Samsat Desa di Seluma Diresmikan Gubernur, Bank Bengkulu Jadi Pusat Layanan Pajak Kendaraan

Charger | Seluma – Helmi Hasan meresmikan layanan Samsat Desa di halaman Kantor Bank Bengkulu, Desa Sukaraja, Kabupaten Seluma, Kamis (19/2). Kehadiran layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus pergi ke ibu kota kabupaten maupun kota.

Dalam sambutannya, Helmi Hasan menegaskan bahwa Samsat Desa merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kita ingin masyarakat lebih mudah. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Samsat Desa ini adalah komitmen kami agar pelayanan lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Helmi.

Program Samsat Desa menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut Helmi, pajak kendaraan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pajak kendaraan ini kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan program desa. Jadi, mari kita taat pajak sebagai kontribusi membangun daerah,” katanya.

Pelayanan Samsat Desa didukung sejumlah mitra, antara lain Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, PT Jasa Raharja, serta Bank Bengkulu sebagai mitra perbankan, guna memastikan layanan berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.

Sementara itu, Rahmat (45), warga Kabupaten Seluma, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya Samsat Desa. Ia menilai layanan tersebut lebih praktis dan menghemat waktu.

“Sekarang lebih dekat dan praktis. Kami tidak perlu ke kota lagi. Ini sangat memudahkan dan tentu kami sebagai masyarakat jadi lebih semangat untuk taat pajak,” tuturnya.

Selain peningkatan pelayanan pajak, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menargetkan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Seluma pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar Rp72,2 miliar hingga Rp85 miliar. Pembangunan difokuskan pada perbaikan jalan rusak berat, di antaranya ruas Pasar Talo–Kembang Mumpo–Pring Baru, Simpang Tiga Ngalam–Pasar Ngalam, serta Sukaraja–Padang Capo.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seluma.

BI Bengkulu Siapkan Rp2,08 Triliun Uang Layak Edar untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal yang diperkirakan mencapai Rp1,84 triliun, dengan tingkat kecukupan kas sebesar 113,4 persen.

Penyediaan uang tunai di Bengkulu merupakan bagian dari kebijakan nasional Bank Indonesia melalui Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini diselenggarakan Bank Indonesia bersama perbankan nasional sebagai wujud komitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar dan memperkuat layanan penukaran uang kepada masyarakat selama periode RAFI.

Secara nasional, SERAMBI 2026 dilaksanakan pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang, sementara Rp8,6 triliun disiapkan khusus untuk layanan penukaran uang kepada masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan SERAMBI setiap tahun.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar serta memberikan layanan penukaran uang yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini layanan penukaran uang Rupiah dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan di loket perbankan.

“Pemanfaatan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan, mengurangi antrean, serta mendukung distribusi uang yang lebih merata dan efisien,” katanya.

Di Bengkulu, komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off SERAMBI 2026 yang digelar pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dan dihadiri oleh pimpinan perbankan serta mitra strategis di daerah.

Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, “Bank Indonesia Provinsi Bengkulu telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman dan lancar.”

Untuk memenuhi kebutuhan layanan penukaran uang kepada masyarakat, BI Bengkulu akan melaksanakan berbagai kegiatan layanan kas keliling. Layanan tersebut meliputi layanan kas ritel di dalam dan luar kota yang dilaksanakan di rumah ibadah dan pusat keramaian, layanan kas ritel peduli mudik di Bandara Fatmawati dan Rest Area Tol KM 5A arah Bengkulu–Taba Penanjung, serta layanan kas terpadu bersama perbankan di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang di 30 loket kantor perbankan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu.

Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR di laman https://pintar.bi.go.id� sesuai jadwal dan lokasi yang diinginkan. Informasi jadwal layanan penukaran juga dapat diakses melalui media sosial resmi Bank Indonesia Bengkulu.

Melalui momentum SERAMBI 2026, Bank Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk cermat mengenali keaslian uang Rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta merawat Rupiah dengan prinsip 5J. Bank Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan transaksi pembayaran digital, termasuk BI-FAST dan QRIS, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran selama Ramadan dan Idul Fitri.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu: Lanjutan Tol Bengkulu Penting untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Makassar — Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan, menegaskan peran strategis HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI yang berlangsung di Makassar.

