BI Bengkulu Luncurkan MILA dan DILAN, Permudah Layanan Uang Rupiah dan Pembayaran Pajak Digital di Rejang Lebong

Charger | Rejang Lebong – Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu bersama PT Pos Indonesia resmi meluncurkan pilot project Mitra Layanan Bank Indonesia (MILA) Provinsi Bengkulu serta Digitalisasi Layanan Pajak Aman (DILAN) di Kabupaten Rejang Lebong, Senin (19/5). Program ini menjadi langkah strategis dalam memperluas layanan kas dan mempercepat digitalisasi transaksi daerah melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis QRIS.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan peluncuran MILA dan DILAN merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.

“Bank Indonesia senantiasa berkomitmen menjaga dan memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan kas, perluasan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Wahyu.

Program MILA di Bengkulu merupakan implementasi kedua di Indonesia setelah sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan. Dalam tahap awal, layanan ini hadir di tiga lokasi, yakni PT Pos Indonesia KCU Bengkulu, PT Pos Indonesia KC Curup, dan PT Pos Indonesia KCP Argamakmur.

Melalui layanan MILA, masyarakat dapat melakukan penukaran uang tunai ke tunai (cash to cash), penarikan uang tunai dari uang elektronik atau tabungan melalui QRIS (digital to cash), hingga konversi uang tunai menjadi saldo uang elektronik Pospay (cash to digital).

Executive General Manager PT Pos Indonesia KCU Bengkulu, Andrianto, mengapresiasi kepercayaan Bank Indonesia kepada PT Pos Indonesia dalam pelaksanaan pilot project tersebut.

“Hal ini menjadi wujud komitmen PT Pos Indonesia untuk mendukung perluasan dan kemudahan layanan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu,” katanya.

Selain peluncuran MILA, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan launching DILAN berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui QRIS di Kabupaten Rejang Lebong. Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pembayaran pajak yang lebih mudah, cepat, aman, dan transparan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungannya terhadap penguatan layanan kas dan digitalisasi pemerintah daerah.

Menurutnya, digitalisasi pembayaran daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, perbankan, dan mitra strategis agar layanan publik semakin dekat, aman, modern, dan inklusif bagi masyarakat Bengkulu.

Bank Indonesia Bengkulu Dorong Ekonomi Syariah Lewat BERKAH x FLEKSI 2026

Charger | Bengkulu – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Opening Ceremony Bengkulu Road to Festival Ekonomi Syariah (BERKAH) yang disinergikan dengan Festival Edukasi Inflasi (FLEKSI) 2026, Jumat (24/4/2026), di Atrium Bencoolen Mall Bengkulu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera sekaligus upaya memperkuat literasi ekonomi syariah dan pengendalian inflasi di daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, terutama pada sektor makanan dan modest fashion.

“Secara global kita sudah berada di peringkat tiga untuk sektor tertentu dalam ekonomi halal. Ini menunjukkan potensi besar yang harus terus kita dorong, terutama karena mayoritas masyarakat kita adalah Muslim,” ujar Wahyu.

Menurutnya, industri halal di Bengkulu telah berkembang cukup pesat. Produk-produk seperti modest fashion, kuliner halal, hingga kain tradisional seperti batik Besurek dan tenun daerah menjadi kekuatan utama dalam mendukung ekonomi syariah.

Namun demikian, Wahyu menekankan pentingnya sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kadang kita merasa makanan itu halal, tetapi konsumen belum tentu yakin jika belum ada sertifikat. Karena itu, kami terus mendorong percepatan sertifikasi halal,” jelasnya.

Bank Indonesia Bengkulu juga aktif memberikan dukungan melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan sertifikasi halal, penyediaan juru sembelih halal, hingga sertifikasi Rumah Potong Hewan (RPH).

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan business matching antara pelaku usaha dengan perbankan syariah untuk memperkuat akses pembiayaan. “Kita dorong intermediasi antara perbankan syariah dan pelaku usaha agar terus berjalan dan semakin kuat,” tambahnya.

