Samsat Desa di Seluma Diresmikan Gubernur, Bank Bengkulu Jadi Pusat Layanan Pajak Kendaraan

Charger | Seluma – Helmi Hasan meresmikan layanan Samsat Desa di halaman Kantor Bank Bengkulu, Desa Sukaraja, Kabupaten Seluma, Kamis (19/2). Kehadiran layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus pergi ke ibu kota kabupaten maupun kota.

Dalam sambutannya, Helmi Hasan menegaskan bahwa Samsat Desa merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kita ingin masyarakat lebih mudah. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Samsat Desa ini adalah komitmen kami agar pelayanan lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Helmi.

Program Samsat Desa menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut Helmi, pajak kendaraan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pajak kendaraan ini kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan program desa. Jadi, mari kita taat pajak sebagai kontribusi membangun daerah,” katanya.

Pelayanan Samsat Desa didukung sejumlah mitra, antara lain Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, PT Jasa Raharja, serta Bank Bengkulu sebagai mitra perbankan, guna memastikan layanan berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.

Sementara itu, Rahmat (45), warga Kabupaten Seluma, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya Samsat Desa. Ia menilai layanan tersebut lebih praktis dan menghemat waktu.

“Sekarang lebih dekat dan praktis. Kami tidak perlu ke kota lagi. Ini sangat memudahkan dan tentu kami sebagai masyarakat jadi lebih semangat untuk taat pajak,” tuturnya.

Selain peningkatan pelayanan pajak, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menargetkan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Seluma pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar Rp72,2 miliar hingga Rp85 miliar. Pembangunan difokuskan pada perbaikan jalan rusak berat, di antaranya ruas Pasar Talo–Kembang Mumpo–Pring Baru, Simpang Tiga Ngalam–Pasar Ngalam, serta Sukaraja–Padang Capo.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seluma.

BI Bengkulu Siapkan Rp2,08 Triliun Uang Layak Edar untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal yang diperkirakan mencapai Rp1,84 triliun, dengan tingkat kecukupan kas sebesar 113,4 persen.

Penyediaan uang tunai di Bengkulu merupakan bagian dari kebijakan nasional Bank Indonesia melalui Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini diselenggarakan Bank Indonesia bersama perbankan nasional sebagai wujud komitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar dan memperkuat layanan penukaran uang kepada masyarakat selama periode RAFI.

Secara nasional, SERAMBI 2026 dilaksanakan pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang, sementara Rp8,6 triliun disiapkan khusus untuk layanan penukaran uang kepada masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan SERAMBI setiap tahun.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar serta memberikan layanan penukaran uang yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini layanan penukaran uang Rupiah dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan di loket perbankan.

“Pemanfaatan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan, mengurangi antrean, serta mendukung distribusi uang yang lebih merata dan efisien,” katanya.

Di Bengkulu, komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off SERAMBI 2026 yang digelar pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dan dihadiri oleh pimpinan perbankan serta mitra strategis di daerah.

Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, “Bank Indonesia Provinsi Bengkulu telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman dan lancar.”

Untuk memenuhi kebutuhan layanan penukaran uang kepada masyarakat, BI Bengkulu akan melaksanakan berbagai kegiatan layanan kas keliling. Layanan tersebut meliputi layanan kas ritel di dalam dan luar kota yang dilaksanakan di rumah ibadah dan pusat keramaian, layanan kas ritel peduli mudik di Bandara Fatmawati dan Rest Area Tol KM 5A arah Bengkulu–Taba Penanjung, serta layanan kas terpadu bersama perbankan di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang di 30 loket kantor perbankan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu.

Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR di laman https://pintar.bi.go.id� sesuai jadwal dan lokasi yang diinginkan. Informasi jadwal layanan penukaran juga dapat diakses melalui media sosial resmi Bank Indonesia Bengkulu.