“HIPMI bukan hanya organisasi pengusaha, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Yosia dalam forum tersebut, Minggu (15/2/26).

Dalam pandangan umumnya, Yosia juga mendorong pemerintah pusat agar melanjutkan pembangunan jalan tol di Provinsi Bengkulu. Ia menyoroti kondisi jaringan Tol Trans Sumatera yang saat ini belum sepenuhnya menjangkau Bengkulu.

“Sampai hari ini, Bengkulu baru memiliki satu ruas tol, yakni Bengkulu–Taba Penanjung dengan panjang sekitar 16,7 hingga 17,6 kilometer. Ini tentu belum cukup untuk mendukung konektivitas daerah,” tegasnya.

Menurut Yosia, konektivitas memiliki peran krusial dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

“Konektivitas bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini adalah fondasi pemerataan ekonomi, efisiensi logistik, dan peningkatan daya saing daerah,” kata Yosia.

Ia menambahkan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, dan UMKM yang perlu ditopang oleh akses transportasi yang memadai dan terintegrasi.

“Potensi Bengkulu sangat besar, tetapi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar produk daerah bisa bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yosia menegaskan komitmen HIPMI Bengkulu untuk terus menyuarakan kepentingan daerah secara konstruktif.

“Kami akan terus menghadirkan gagasan dan menjadi jembatan antara aspirasi pengusaha muda dengan arah kebijakan nasional, demi Bengkulu yang lebih maju dan terhubung,” tutupnya.

GPIPS Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Nasional

Charger | Sumatera Selatan – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi penguatan terbaru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program ini dikembangkan sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan pengendalian inflasi pangan, termasuk risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Pendekatan GPIPS menekankan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. “GPIPS merupakan upaya strategis untuk memastikan stabilitas harga pangan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan secara struktural dan berkelanjutan,” ujar Ricky di Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).

Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year/yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Memasuki Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kelompok pangan bergejolak. Menyikapi hal tersebut, Deputi Gubernur BI menegaskan, “Pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat secara konsisten agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.” Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap terjaga pada kisaran 3,0–5,0%.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI menyampaikan tiga strategi utama penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker. “Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegas Ricky.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. “Inovasi dan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan yang mandiri, kuat, dan berdaya tahan,” ujar Herman Deru. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Atas kontribusinya sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Sumatera Selatan memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.

GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan tiga pembaruan utama, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas pemerintah.

Pelaksanaan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, meliputi penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temu wicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia Bersama Pemprov Bengkulu Percepat Digitalisasi Daerah Lewat HLM TP2DD

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen percepatan digitalisasi daerah melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar Selasa (10/2) di Hotel Mercure Bengkulu.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dan dihadiri oleh kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Mian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mian, digitalisasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan efektivitas serta transparansi penyerapan anggaran.

“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih optimal,” ujar Mian.

Ia menambahkan, ke depan TP2DD akan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Mian juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun bagi UMKM melalui perbankan Himbara, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa HLM TP2DD merupakan wujud komitmen bersama antara BI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.

“Kita sepakat bahwa untuk mewujudkan good governance, digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor,” tutup Wahyu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bersama Bank Indonesia, Pemprov Bengkulu Luncurkan Samling untuk Optimalisasi PAD

Charger | Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan layanan Samsat Keliling (Samling) dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peluncuran tersebut digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026).

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan Samling merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendukung digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS.

“Karena kita bagian dari Negara Republik Indonesia, kita harus cepat mengeksekusi seluruh pembayaran secara non-tunai melalui QRIS. Ini bagian dari transformasi layanan publik,” ujar Mian saat launching Samling.

Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah telah menyiapkan 10 unit Samling yang akan disebar di 10 kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Ke depan, layanan tersebut diharapkan mampu menjangkau hingga wilayah pedalaman dan daerah terpencil.

“Wilayah yang jauh dan cukup sulit dijangkau tetap harus mendapatkan pelayanan. Samling ini kita siapkan agar bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat,” kata Mian.

Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi tujuan utama dari peluncuran Samling. Seluruh potensi pajak telah dipetakan berdasarkan jumlah kendaraan, tipe kendaraan, serta distribusinya di setiap daerah.