Meski pangsa pasar perbankan syariah masih lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional, Wahyu optimistis sektor ini akan terus tumbuh. “Ini bukan soal bersaing, tetapi melengkapi. Masyarakat memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya,” ujarnya.

Kegiatan BERKAH x FLEKSI 2026 menghadirkan berbagai rangkaian acara menarik, di antaranya Sharia Fair, Sharia Talkshow, dan Sharia Competition yang terbuka untuk masyarakat umum.

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi syariah sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah melalui edukasi inflasi.

Sinergi Bank Indonesia dan Pemda, BLINC 3.0 Perkuat Daya Saing Investasi Bengkulu

Charger | Bengkulu – Kickoff dan Capacity Building Bencoolen Investment Challenge (BLINC 3.0) diselenggarakan di Hotel Santika pada Rabu, 15 April 2026. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, serta perwakilan DPMPTSP dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan pentingnya peran investasi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di tengah tantangan global seperti perubahan kebijakan fiskal dan ketidakpastian geopolitik, perekonomian Bengkulu tetap menunjukkan kinerja positif. Momentum ini perlu dijaga melalui penguatan investasi daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, sepanjang periode 2022 hingga 2025 terdapat sedikitnya 37 proyek investasi di Bengkulu yang perlu terus diperkuat agar semakin siap dan menarik bagi investor.”

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa BLINC 3.0 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapan proyek investasi daerah.

“BLINC 3.0 merupakan langkah konkret dalam meningkatkan daya saing proyek investasi daerah agar lebih siap ditawarkan kepada investor,” tegasnya.

Ia juga menekankan, “Kami mendorong seluruh kabupaten/kota untuk menghadirkan proyek unggulan yang tidak hanya potensial secara ekonomi, tetapi juga siap dari sisi perizinan, lahan, dan dukungan kebijakan.”

Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan sinergi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, Bapperida, DPMPTSP, serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu guna memperkuat koordinasi dan pelaporan investasi daerah.

Pada sesi capacity building, narasumber dari berbagai instansi strategis turut memberikan pembekalan. Perwakilan PwC Indonesia menyampaikan pentingnya penyusunan proyek investasi yang terstruktur.

“Proyek investasi yang diminati investor harus memiliki struktur yang jelas, menggunakan pendekatan seperti 5 Case Model, serta memenuhi aspek bankability dan investor engagement,” jelasnya.

Perwakilan Bappenas menekankan peran daerah dalam transformasi ekonomi nasional.

“Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi nasional melalui penyediaan proyek investasi yang berkualitas dan selaras dengan agenda pembangunan,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan BKPM menyoroti pentingnya kesiapan menyeluruh proyek investasi.

“Kunci menarik investor terletak pada kesiapan perencanaan, kemudahan berusaha, serta strategi promosi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada sesi pemaparan proyek investasi, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menyampaikan total 13 usulan proyek unggulan yang mencerminkan potensi daerah, mulai dari sektor pangan, pariwisata, industri, hingga pengembangan kawasan berbasis ekonomi sirkular.

Seluruh usulan proyek tersebut masih bersifat awal dan akan melalui tahapan inkubasi dan kurasi guna meningkatkan kualitas dari sisi kelayakan finansial, model bisnis, serta kesiapan implementasi. Dari proses tersebut akan dipilih proyek-proyek terbaik yang akan difasilitasi penyusunan feasibility study dan pendampingan lanjutan.

Sebagai penutup, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan BLINC 3.0.

“Melalui sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis BLINC 3.0 dapat menghasilkan proyek investasi unggulan yang siap ditawarkan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu,” tutupnya.