Melalui momentum SERAMBI 2026, Bank Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk cermat mengenali keaslian uang Rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta merawat Rupiah dengan prinsip 5J. Bank Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan transaksi pembayaran digital, termasuk BI-FAST dan QRIS, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran selama Ramadan dan Idul Fitri.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu: Lanjutan Tol Bengkulu Penting untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Makassar — Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan, menegaskan peran strategis HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI yang berlangsung di Makassar.

“HIPMI bukan hanya organisasi pengusaha, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Yosia dalam forum tersebut, Minggu (15/2/26).

Dalam pandangan umumnya, Yosia juga mendorong pemerintah pusat agar melanjutkan pembangunan jalan tol di Provinsi Bengkulu. Ia menyoroti kondisi jaringan Tol Trans Sumatera yang saat ini belum sepenuhnya menjangkau Bengkulu.

“Sampai hari ini, Bengkulu baru memiliki satu ruas tol, yakni Bengkulu–Taba Penanjung dengan panjang sekitar 16,7 hingga 17,6 kilometer. Ini tentu belum cukup untuk mendukung konektivitas daerah,” tegasnya.

Menurut Yosia, konektivitas memiliki peran krusial dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

“Konektivitas bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini adalah fondasi pemerataan ekonomi, efisiensi logistik, dan peningkatan daya saing daerah,” kata Yosia.

Ia menambahkan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, dan UMKM yang perlu ditopang oleh akses transportasi yang memadai dan terintegrasi.

“Potensi Bengkulu sangat besar, tetapi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar produk daerah bisa bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yosia menegaskan komitmen HIPMI Bengkulu untuk terus menyuarakan kepentingan daerah secara konstruktif.

“Kami akan terus menghadirkan gagasan dan menjadi jembatan antara aspirasi pengusaha muda dengan arah kebijakan nasional, demi Bengkulu yang lebih maju dan terhubung,” tutupnya.

Well The Food Resmi Buka Cabang di HIPMI Center Pagar Dewa dengan Promo Buy 1 Get 1

Charger | Bengkulu – Well The Food secara resmi membuka cabang terbarunya di HIPMI Center Pagar Dewa, Sabtu (14/2/2026). Pembukaan cabang ini diramaikan dengan promo Buy 1 Get 1 Free yang hanya berlaku selama satu hari.

Cabang Well The Food yang berlokasi di kawasan Pagar Dewa ini menyasar segmen anak muda serta pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar HIPMI Center. Promo pembukaan diberikan khusus untuk menu-menu andalan yang tercantum dalam poster resmi outlet.

Pada momen grand opening tersebut, pengunjung dapat menikmati dua menu utama dengan harga terjangkau. Combo 1 seharga Rp25.000 berisi empat sayap ayam krispi dengan pilihan saus Chiz Lava atau BBQ. Sementara Nasi Ayam Geprek dibanderol Rp16.000 dengan sajian ayam goreng renyah, sambal khas pedas, dan nasi hangat.

Manajemen Well The Food menjelaskan bahwa promo Buy 1 Get 1 Free berlaku dengan ketentuan terbatas, yakni hanya pada hari pembukaan, khusus untuk 50 pembeli pertama, dan hanya berlaku di cabang HIPMI Center Pagar Dewa.

“Kami berharap kehadiran cabang ini dapat menjadi pilihan kuliner baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendukung ekosistem pelaku usaha di HIPMI Center,” ujar perwakilan manajemen Well The Food.

Dengan kuota promo yang terbatas dan tingginya minat masyarakat, pengunjung disarankan datang lebih awal agar tidak kehabisan kesempatan menikmati promo pembukaan.

Diduga Rusak Rumah Warga Tengah Malam, Destia Laporkan Petugas PNM Mekar ke Polres Seluma

Charger | Seluma – Destia bersama kuasa hukumnya secara resmi melaporkan peristiwa yang dinilai sebagai tindakan tidak menyenangkan ke Polres Seluma, Jum’at (13/1/26). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan dan penghancuran barang yang diduga dilakukan oleh petugas PNM Mekar Syariah Cabang Seluma.