“Kita sudah memiliki Satgas Optimalisasi PAD. Semua sudah kita metrikkan, sehingga target yang ditetapkan realistis namun tetap menantang,” jelasnya.

Mian juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penegakan disiplin pajak. Ia mengutip pernyataan Gubernur Bengkulu bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan keseriusan dalam pemungutan pajak.

“Pak Gubernur selalu menyampaikan, jalan harus lurus, pajak juga harus serius,” tutup Mian.

Dirut BEI Iman Rachman Mengundurkan Diri, Tegaskan Bentuk Tanggung Jawab

Charger | Jakarta — Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dalam dua hari terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Iman dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (29/1/26).

“Saya ingin menyampaikan pernyataan, dan ini tidak ada sesi tanya jawab. Saya, sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia,” ujar Iman.

Iman berharap pengunduran dirinya dapat memberikan dampak positif bagi pasar modal Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi kepentingan yang lebih besar.

“Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya, pasar modal kita menjadi lebih baik,” katanya.

Ia menegaskan tidak akan memberikan sesi tanya jawab kepada media dan menilai langkah yang diambil merupakan wujud tanggung jawab penuh sebagai pimpinan tertinggi BEI.

“Saya percaya bahwa ini merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita, yang pagi ini juga membaik, akan terus membaik di hari-hari berikutnya,” ujarnya.

Terkait keberlangsungan organisasi, Iman memastikan seluruh proses administrasi akan berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BEI.

“Dokumentasi administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar kita. Nanti akan ada PLT sementara yang akan ditunjuk berdasarkan aturan yang berlaku, sampai ditunjuk Direktur Utama yang definitif,” jelasnya.

Iman pun menutup pernyataannya dengan singkat. “Cukup, terima kasih,” pungkasnya. (Sudarwan Yusuf).

RUPS Bank Bengkulu Ajukan Aprikie Putra Wijaya dan Sulian Rusman sebagai Komisaris Independen

Charger | Bengkulu – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Bengkulu yang digelar pada Rabu (28/1/2026) memutuskan adanya penambahan posisi komisaris independen. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama Bank Bengkulu, Riduan.

Dalam RUPS tersebut, manajemen mengajukan dua nama untuk mengisi posisi komisaris independen, yakni Aprikie Putra Wijaya dan Sulian Rusman. Keduanya akan diajukan untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Riduan menjelaskan, pengajuan dua nama tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang mengatur bahwa dalam satu lowongan jabatan, maksimal dua orang dapat diajukan untuk mengikuti uji tersebut.

“Secara administratif, keduanya telah memenuhi persyaratan. Mereka memiliki sertifikat manajemen risiko jenjang 7 serta pengalaman di bidang perbankan dan keuangan,” ujar Riduan.

Terkait nama Andaru Pranata, Riduan menyebutkan bahwa persetujuan terhadap yang bersangkutan sebenarnya telah ada. Namun, pelantikannya masih terkendala oleh komposisi Dewan Komisaris yang harus memenuhi ketentuan regulasi.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023, jumlah komisaris independen harus lebih banyak atau minimal 50 persen dari komisaris non-independen. Selain itu, jumlah komisaris juga tidak boleh melebihi jumlah direksi.

“Karena itu, pelantikan Andaru Pranata masih menunggu persetujuan OJK terhadap jajaran direksi yang diajukan, yakni Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. Setelah komposisi direksi disetujui, barulah Andaru dapat dilantik,” jelasnya.

Manajemen Bank Bengkulu berharap seluruh proses persetujuan dari OJK dapat berjalan lancar agar struktur pengurus perseroan segera lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Sudarwan Yusuf).

Bank Bengkulu Catat Kinerja Positif, Aset Tumbuh Jadi Rp11,19 Triliun di 2025

Charger | Bengkulu – PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu) terus menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian global serta tantangan penguatan permodalan industri perbankan.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Aula H. Mochtar Azehari, Graha Bank Bengkulu, Rabu (28/1).

