Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen percepatan digitalisasi daerah melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar Selasa (10/2) di Hotel Mercure Bengkulu.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dan dihadiri oleh kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Mian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Mian, digitalisasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan efektivitas serta transparansi penyerapan anggaran.
“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih optimal,” ujar Mian.
Ia menambahkan, ke depan TP2DD akan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh.
Mian juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun bagi UMKM melalui perbankan Himbara, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa HLM TP2DD merupakan wujud komitmen bersama antara BI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.
“Kita sepakat bahwa untuk mewujudkan good governance, digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor,” tutup Wahyu.
Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