Kuasa hukum pelapor, Arif Hidayatullah, SH, menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat karena adanya dugaan pelanggaran hukum yang serius.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan dan penghancuran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, yang diduga dilakukan oleh petugas PNM Mekar Syariah Cabang Seluma. Petugas tersebut diduga telah melakukan pengrusakan rumah klien kami,” ujarnya.

Arif menegaskan, pihak terlapor harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Dan tentu saja, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Destia selaku pelapor mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang tidak wajar.
“Kronologinya terjadi pada tengah malam, tepatnya pukul 23.26 WIB. Untuk selanjutnya, kami akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku sambil menunggu informasi lanjutan dari pihak berwenang,” jelas Destia.

Sebelum terbitnya Laporan Polisi (LP), pihak kepolisian diketahui telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian pada siang hari sebagai bagian dari proses penyelidikan awal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut dan mengumpulkan keterangan dari para pihak terkait.

Pintu Rumah Warga Seluma Dirusak Tengah Malam oleh Oknum Lembaga Pembiayaan Mekaar, Korban Akan Tempuh Jalur Hukum

Charger | Seluma Kota — Seorang warga bernama Destia, yang tinggal di Kelurahan Talang, Kecamatan Seluma Kota, menjadi korban dugaan pengrusakan pintu rumah yang terjadi pada malam Jumat, 12 Februari 2026, sekitar pukul 23.26 WIB.

Peristiwa bermula saat tiga orang petugas Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKMK PNM Mekaar Syariah mendatangi rumah korban dengan tujuan mengambil angsuran. Padahal, dua minggu sebelumnya korban telah mengajukan pelunasan kepada petugas penagih, namun hingga malam kejadian belum mendapat persetujuan.

Korban menjelaskan bahwa dana untuk pelunasan telah disiapkan, yakni senilai pokok angsuran yang tersisa sembilan kali, namun pihak PNM Mekaar Syariah tetap meminta pembayaran beserta bunga. Hal tersebut tidak disetujui korban karena masih menunggu kejelasan hasil pengajuan pelunasan, sehingga terjadi cekcok.

Karena perundingan tidak menemukan kesepakatan dan waktu sudah melewati tengah malam, korban meminta petugas untuk meninggalkan rumah dan menyarankan agar permasalahan diselesaikan di kantor pada keesokan harinya. Namun, situasi justru memanas ketika rekan-rekan petugas datang menyusul dan diduga berusaha menerobos masuk ke dalam rumah sambil merekam video.

Merasa terancam, korban sempat mendorong mereka dan mengunci pintu rumah, mengingat yang berurusan di dalam rumah hanya tiga orang. Tak berselang lama, orang-orang yang berada di luar rumah menendang pintu hingga rusak. Korban menegaskan bahwa pelaku penendangan adalah pihak yang berada di luar, bukan tiga petugas yang pertama kali datang.

Destia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki tunggakan angsuran sama sekali. Menurutnya, permasalahan ini murni terjadi akibat pengajuan pelunasan yang telah disampaikan dua minggu sebelumnya, dengan alasan korban tidak ingin melanjutkan skema pembayaran yang ada.

Sementara itu, Arif Hidayatullah, SH, selaku kuasa hukum korban, menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas kejadian tersebut.

“Atas peristiwa ini, kami akan melaporkan oknum yang terlibat dengan dugaan tindak pidana perusakan dan penghancuran barang sebagaimana Pasal 521 ayat (1), karena mereka datang pada tengah malam dan telah merusak barang milik klien kami. Laporan akan segera kami ajukan,” tegas Arif.

