Menteri Kesehatan RI Dorong RSUD di Bengkulu Mampu Tangani Jantung dan Stroke Secara Mandiri

Charger | Bengkulu – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan rujukan di daerah agar mampu menangani kasus-kasus kegawatdaruratan seperti penyakit jantung dan stroke secara cepat dan mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam Press Conference Proctoring Clipping Aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Rabu (17/12/2025).

Menurut Menkes, rumah sakit di daerah harus memiliki kemampuan melakukan tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) untuk menangani serangan jantung, serta layanan stroke dan bedah saraf lanjutan. Keterlambatan penanganan, kata dia, dapat berakibat fatal.

“Ini bukan proyek mercusuar. Kita bicara soal menyelamatkan nyawa. Kalau penanganan jantung atau stroke terlambat dua jam, apalagi enam jam, pasien bisa cacat permanen atau meninggal,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Menkes menargetkan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki rumah sakit yang mampu melakukan tindakan PCI. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan menyiapkan peralatan medis secara bertahap hingga 2027. Namun, tantangan utama justru terletak pada ketersediaan dan pemerataan dokter spesialis.

“Alat bisa kita kirim, itu bukan masalah besar. Yang sulit adalah dokternya. Tidak mungkin hanya satu dokter. Minimal harus dua, idealnya tiga, supaya layanan bisa berjalan 24 jam,” ujarnya.

Untuk tingkat provinsi, Menkes menekankan bahwa rumah sakit rujukan seperti RSUD dr. M. Yunus Bengkulu harus mampu melakukan operasi jantung lanjutan, termasuk bypass (CABG), penggantian dan perbaikan katup jantung, serta layanan jantung pediatrik. Ia mengungkapkan bahwa Bengkulu masih termasuk provinsi yang belum sepenuhnya mampu menjalankan layanan tersebut.

“Masih ada beberapa provinsi yang belum bisa melakukan operasi jantung lengkap, salah satunya Bengkulu. Ini harus dikejar, karena kasus rematik jantung di Indonesia masih tinggi,” kata Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga mengapresiasi pelaksanaan proctoring clipping aneurisma dan DSA sebagai langkah penting peningkatan kapasitas layanan bedah saraf di Bengkulu. Ia mendorong agar kemampuan ini terus ditingkatkan ke tindakan lanjutan lainnya.

Selain aspek klinis, Menkes menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola rumah sakit. Menurutnya, banyak rumah sakit pemerintah menghadapi persoalan utang farmasi dan rendahnya pendapatan bukan karena kurangnya pasien, melainkan manajemen yang belum optimal.

“Kunci rumah sakit itu bukan cuma alat, tapi tata kelola. Remunerasi dokter harus adil dan transparan. Kalau dokter tidak dibayar layak, mereka akan mencari praktik di luar, dan rumah sakit tidak akan berkembang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dokter spesialis harus diberi penghargaan sesuai kompetensinya agar fokus melayani di rumah sakit pemerintah. Dengan tata kelola yang baik, Menkes optimistis pendapatan rumah sakit akan meningkat dan kualitas layanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan.

Press conference ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah, sekaligus mendorong RSUD di Bengkulu agar mampu memberikan pelayanan jantung, stroke, dan bedah saraf secara mandiri demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.

KKN Kemanusiaan Kolaboratif, Unib Kirim Mahasiswa ke Sumbar dan Aceh

Charger | Bengkulu – Kepedulian terhadap korban bencana alam diwujudkan Universitas Bengkulu (Unib) melalui aksi nyata di bidang kemanusiaan dan kebijakan sosial bagi mahasiswa. Selain mengirimkan mahasiswa dan tim medis ke daerah terdampak bencana di Sumatera Barat dan Aceh, Unib juga memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang menjadi korban bencana.

Rektor Unib, Indra Cahyadinata, menjelaskan bahwa kampus telah melakukan verifikasi terhadap mahasiswa terdampak bencana alam. Dari hasil pendataan, tercatat sebanyak 26 mahasiswa Unib terdampak dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Sebanyak 11 mahasiswa yang masuk kategori terdampak berat akan mendapatkan pembebasan atau keringanan tidak membayar UKT pada semester genap tahun akademik 2025/2026,” ujar Indra saat melakukan pelepasan mahasiswa, Rabu (17/12/2025).

Selain pembebasan UKT, seluruh mahasiswa terdampak tersebut juga telah didata untuk memperoleh bantuan biaya hidup (living cost) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang penyalurannya akan dilakukan melalui Gubernur.

Di sisi lain, Unib secara resmi melepas 20 mahasiswa peserta KKN Kemanusiaan yang akan bertugas di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat dan Aceh. Program ini merupakan kolaborasi Unib dengan Universitas Andalas serta Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI).