BLINC 3.0 Resmi Digelar, Bengkulu Perkuat Kesiapan Proyek untuk Menarik Investasi Global

Charger | Bengkulu – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, secara resmi membuka kegiatan Kick Off Capacity Building BLINC 3.0 (Bencoolen Investment Challenge) Tahun 2026 yang mengusung tema Penguatan Kesiapan Proyek Investasi Daerah untuk Menjangkau Peluang Investasi Global. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (15/4).

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani, serta berbagai instansi terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan bahwa investasi menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika geopolitik global.

Menurutnya, Bengkulu memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, hingga kawasan pesisir. Namun, tantangan utama saat ini bukan hanya terletak pada besarnya potensi tersebut, melainkan pada kemampuan daerah dalam menyiapkan, mengemas, dan memasarkan proyek investasi agar sesuai dengan kebutuhan investor.

“Potensi Bengkulu sangat besar. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita mengemas potensi tersebut menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan sehingga dapat menjangkau peluang investasi global,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Herwan Antoni menyampaikan bahwa peningkatan investasi merupakan salah satu langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029, yang didukung oleh penguatan infrastruktur serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Melalui BLINC 3.0, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kabupaten dan kota dapat meningkatkan kapasitas dalam menyiapkan proyek investasi yang matang, terstruktur, dan siap ditawarkan kepada investor. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

BI Gelar Sarasehan, Tegaskan Stabilitas Ekonomi Bengkulu Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Global

Charger | Bengkulu — Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu menggelar Sarasehan Perekonomian Bengkulu bertajuk “Sinergi Moneter dan Fiskal: Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik Global Menuju Ekonomi Bengkulu yang Berkelanjutan” di Hotel Santika, Kamis (9/4/2026).

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada di kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.

Dari sisi harga, inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sementara Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.

BI juga mencatat perkembangan positif dalam digitalisasi sistem pembayaran. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang dengan 229.532 merchant yang telah memanfaatkan sistem tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, RA Denni menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu pada 2025 tumbuh 4,82 persen (year on year), meningkat dibandingkan 2024 sebesar 4,62 persen. Capaian ini mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan relatif sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.

Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan—khususnya kelapa sawit dan kopi—perikanan, serta perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus mendorong program strategis seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas kopi, penguatan UMKM, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.

“Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujarnya saat membuka acara Sarasehan Perekomian secara resmi yang mewakili sekda provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Belanja negara tercatat Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.

Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu APBN. Di tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD Bengkulu sebesar Rp656,31 miliar dengan belanja daerah Rp811,8 miliar.

Kota Bengkulu mencatat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.

Dari sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan risiko geopolitik yang dapat memengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian Indonesia.

Ia memproyeksikan, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia bisa mencapai 132 dolar AS per barel jika konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak OPEC. Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar AS per barel, sedangkan konflik terbatas dapat mendorong harga ke level 84 dolar AS per barel.

Meski dihadapkan pada ketidakpastian global, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi di Bengkulu Jelang Idulfitri melalui High Level Meeting

Charger | Bengkulu – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, serta Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu.

Forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Bengkulu masih relatif terkendali. Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,88 persen secara tahunan (year on year).

Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar.

Menurutnya, koordinasi melalui TPID selama ini terbukti efektif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Pemerintah daerah juga secara rutin melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar tradisional maupun modern untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menjelaskan bahwa perekonomian saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar, serta meningkatnya harga barang impor berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di daerah. Namun demikian, berbagai langkah pengendalian yang dilakukan TPID dinilai mampu menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas penting seperti cabai, daging sapi, dan ayam ras.

Selain itu, beberapa sektor produksi juga menunjukkan perkembangan positif. Produksi cabai merah dan bawang merah mengalami peningkatan, begitu pula dengan sektor perikanan tangkap yang menunjukkan tren produktivitas yang semakin baik.

Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai langkah konkret yang telah dilakukan TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah. Tercatat ada sembilan strategi utama yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Langkah-langkah tersebut antara lain pemantauan harga secara berkala di pasar, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional guna memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Pemanfaatan anggaran daerah turut diarahkan untuk mendukung berbagai program pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan.