GPIPS Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Nasional

Charger | Sumatera Selatan – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi penguatan terbaru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program ini dikembangkan sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan pengendalian inflasi pangan, termasuk risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Pendekatan GPIPS menekankan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. “GPIPS merupakan upaya strategis untuk memastikan stabilitas harga pangan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan secara struktural dan berkelanjutan,” ujar Ricky di Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).

Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year/yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Memasuki Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kelompok pangan bergejolak. Menyikapi hal tersebut, Deputi Gubernur BI menegaskan, “Pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat secara konsisten agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.” Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap terjaga pada kisaran 3,0–5,0%.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI menyampaikan tiga strategi utama penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker. “Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegas Ricky.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. “Inovasi dan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan yang mandiri, kuat, dan berdaya tahan,” ujar Herman Deru. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Atas kontribusinya sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Sumatera Selatan memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.

GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan tiga pembaruan utama, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas pemerintah.

Pelaksanaan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, meliputi penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temu wicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Klarifikasi Soal Asesor BKD, Abdul Rahman Tegaskan Tak Ada Penganiayaan

Charger | Bengkulu – Abdul Rahman mendatangi Polsek Muara Bangkahulu untuk memberikan klarifikasi sebagai saksi terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilayangkan Guru Besar Universitas Bengkulu, Prof. Wahyu Widada. Klarifikasi tersebut disampaikan pada Selasa (10/2/2026).

“Kehadiran saya hari ini untuk memberikan klarifikasi dan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi atas laporan dugaan penganiayaan yang disampaikan Saudara Wahyu Widada,” kata Abdul Rahman usai memberikan keterangan.

Ia mengaku proses klarifikasi berlangsung sekitar satu setengah jam. Dalam keterangannya, Abdul Rahman menegaskan bahwa tidak pernah terjadi tindak penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan.

“Saya sampaikan secara jelas, tidak ada penganiayaan,” tegasnya.

Abdul Rahman menjelaskan, peristiwa bermula saat Prof. Wahyu Widada mendatangi ruang kerjanya sekitar pukul 12.20 WIB untuk mempertanyakan penugasan asesor penilaian Beban Kerja Dosen (BKD).

“Beliau mempertanyakan mengapa tidak ada asesor untuk menilai BKD-nya. Saya jelaskan bahwa penugasan asesor sudah dilakukan dua bulan lalu, saat beliau masih berstatus nonaktif,” ujarnya.

Menurut Abdul Rahman, hingga saat ini ia belum menerima surat pengaktifan kembali Prof. Wahyu. Sementara itu, masa penilaian BKD juga telah berakhir.

“Saya tidak mungkin mengeluarkan SK asesor karena sampai sekarang tidak ada surat pengaktifan yang saya terima,” katanya.

Situasi kemudian memanas. Abdul Rahman menyebut Prof. Wahyu berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, dan mendekat ke arah meja kerjanya.

“Beliau menyampaikan sudah lima tahun bersabar dan akan memperkarakan saya. Nada bicaranya keras dan menunjuk ke arah wajah saya,” ungkapnya.

Merasa situasi tidak kondusif, Abdul Rahman mengaku berusaha menahan emosi. Ia berdiri dan berniat menuju kamar mandi karena sudah masuk waktu istirahat serta memiliki jadwal mengajar.

“Saya sampaikan ini jam istirahat, saya belum makan dan belum salat. Saya minta beliau keluar dari ruangan,” katanya.

Namun setelah kembali dari kamar mandi, Prof. Wahyu disebut masih berada di dalam ruangan dan kembali menghalangi jalan. Ketegangan pun berlanjut hingga terjadi tarik-menarik di dekat pintu.

“Saya membuka pintu dan menarik beliau ke arah luar. Beliau bertahan dan sempat menarik kerah baju saya. Tidak ada pemukulan,” tegas Abdul Rahman.

Ia menyebut seorang staf bernama Doni kemudian datang membantu dan membawa Prof. Wahyu keluar dari ruangan.

