusan SMA/SMK penerima PIP dan/atau terdata dalam DTSEN desil 1 hingga 4, yang memiliki potensi akademik baik.

Kemdiktisaintek memastikan penyaluran KIP Kuliah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berbasis data, dengan evaluasi rutin agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak.

“Kami mengajak seluruh anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan tinggi. Negara hadir melalui KIP Kuliah,” ujar Menteri Brian.

Sebagai bagian dari pengawasan publik, Kemdiktisaintek membuka kanal pengaduan melalui lapor.go.id, layanan ULT 126, serta kanal resmi lainnya.

Dengan peningkatan anggaran, penajaman kebijakan, dan distribusi berbasis data, pemerintah menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi tetap terbuka luas dan berkeadilan bagi generasi muda Indonesia.

Seratus Tahun NU: Saatnya Pesantren Menjadi Rujukan Kebijakan Negara

Penulis: Dr. Ahmad Walid, M.Pd*

Charger | Bengkulu – Pada 31 Januari 2026, keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) menandai seratus tahun perjalanan menurut kalender Masehi—diiringi peluncuran logo dan tema besar “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia”, serta rencana peringatan puncak di ruang publik nasional. Di tengah hiruk-pikuk politik, ekonomi, dan arus digital yang tak pernah tidur, momen ini seharusnya menggugah satu pertanyaan yang lebih strategis: mengapa NU—dengan pesantren sebagai jantungnya—terus bertahan dan tetap relevan bagi republik yang penduduknya lebih dari 270 juta jiwa? Tesis saya tegas: memasuki usia seabad, NU perlu dipahami sebagai infrastruktur sosial-budaya bangsa yang harus dijadikan rujukan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar perayaan seremonial.

NU lahir dari pengalaman sosial-keagamaan yang konkret: jejaring kiai, tradisi pesantren, dan kebutuhan umat menjaga keberagamaan yang teduh sekaligus berakar pada budaya lokal. Sejarah pendiriannya pada 31 Januari 1926 menunjukkan NU sejak awal bukan proyek elitis; ia lahir dari kerja jaringan, ikhtiar kolektif, dan keberanian merawat tradisi di tengah perubahan zaman. Namun, dalam tata kelola negara modern, pesantren kerap diperlakukan seolah “tambahan”, bukan bagian penting dari ekosistem pendidikan dan pembangunan. Padahal, data Kementerian Agama yang dikutip sejumlah media pada 4 Oktober 2025 menunjukkan skala yang tidak kecil: 42.391 pesantren dengan lebih dari 1,37 juta santri tersebar di berbagai provinsi. Angka ini menegaskan pesantren bukan “sudut”, melainkan salah satu arus utama pembentukan karakter, disiplin sosial, dan mobilitas pendidikan bagi jutaan keluarga.

Di sinilah akar masalahnya: kita sering memuji pesantren sebagai penjaga moral, tetapi kebijakan publik belum konsisten menempatkannya sebagai mitra strategis—setara martabat, setara akses, dan setara perhatian. Undang-Undang Pesantren sendiri sudah memberi kerangka: pesantren menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; juga mengatur pendirian-penyelenggaraan, data-informasi, pendanaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat. Tantangannya bukan kekosongan payung hukum, melainkan keberanian eksekusi kebijakan yang adil dan presisi.

Dampak Jika Dibiarkan: Tradisi Kuat, Ketahanan Sosial Melemah
Bila pesantren dibiarkan “besar tanpa ditopang”, risikonya berlapis. Pertama, ketimpangan mutu. Pesantren yang adaptif akan melesat—mengelola kurikulum, teknologi, jejaring alumni—sementara pesantren yang hidup dari gotong royong murni bisa tertinggal pada aspek dasar: kualitas pembelajaran, literasi digital, tata kelola, hingga keselamatan sarana. Ketika negara tidak hadir dengan pola dukungan yang tepat, kesenjangan antarpesantren akan makin tajam—dan pada akhirnya yang dirugikan adalah santri.

Kedua, kerentanan sosial di level akar rumput. Indonesia membutuhkan simpul-simpul pengikat di tengah polarisasi dan banjir informasi. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2024 memang meningkat menjadi 76,47 dan indeks kesalehan sosial tercatat 83,83—angka yang memberi harapan bahwa modal sosial kita masih kuat. Tetapi modal sosial tidak otomatis bertahan; ia harus dipelihara lewat pendidikan nilai, budaya dialog, dan teladan keseharian—wilayah yang selama ini menjadi “keahlian sunyi” pesantren.