Mahasiswa yang berasal dari tujuh fakultas tersebut akan menjalankan misi kemanusiaan selama satu bulan, mulai pertengahan Desember hingga 19 Januari, dengan fokus pada pemulihan pascabencana di wilayah yang terdampak cukup parah.

Selain mahasiswa, Unib juga mengerahkan tim medis yang terdiri dari dosen dokter, apoteker, serta mahasiswa koas dari Fakultas Kedokteran dan FMIPA. Tim medis ini dijadwalkan memberikan pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh dengan membawa perbekalan obat-obatan dan peralatan medis yang didukung oleh kementerian terkait.

“Tim pengabdian masyarakat bidang kesehatan ini terdiri dari dokter dan apoteker yang akan memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat terdampak bencana,” ujar Suharyono dari LPPM Unib yang mendampingi Rektor.

Lapas Perempuan Bengkulu Dinilai Mencekik Ekonomi Keluarga Warga Binaan

Charger | Bengkulu – Kebijakan pelarangan pengiriman kebutuhan pokok dari luar ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu menuai keluhan dan keprihatinan dari keluarga warga binaan. Aturan tersebut dinilai tidak berpihak pada kemanusiaan karena memaksa warga binaan membeli kebutuhan dasar di dalam lapas dengan harga yang jauh lebih mahal.

Sejumlah keluarga warga binaan mengungkapkan bahwa saat ini mereka tidak diperkenankan mengirimkan barang-barang kebutuhan primer seperti sabun mandi, pasta gigi, hingga pakaian. Pembatasan ini dianggap sangat memberatkan, terutama bagi keluarga yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Menurut keterangan keluarga, seluruh kebutuhan sehari-hari warga binaan kini wajib dibeli melalui koperasi atau kantin di dalam lapas. Namun, harga barang-barang tersebut diduga melonjak hingga dua kali lipat dibandingkan harga pasar di luar lapas.

“Kami ini orang kecil. Ongkos ke lapas saja sudah berat. Sekarang kirim sabun dan odol dari rumah tidak boleh, tapi dipaksa beli di dalam dengan harga dua kali lipat. Ini sangat memberatkan,” ujar salah satu perwakilan keluarga warga binaan.

Kondisi ini dinilai menciptakan efek domino terhadap kesejahteraan keluarga warga binaan. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, kebijakan tersebut dianggap menambah beban hidup keluarga serta berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Sejumlah keluarga bahkan menuding kebijakan tersebut sebagai bentuk komersialisasi kebutuhan dasar, karena warga binaan tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang dengan harga tinggi di dalam lapas.

Atas kondisi tersebut, keluarga warga binaan berharap adanya perhatian serius dari pihak berwenang. Mereka mendesak agar kebijakan larangan pengiriman kebutuhan pokok ini dapat ditinjau ulang demi rasa keadilan dan kemanusiaan.

Keluarga juga meminta Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut, khususnya terkait transparansi harga dan perlindungan hak-hak dasar warga binaan.

Sengketa Tanah 40 Tahun Berakhir di Tangan RDH, Jalan Gang Mawar Nusa Indah Resmi Dibuka Kembali

Charger | Kota Bengkulu – Sengketa tanah yang berlangsung selama kurang lebih 40 tahun di wilayah Nusa Indah akhirnya mencapai titik terang. Di tangan Kantor Hukum RDH, persoalan yang telah lama membelenggu warga tersebut berhasil diselesaikan secara damai dan berkeadilan. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, Jalan Gang Mawar yang selama ini tertutup kini resmi dibuka kembali dan dapat difungsikan untuk kepentingan bersama masyarakat.

Pembukaan kembali jalan tersebut dipimpin oleh Kuasa Hukum warga RT 01 Nusa Indah, Rizki Dini Hasanah, S.H. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari proses panjang yang mengedepankan musyawarah, pendekatan hukum, serta kepentingan masyarakat luas.

“Alhamdulillah, setelah puluhan tahun, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pembukaan Jalan Gang Mawar menjadi bukti bahwa penyelesaian sengketa secara damai sangat mungkin dilakukan apabila semua pihak mengedepankan komunikasi dan keadilan,” ujar Rizki Dini Hasanah.

Pembukaan jalan disambut penuh rasa syukur oleh warga sekitar. Mereka menggelar kegiatan syukuran dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol kebersamaan, kedamaian, dan harapan baru bagi lingkungan setempat.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat dukungan serta kehadiran Lurah Nusa Indah, Camat Ratu Agung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan Polsek Ratu Agung, perwakilan TNI AL, serta perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Bengkulu.

Masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Kantor Hukum RDH dan rekan, perangkat pemerintahan, serta aparat keamanan yang telah berperan aktif dalam mengamankan, memfasilitasi, dan melancarkan kegiatan tersebut.

Penyelesaian sengketa ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan tertib hukum.