Terkait laporan adanya luka, Abdul Rahman mempertanyakan klaim tersebut. Ia mengaku heran karena laporan baru dibuat sekitar satu setengah jam setelah kejadian.

“Kejadiannya sekitar pukul 12.35 WIB. Sekitar pukul 14.00 saya mendapat informasi beliau akan melapor. Dalam rentang waktu itu, mereka melakukan apa?” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak mengenakan cincin maupun jam tangan saat kejadian berlangsung.

“Saya sampaikan ke penyidik, kalau memang ada luka, tentu harus dibuktikan. Bisa dibedakan mana luka akibat tarik-menarik dan mana luka yang disengaja,” katanya.

Abdul Rahman menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari proses akademik yang telah berjalan sejak 2020. Ia menjelaskan bahwa Prof. Wahyu Widada dinonaktifkan karena dugaan pelanggaran akademik yang ditangani oleh tim resmi.

“Penonaktifan itu bukan keputusan sepihak. Ada tim yang memeriksa, terdiri dari Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Tim Bantuan Hukum, Kepala Biro, dan Ketua Jurusan, dengan sekitar 30 saksi,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut telah dinyatakan terbukti dan dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi hukum.

Ia membantah anggapan bahwa penonaktifan tersebut merupakan bentuk kezaliman.

“Kami hanya menonaktifkan sementara sampai ada putusan tetap. Itu sudah sesuai prosedur,” tegasnya.

Meski memahami kondisi emosional pihak pelapor yang selama masa nonaktif hanya menerima gaji pokok, Abdul Rahman menyatakan tetap siap menghadapi proses hukum.

“Itu manusiawi. Tapi saya siap menghadapi proses hukum,” katanya.

Ia menegaskan tidak gentar dan menganggap persoalan ini sebagai bagian dari risiko jabatan yang diembannya.

“Saya digaji untuk menjaga kualitas pendidikan di Bengkulu. Ini bagian dari tanggung jawab saya,” ujarnya.

Terkait kemungkinan mediasi, Abdul Rahman menyebut hingga kini belum ada upaya ke arah tersebut.

“Proses hukum masih berjalan. Saya akan melakukan yang terbaik demi menjaga kualitas pendidikan di Bengkulu,” pungkasnya.

Bank Indonesia Bersama Pemprov Bengkulu Percepat Digitalisasi Daerah Lewat HLM TP2DD

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen percepatan digitalisasi daerah melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar Selasa (10/2) di Hotel Mercure Bengkulu.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dan dihadiri oleh kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Mian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mian, digitalisasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan efektivitas serta transparansi penyerapan anggaran.

“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih optimal,” ujar Mian.

Ia menambahkan, ke depan TP2DD akan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Mian juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun bagi UMKM melalui perbankan Himbara, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa HLM TP2DD merupakan wujud komitmen bersama antara BI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.

“Kita sepakat bahwa untuk mewujudkan good governance, digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor,” tutup Wahyu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan Dampingi BPP HIPMI dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI Bahas RUU Persaingan Usaha

Charger | Jakarta – Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, Yosia Yodan, turut mendampingi jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan dan Perlindungan Usaha.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, yang diwakili secara langsung oleh Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Anggawira. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi dunia usaha, khususnya pengusaha muda, terhadap arah kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Pembahasan RUU Persaingan dan Perlindungan Usaha ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem usaha nasional serta memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Kegiatan RDP tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting, di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA).

Kehadiran HIPMI dalam forum ini menegaskan komitmen organisasi dalam mengawal regulasi yang berpihak pada dunia usaha dan mendorong kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan pengusaha muda dan UMKM di berbagai daerah.

Yosia Yodan menyampaikan bahwa partisipasi HIPMI Bengkulu dalam agenda nasional ini merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha daerah agar tetap mendapatkan ruang yang adil dalam persaingan usaha nasional.

Diharapkan, hasil dari pembahasan RUU ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda di Bengkulu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.