Ketiga, hilangnya peluang peradaban. Pesantren bukan hanya institusi belajar; ia ekosistem budaya—bahasa, adab, seni tradisi, kerja kolektif, hingga etika lingkungan. Ketika pesantren tidak dikembangkan sebagai pusat pembelajaran sosial (social learning), kita kehilangan jalur cepat untuk membangun warga yang cakap ilmu, santun berdialog, dan siap bergotong royong menghadapi masalah nyata: kemiskinan, kekerasan berbasis kebencian, krisis lingkungan, dan disrupsi pekerjaan.

Contoh Indonesia mudah ditemui: saat bencana datang, banyak pesantren menjadi dapur umum dan pos relawan; saat konflik sosial muncul, jejaring kiai sering jadi peneduh; saat anak muda bingung arah, pesantren memberi ritme hidup dan disiplin. Semua itu aset kebijakan—bukan hanya kisah inspiratif.

Alternatif Kebijakan yang Realistis: Dari Rekognisi ke Eksekusi yang Terukur
Solusi tidak harus muluk. Justru kuncinya pada “tiga pergeseran kecil” yang dampaknya besar. Pertama, rapikan data dan desain pendanaan berbasis kinerja sosial. UU Pesantren sudah menegaskan pengelolaan data-informasi dan pendanaan sebagai bagian penting tata kelola. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyamakan definisi, memutakhirkan basis data, lalu menyalurkan dukungan yang adil: bukan menyeragamkan pesantren, tetapi menjamin standar minimum yang melindungi santri—keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, kompetensi dasar pendidik, dan akses teknologi yang wajar. Transparansi anggaran perlu sejalan dengan kesederhanaan prosedur, agar pesantren kecil tidak kalah sejak meja administrasi.
Kedua, jadikan pesantren simpul peningkatan mutu pendidikan yang menyatu dengan kebutuhan abad ini. Peradaban mulia bukan hanya soal niat baik; ia juga soal kapasitas. Pesantren perlu ruang kebijakan untuk menguatkan literasi, numerasi, sains terapan, dan kecakapan digital—tanpa mencabut akar tradisinya. Ini bukan “mengubah pesantren jadi sekolah biasa”, melainkan menambah daya jelajah santri agar siap hidup sebagai warga negara: memahami informasi, menyaring hoaks, mengelola konflik, dan berkarya.

Ketiga, perkuat fungsi pemberdayaan masyarakat: pesantren sebagai pusat ekonomi sosial dan ketahanan budaya. Jika negara ingin program penanggulangan kemiskinan, kewirausahaan, dan ketahanan keluarga berjalan sampai kampung, pesantren adalah jalur yang sudah ada infrastrukturnya. Banyak pesantren memiliki lahan, jejaring alumni, dan kultur disiplin kerja; kebijakan tinggal memberi insentif, pelatihan manajemen, akses pasar, serta kemitraan yang tidak transaksional.

Kuncinya: program pemerintah masuk sebagai “penguat”, bukan “pemilik”.
Kekhawatiran ini wajar—dan harus dijawab dengan desain yang benar. Negara memang tidak boleh menjadikan pesantren objek penyeragaman. Tetapi ketakutan itu tidak boleh menjadi alasan abadi untuk membiarkan ketimpangan sumber daya. UU Pesantren justru memberi kerangka agar penguatan dilakukan dengan pengakuan atas kekhasan, sekaligus tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, yang dibutuhkan bukan kontrol yang mengekang, melainkan fasilitasi yang menjaga marwah: dukungan berbasis standar minimum perlindungan santri, ruang inovasi kurikulum, dan kemitraan yang menghormati kemandirian pesantren.

Penutup

Seratus tahun NU seharusnya menjadi momentum menggeser cara pandang: dari “NU sebagai organisasi besar” menjadi “NU sebagai ekosistem sosial yang menghidupkan warga”. Sejarah kelahiran NU menunjukkan satu pelajaran penting: tradisi yang hidup bukan tradisi yang beku, melainkan tradisi yang sanggup menuntun perubahan tanpa kehilangan akar.

Call to action-nya konkret. Pemerintah pusat dan daerah perlu menurunkan penguatan pesantren ke dokumen perencanaan dan penganggaran yang nyata—berbasis data, berbasis kebutuhan minimum, dan berbasis dampak sosial. Di sisi lain, keluarga besar NU dan pengelola pesantren perlu memperkuat tata kelola, membuka ruang kolaborasi dengan kampus, dunia usaha, dan komunitas lokal, serta memastikan tradisi adab berjalan seiring peningkatan mutu pembelajaran. Jika dua langkah ini bertemu, “peradaban mulia” tidak berhenti sebagai slogan perayaan, melainkan hadir sebagai kebijakan yang terasa sampai kampung—dan sebagai pendidikan yang memuliakan manusia.