Dalam rapat tersebut, persoalan distribusi gas elpiji juga menjadi salah satu isu yang dibahas. Beberapa daerah sebelumnya sempat melaporkan adanya kelangkaan gas elpiji di tingkat masyarakat.

Pihak Pertamina menjelaskan bahwa secara umum stok gas elpiji masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun kelangkaan yang terjadi di lapangan diduga disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran atau adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama strategis untuk mendukung pengendalian inflasi di Bengkulu.

Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara TPID Provinsi Bengkulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan stabilitas pangan.

Selain itu, juga dilakukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas cabai serta kerja sama antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog Perwakilan Bengkulu guna memperkuat ketahanan pangan.

Melalui berbagai langkah kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga di Provinsi Bengkulu dapat terus terjaga, sehingga kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik.

Uang Kertas Bekas Disulap Jadi Listrik, Inovasi BI Bengkulu Ubah Limbah Jadi Energi

Charger | Bengkulu – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menghadirkan inovasi baru dengan mengubah limbah uang kertas menjadi energi listrik. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan PLN Nusantara Power sebagai upaya memanfaatkan limbah sekaligus mendukung energi alternatif.

Limbah racikan uang kertas yang sebelumnya hanya dibuang kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan limbah uang kertas memiliki nilai kalori yang cukup tinggi sehingga layak dijadikan sumber energi.

“Nilai kalorinya sekitar 4.000 kalori, mendekati batu bara yang sekitar 5.000 kalori,” kata Wahyu saat bincang bersama media dan buka puasa dengan wartawan ekonomi di RM Kampoeng Pesisir kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, hingga saat ini sekitar 9 ton limbah uang kertas dari Bengkulu telah dikirim untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

“Setiap satu kilogram limbah mampu menghasilkan sekitar 1 kWh listrik. Inovasi ini menjadi langkah nyata agar uang yang sudah tidak layak edar tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, BI Bengkulu juga menegaskan kesiapan menghadapi kebutuhan uang tunai menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

BI memastikan ketersediaan uang kartal dan stabilitas harga pangan tetap terjaga di wilayah Bengkulu. Untuk memudahkan masyarakat menukar uang, BI membuka layanan kas keliling di 10 titik strategis.

Hingga kini, tujuh titik layanan telah berjalan, ditambah sekitar 30 titik penukaran uang di kantor perbankan yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu.

Beberapa jadwal kas keliling terdekat antara lain pada 10 Maret di Masjid Al-Kahfi, 11 Maret di Bandara Fatmawati Soekarno, dan 12 Maret di kawasan rest area.

Pada 10–11 Maret juga digelar layanan terpadu di View Tower yang disertai sosialisasi penggunaan QRIS serta pasar murah bagi masyarakat.

Selain itu, BI turut memberikan edukasi kepada wartawan mengenai ciri-ciri uang rupiah asli. Materi yang disampaikan meliputi perbedaan tahun cetak dan emisi, tanda khusus uang asli, hingga ketentuan penukaran uang rusak.

BI menegaskan uang rusak masih dapat ditukarkan selama bagian yang tersisa minimal dua pertiga dari ukuran asli, logo masih terlihat, dan nomor seri pada uang tetap sama.

BI Bengkulu Siapkan Rp2,08 Triliun Uang Layak Edar untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal yang diperkirakan mencapai Rp1,84 triliun, dengan tingkat kecukupan kas sebesar 113,4 persen.

Penyediaan uang tunai di Bengkulu merupakan bagian dari kebijakan nasional Bank Indonesia melalui Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini diselenggarakan Bank Indonesia bersama perbankan nasional sebagai wujud komitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar dan memperkuat layanan penukaran uang kepada masyarakat selama periode RAFI.