Dalam kesempatan itu, manajemen memaparkan laporan kinerja keuangan Bank Bengkulu sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan laporan keuangan, total aset Bank Bengkulu tercatat sebesar Rp11,190 triliun, atau tumbuh 8,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini mencerminkan fundamental keuangan bank yang tetap terjaga serta pengelolaan usaha yang dilakukan secara prudent dan profesional.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, selaku pemegang saham, menyampaikan apresiasi atas kinerja positif yang berhasil diraih Bank Bengkulu. Ia berharap Bank Bengkulu dapat terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

“Dengan semangat transformasi, profesionalisme, dan kolaborasi, kita optimistis Bank Bengkulu akan terus memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian daerah, mitra pembangunan yang terpercaya, serta institusi perbankan yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Helmi Hasan.

Selain membahas laporan kinerja, RUPS juga mengagendakan sejumlah pembahasan penting lainnya, termasuk usulan calon Komisaris Independen Bank Bengkulu, yakni Aprikie Putra Wijaya dan Sulian Risman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 kinerja intermediasi bank terus menunjukkan tren positif. Penyaluran kredit tercatat tumbuh 5,45 persen menjadi Rp7,816 triliun, sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 2,52 persen dengan total mencapai Rp8,205 triliun.

“Dari sisi profitabilitas, Bank Bengkulu membukukan laba setelah pajak sebesar Rp135,146 miliar, atau tumbuh 34,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Iswahyudi.

Kinerja tersebut ditopang oleh rasio keuangan yang berada pada level sehat, antara lain Return on Assets (ROA) sebesar 1,64 persen, Return on Equity (ROE) sebesar 9,51 persen, serta Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 25,11 persen. Adapun posisi modal inti Bank Bengkulu per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,453 triliun, yang semakin memperkuat struktur permodalan bank dalam mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan.

Iswahyudi menambahkan, Bank Bengkulu tetap berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan digitalisasi serta ketidakpastian ekonomi global.

“Komitmen dan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Bengkulu dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” pungkasnya. (Sudarwan Yusuf)

Ketum BPD HIPMI Bengkulu Apresiasi Putra Daerah Buka Store Sofa Kean di Kota Bengkulu

Charger | Bengkulu – Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, mengapresiasi kehadiran Store Sofa Kean Cabang Kota Bengkulu yang dinilai menjadi bukti nyata kemampuan anak muda daerah dalam membangun usaha yang profesional dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri langsung acara Opening Store Sofa Kean yang digelar pada Sabtu, 24 Januari 2026, di Yayasan Nuraini Najamudin, kawasan Jalan Terminal Regional, Kota Bengkulu.

Yosia Yodan hadir bersama Sekretaris Umum BPD HIPMI Bengkulu, Julian Tanel, dalam kegiatan yang berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Yosia, hadirnya Sofa Kean di Bengkulu memiliki makna strategis, terlebih usaha tersebut dimiliki oleh Ovan Ariea Firmansyah, putra daerah Bengkulu yang telah berhasil mengembangkan bisnis furnitur hingga membuka cabang di daerah asalnya.

“Saya melihat ini bukan sekadar pembukaan store, tetapi bukti bahwa anak muda Bengkulu mampu membangun usaha yang profesional, berdaya saing, dan kembali memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya,” ujar Yosia Yodan di sela-sela acara.

Ia menilai, kehadiran Sofa Kean menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor usaha kreatif dan industri furnitur lokal di Bengkulu. Selain membuka peluang lapangan kerja, usaha ini juga dinilai mampu memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah, sejalan dengan komitmen HIPMI dalam mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang tangguh dan berkelanjutan.

Yosia Yodan menegaskan, BPD HIPMI Bengkulu akan terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, khususnya putra-putri daerah yang berani berinvestasi dan membuka usaha di tanah kelahirannya.

“Kami di HIPMI Bengkulu percaya, membangun daerah dimulai dari keberanian anak daerah untuk berusaha di daerahnya sendiri. Apa yang dilakukan Saudara Ovan Ariea Firmansyah patut menjadi inspirasi bagi generasi muda Bengkulu lainnya,” tegasnya.

Acara opening store Sofa Kean turut dimeriahkan dengan berbagai promo menarik, pembagian doorprize, serta kehadiran tamu undangan dari berbagai kalangan. Yosia Yodan berharap, ke depan Sofa Kean dapat terus berkembang dan menjadi salah satu brand furnitur kebanggaan Bengkulu yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.