* (Pengurus PW RMI NU Bengkulu, Sekretaris MUI Bengkulu, Dosen UINFAS Bengkulu)

HighScope Indonesia Bengkulu Gelar Musical Exhibition, Asah Bakat dan Percaya Diri Siswa Sejak Dini

Charger | Bengkulu — Ratusan siswa HighScope Indonesia Bengkulu menampilkan bakat seni musik mereka dalam kegiatan Musical Exhibition yang digelar di Atrium Bencoolen Mall, Jumat (23/1/2026). Kegiatan ini menjadi wadah ekspresi sekaligus pembinaan bakat siswa di bidang seni, khususnya musik, sejak usia dini.

Musical Exhibition tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga sarana melatih mental dan kepercayaan diri anak dengan tampil langsung di hadapan orang tua dan masyarakat umum. Panggung ini dirancang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman yang diterapkan oleh HighScope Indonesia Bengkulu.

Owner HighScope Indonesia Bengkulu sekaligus Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaring serta meningkatkan kompetensi siswa yang menempuh pendidikan di HighScope Indonesia Bengkulu.

“Kita membuka kegiatan Musical Exhibition untuk menjaring anak-anak generasi muda dalam meningkatkan kompetensi mereka yang bersekolah di HighScope Indonesia Bengkulu. Ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran berbasis pengalaman,” ujar Yosia.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga melibatkan peran aktif orang tua agar dapat menyaksikan secara langsung perkembangan serta kemampuan anak-anak mereka. Dengan tampil di hadapan orang tua dan teman sebaya, siswa dilatih untuk lebih berani dan percaya diri.

“Kita mengajak orang tua melihat sendiri kemampuan siswa-siswa kita. Ketika anak tampil di depan orang tua dan teman-temannya, mental mereka terlatih sehingga kepercayaan diri semakin kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yosia menegaskan bahwa HighScope Indonesia Bengkulu tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan akademik. Sekolah juga berkomitmen mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial, dan karakter anak sebagai bekal menghadapi masa depan.

“HighScope bukan hanya soal akademik, tetapi bagaimana anak-anak berani mengekspresikan diri, mampu bersosialisasi, dan memiliki karakter serta daya tarik positif sebagai generasi muda,” ungkapnya.

Saat ini, jumlah siswa HighScope Indonesia Bengkulu tercatat sekitar 250 anak. Berbagai kegiatan berbasis bakat dan minat terus dikembangkan sebagai bagian dari metode pembelajaran yang menyeluruh, aktif, dan menyenangkan.

Sementara itu, salah satu siswa, Maria Aletta Joanes, tampak antusias dan percaya diri saat tampil bernyanyi dalam Musical Exhibition tersebut. Ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman positif selama menempuh pendidikan di HighScope Indonesia Bengkulu.

“Saya senang bisa tampil bernyanyi di depan orang tua dan teman-teman. Belajar di HighScope membuat saya lebih berani dan percaya diri,” kata Maria Aletta.

Maria Aletta dikenal sebagai salah satu talenta vokal yang dibina di HighScope Indonesia Bengkulu. Penampilannya mendapat apresiasi dari para orang tua yang hadir dan menjadi bukti bahwa pendidikan yang memberikan ruang berekspresi mampu mendorong perkembangan mental serta bakat anak.

Melalui kegiatan Musical Exhibition ini, HighScope Indonesia Bengkulu terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inspiratif, mendorong anak-anak untuk berani tampil, kreatif, dan tumbuh menjadi generasi muda yang percaya diri serta berkarakter positif.

Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia

Charger | Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan pada Senin siang, 12 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghapus kemiskinan dan kelaparan di Tanah Air.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan pengelolaan keuangan negara yang bersih.

“Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, tidak akan cukup untuk membangun sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ingin kita bangun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama demi kebangkitan Indonesia.

“Mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan seluruh kehidupan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Menjawab Krisis Dokter Spesialis, Unib Siap Buka PPDS Obsgyn Pertama di Bengkulu

Charger | Bengkulu – Menjawab kebutuhan mendesak akan tenaga medis spesialis di Provinsi Bengkulu, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Bengkulu (Unib) resmi menginisiasi pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Obstetri dan Ginekologi (Obsgyn). Program ini direncanakan mulai menerima mahasiswa baru pada semester ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Sebagai bagian dari tahapan pendirian program studi, Visitasi Evaluasi Lapangan oleh Tim Asesor telah dilaksanakan pada Jumat (9/1/2026). Visitasi ini menjadi penilaian krusial terhadap kesiapan akademik, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis di FKIK Unib.

Tim Asesor terdiri dari Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SPPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP dan Prof. Dr. dr. Wiryawan Permadi, Sp.OG(K). Rapat evaluasi administrasi berlangsung di Gedung FKIK Unib dan dihadiri langsung oleh Rektor Unib Prof. Dr. Indra Cahyadinata, SP, M.Si, didampingi Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. Kamaludin, S.E., MM, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum Dr. Yulian Fauzi, S.Si., M.Si., serta Ketua LPPM dan LPMPP Unib.

Turut hadir Dekan FKIK Unib dr. Rosaria Indah, M.Sc., Ph.D., bersama para Wakil Dekan, yakni Dr. dr. Dessy Triana, S.Ked., M.Biomed, Dr. dr. Enny Nugraheni Sulistyorini, M.Biomed, dan Dr. dr. Maria Eka Patri Yulianti, M.Biomed, serta jajaran tenaga kependidikan FKIK Unib.

Komitmen kuat terhadap pendirian PPDS Obsgyn FKIK Unib juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Drs. Khairil Anwar, M.Si., yang hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Dr. drg. H. Edriwan Mansyur, MM, Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Direktur RS Harapan dan Doa, Direktur RS Gading Medika, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Rektor Unib Prof. Indra Cahyadinata menegaskan bahwa pembukaan PPDS Obsgyn merupakan langkah strategis Unib dalam menjawab krisis tenaga medis spesialis, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Bengkulu.

“Seluruh pimpinan Unib memberikan dukungan penuh. Kami berkomitmen memenuhi seluruh standar kelayakan yang dipersyaratkan, sehingga pada semester ganjil 2026 PPDS Obsgyn FKIK Unib sudah dapat menerima mahasiswa baru,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Asesor Prof. Ari Fahrial Syam menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terhadap pendirian PPDS Obsgyn FKIK Unib dinilai sangat kuat. Ia juga menilai ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di RSMY telah memadai.

“Dengan dukungan yang ada, FKIK Unib dinyatakan layak dan siap menerima mahasiswa pada semester depan,” ungkapnya. Ia bahkan mendorong FKIK Unib untuk menginisiasi pembukaan program dokter spesialis lainnya di masa mendatang, seperti spesialis penyakit dalam, guna semakin memperkuat layanan kesehatan di Bengkulu.

Kegiatan visitasi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Evaluasi Lapangan serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) pendirian PPDS Obsgyn antara Tim Asesor dan Rektor Unib. Momentum ini menandai langkah awal penyelenggaraan program dokter spesialis pertama di Provinsi Bengkulu, sekaligus menjadi tonggak penting penguatan peran Universitas Bengkulu dalam pembangunan kesehatan daerah.

SD HighScope Indonesia Bengkulu Raih Penghargaan pada Diseminasi Program Kepengawasan 2026

Charger | Kota Bengkulu – SD HighScope Indonesia Bengkulu memperoleh apresiasi dan penghargaan dalam kegiatan Diseminasi Program Kepengawasan yang diselenggarakan pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Arrich Restaurant, Bengkulu.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Wali Kota Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra, Pengawas Sekolah Hema Pelianti, serta seluruh kepala sekolah binaan pengawas, ikut hadir mewakili Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Asisten bidang pemerintahan Lia Kamalia Heryati.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kinerja SD HighScope Indonesia Bengkulu dalam mendukung pelaksanaan Program Kepengawasan serta upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dinilai mampu menerapkan praktik pembelajaran dan manajemen sekolah secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Diseminasi Program Kepengawasan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kepengawasan, berbagi praktik baik antar satuan pendidikan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bengkulu. Kehadiran para pejabat dan kepala sekolah binaan menjadi wujud nyata dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kepala Sekolah SD HighScope Indonesia Bengkulu, Atanasius Gabe Hardional Sinaga, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga konsistensi mutu pembelajaran dan memperkuat kolaborasi dengan pengawas serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan demi kemajuan pendidikan di Kota Bengkulu,” ungkapnya.

Pengakuan ini diharapkan dapat semakin mendorong SD HighScope Indonesia Bengkulu untuk terus berinovasi dan berkontribusi positif dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.