Secara nasional, SERAMBI 2026 dilaksanakan pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang, sementara Rp8,6 triliun disiapkan khusus untuk layanan penukaran uang kepada masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan SERAMBI setiap tahun.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar serta memberikan layanan penukaran uang yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini layanan penukaran uang Rupiah dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan di loket perbankan.

“Pemanfaatan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan, mengurangi antrean, serta mendukung distribusi uang yang lebih merata dan efisien,” katanya.

Di Bengkulu, komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off SERAMBI 2026 yang digelar pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dan dihadiri oleh pimpinan perbankan serta mitra strategis di daerah.

Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, “Bank Indonesia Provinsi Bengkulu telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman dan lancar.”

Untuk memenuhi kebutuhan layanan penukaran uang kepada masyarakat, BI Bengkulu akan melaksanakan berbagai kegiatan layanan kas keliling. Layanan tersebut meliputi layanan kas ritel di dalam dan luar kota yang dilaksanakan di rumah ibadah dan pusat keramaian, layanan kas ritel peduli mudik di Bandara Fatmawati dan Rest Area Tol KM 5A arah Bengkulu–Taba Penanjung, serta layanan kas terpadu bersama perbankan di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang di 30 loket kantor perbankan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu.

Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR di laman https://pintar.bi.go.id� sesuai jadwal dan lokasi yang diinginkan. Informasi jadwal layanan penukaran juga dapat diakses melalui media sosial resmi Bank Indonesia Bengkulu.

Melalui momentum SERAMBI 2026, Bank Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk cermat mengenali keaslian uang Rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta merawat Rupiah dengan prinsip 5J. Bank Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan transaksi pembayaran digital, termasuk BI-FAST dan QRIS, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran selama Ramadan dan Idul Fitri.

Bank Indonesia Bersama Pemprov Bengkulu Percepat Digitalisasi Daerah Lewat HLM TP2DD

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen percepatan digitalisasi daerah melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar Selasa (10/2) di Hotel Mercure Bengkulu.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dan dihadiri oleh kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Mian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mian, digitalisasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan efektivitas serta transparansi penyerapan anggaran.

“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih optimal,” ujar Mian.

Ia menambahkan, ke depan TP2DD akan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Mian juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun bagi UMKM melalui perbankan Himbara, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa HLM TP2DD merupakan wujud komitmen bersama antara BI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.

“Kita sepakat bahwa untuk mewujudkan good governance, digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor,” tutup Wahyu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bersama Bank Indonesia, Pemprov Bengkulu Luncurkan Samling untuk Optimalisasi PAD

Charger | Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan layanan Samsat Keliling (Samling) dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peluncuran tersebut digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026).

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan Samling merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendukung digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS.

“Karena kita bagian dari Negara Republik Indonesia, kita harus cepat mengeksekusi seluruh pembayaran secara non-tunai melalui QRIS. Ini bagian dari transformasi layanan publik,” ujar Mian saat launching Samling.

Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah telah menyiapkan 10 unit Samling yang akan disebar di 10 kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Ke depan, layanan tersebut diharapkan mampu menjangkau hingga wilayah pedalaman dan daerah terpencil.

“Wilayah yang jauh dan cukup sulit dijangkau tetap harus mendapatkan pelayanan. Samling ini kita siapkan agar bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat,” kata Mian.

Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi tujuan utama dari peluncuran Samling. Seluruh potensi pajak telah dipetakan berdasarkan jumlah kendaraan, tipe kendaraan, serta distribusinya di setiap daerah.

“Kita sudah memiliki Satgas Optimalisasi PAD. Semua sudah kita metrikkan, sehingga target yang ditetapkan realistis namun tetap menantang,” jelasnya.

Mian juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penegakan disiplin pajak. Ia mengutip pernyataan Gubernur Bengkulu bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan keseriusan dalam pemungutan pajak.

“Pak Gubernur selalu menyampaikan, jalan harus lurus, pajak juga harus serius,” tutup Mian.