Kades Talang Empat Diduga Jual 12 Ekor Sapi Bantuan Program Ketahanan Pangan

Charger | Bengkulu Tengah — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menggugat meminta Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk segera mengaudit pengelolaan program ketahanan pangan Desa Talang Empat tahun anggaran 2023–2024. Permintaan ini muncul setelah mencuatnya dugaan bahwa Kepala Desa Talang Empat, Samsir, menjual 12 ekor sapi bantuan program tersebut tanpa sepengetahuan perangkat desa maupun masyarakat.

Menurut Koordinator Koalisi LSM Menggugat, Peri Pernandes, dugaan penjualan sapi ini dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun warga. Ia menyebut program ketahanan pangan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat kini justru menimbulkan tanda tanya besar.

“Kami meminta Inspektorat Bengkulu Tengah segera turun dan mengaudit dana desa Talang Empat. Koalisi LSM Menggugat akan mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyelewengan dana desa dan program-program yang diduga dimainkan oleh kepala desa, lalu melaporkannya ke pihak berwajib,” tegas Peri Pernandes.

Dugaan ini bermula dari penyerahan 12 ekor sapi program ketahanan pangan dari seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) kepada BUMDes yang diketuai oleh Samsir. Warga menduga sapi-sapi tersebut kemudian dijual secara diam-diam, bahkan pada malam hari.

Seorang warga Desa Talang Empat yang enggan disebutkan namanya membenarkan dugaan tersebut.

“Sapi-sapi itu dijual saat tengah malam oleh pihak BUMDes yang dikomandoi langsung oleh Pak Kades,” ujarnya.

Minimnya transparansi terkait pengelolaan sapi bantuan ini membuat warga semakin mempertanyakan ke mana hasil penjualan sapi tersebut dialokasikan. Mereka mendesak pemerintah desa memberikan penjelasan resmi dan berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang ada.

“Kami sangat menyayangkan jika penjualan sapi-sapi ini benar terjadi tanpa sepengetahuan kami. Seharusnya ada musyawarah terlebih dahulu agar transparan dan kami tahu ke mana uang hasil penjualan itu digunakan,” kata warga lainnya.

Warga kini menunggu langkah tegas dari Inspektorat dan pihak berwenang untuk mengklarifikasi dugaan penyelewengan tersebut dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Talang Empat.

Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Triwulan III 2025 Capai 4,56 Persen

Charger | Bengkulu – Provinsi Bengkulu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 persen secara year on year (yoy) pada triwulan ketiga tahun 2025. Capaian ini menempatkan Bengkulu pada posisi keenam dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang distribusi PDRB terbesar dengan kontribusi mencapai 30,8 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sentya Dewi, dalam acara Media Update OJK se-Sumbagsel di Hotel Holiday Inn Lampung, Sabtu (28/11/2025).

Ayu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ketiga berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara berdasarkan sumber pertumbuhan PDRB, peningkatan terbesar berasal dari perikanan, pertanian, dan kehutanan yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun berjalan.

Dari sisi pengeluaran, Ayu memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga mendominasi PDRB triwulan ketiga dengan kontribusi sekitar 60 persen. Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga menjadi salah satu komponen yang pertumbuhannya cukup tinggi.

Selain itu, Ayu turut menyampaikan kinerja lembaga jasa keuangan di Bengkulu. Saat ini, di bawah pengawasan OJK terdapat satu BPD, delapan BPR dan BPRS, dua lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), satu perusahaan pegadaian swasta, serta unit pensiun yang kini juga masuk dalam cakupan pengawasan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Bengkulu tercatat 5,19 persen, meski masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 11,04 persen. Untuk penyaluran kredit, Bengkulu mencatat pertumbuhan 5,31 persen. Meski demikian, Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Kredit per Dana Pihak Ketiga menunjukkan angka cukup tinggi, yakni 155,77 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa dana masyarakat di Bengkulu banyak dihimpun namun berputar di luar daerah, khususnya Jakarta.

“Untuk Non Performing Loan (NPL) Alhamdulillah masih terjaga di angka 1,69 persen, lebih rendah dari NPL nasional yang berada di 2,42 persen,” ujar Ayu.

Kinerja BPD Bengkulu juga menunjukkan pertumbuhan positif. Aset BPD pada triwulan ketiga meningkat 15,65 persen, kredit naik 8,07 persen, DPK tumbuh 11,56 persen, dan laba meningkat 15,61 persen. Sementara itu, BPR dan BPRS turut mencatatkan perkembangan yang menggembirakan, dengan pertumbuhan aset 19,95 persen, pembiayaan 19,86 persen, dan DPK naik 17,75 persen.

Pada sektor pasar modal, Ayu menambahkan bahwa aktivitas investasi di Bengkulu terus meningkat sejak Bursa Efek Indonesia membuka kantor perwakilan pada 2016. “Untuk Single Investor Identification (SID), pertumbuhannya mencapai 7,28 persen secara yoy,” tegasnya.

Acara Media Update dan Journalist Class yang digelar OJK di Kota Lampung tersebut dihadiri perwakilan OJK dari Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung sebagai tuan rumah. Dalam kegiatan tersebut, Ayu Laksmi Sentya Dewi mendapat giliran ketiga untuk memaparkan kinerja OJK Bengkulu tahun 2025, setelah pemaparan dari Kepala OJK Jambi dan Kepala OJK Sumsel.