Bersama Bank Indonesia, Pemprov Bengkulu Luncurkan Samling untuk Optimalisasi PAD

Charger | Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan layanan Samsat Keliling (Samling) dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peluncuran tersebut digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026).

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan Samling merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendukung digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS.

“Karena kita bagian dari Negara Republik Indonesia, kita harus cepat mengeksekusi seluruh pembayaran secara non-tunai melalui QRIS. Ini bagian dari transformasi layanan publik,” ujar Mian saat launching Samling.

Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah telah menyiapkan 10 unit Samling yang akan disebar di 10 kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Ke depan, layanan tersebut diharapkan mampu menjangkau hingga wilayah pedalaman dan daerah terpencil.

“Wilayah yang jauh dan cukup sulit dijangkau tetap harus mendapatkan pelayanan. Samling ini kita siapkan agar bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat,” kata Mian.

Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi tujuan utama dari peluncuran Samling. Seluruh potensi pajak telah dipetakan berdasarkan jumlah kendaraan, tipe kendaraan, serta distribusinya di setiap daerah.

“Kita sudah memiliki Satgas Optimalisasi PAD. Semua sudah kita metrikkan, sehingga target yang ditetapkan realistis namun tetap menantang,” jelasnya.

Mian juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penegakan disiplin pajak. Ia mengutip pernyataan Gubernur Bengkulu bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan keseriusan dalam pemungutan pajak.

“Pak Gubernur selalu menyampaikan, jalan harus lurus, pajak juga harus serius,” tutup Mian.

Kuasa Hukum Denny Pertanyakan Lambannya Penanganan Laporan Pengeroyokan di Polsek Selebar

Charger | Bengkulu – Kuasa hukum Denny korban pengeroyokan, Arif Hidayatullah, SH, mendatangi Polsek Selebar Kota Bengkulu untuk berkoordinasi terkait perkembangan laporan kliennya, Senin (9/2/26).

Arif menjelaskan, laporan yang dibuat oleh Denny telah naik ke tahap sprindik, namun hingga kini prosesnya dinilai berjalan cukup lama dan belum menetapkan satu pun tersangka. Padahal, dalam laporan lain yang saling berkaitan, justru sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Koordinasi untuk laporan bersama Denny yang sudah sprindik tapi prosesnya lumayan lama. Dan berkoordinasi juga dengan laporan kedua, laporan kedua yang mana si Denny dan kawan-kawan itu satu orang sudah ditahan,” ujar Arif.

Ia memaparkan kronologis kejadian bermula saat Denny menjadi korban pengeroyokan di suatu daerah. Denny kemudian melapor ke Polsek Selebar, hingga terbit administrasi laporan polisi dan kini telah masuk tahap sprindik. Namun sampai sekarang belum ada penetapan tersangka dalam laporan tersebut.

Sementara itu, laporan dari pihak lain terhadap Denny dan kawan-kawannya justru diproses lebih cepat dan sudah menetapkan satu tersangka yang kini ditahan. Bahkan, Arif menyebutkan ada kemungkinan tiga orang lainnya akan menyusul ditahan.

“Jadi saya di sini berkoordinasi menanyakan, kenapa laporan Denny itu kok lambat, sedangkan yang laporan mereka itu cepat,” tegasnya.

Arif menegaskan prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Menurutnya, siapa pun yang terbukti bersalah wajib diproses hukum, baik dari pihak Denny maupun pihak terlapor lainnya.

“Saya ingin yang mana bersalah, itu harus dihukum. Tidak ada boleh tebang pilih. Hukum di Indonesia harus, yang mana bersalah harus diproses,” katanya.

Ia juga menyampaikan, apabila laporan Denny tidak kunjung mendapatkan kejelasan, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan dengan melapor ke Irwasda Polda Bengkulu, Bidpropam, hingga bersurat ke Bareskrim Polri agar perkara tersebut dilimpahkan ke Polda Bengkulu.

RBPL HIPMI Bengkulu Fokus Kerja Nyata dan Investasi di 2026

Charger | Kota Bengkulu – HIPMI Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) di HIPMI Center pada Senin (9/2/26). Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan arah program kerja HIPMI Bengkulu ke depan.

Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Ia menilai pertemuan BPL menjadi ajang penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh pengurus.

“Hasil hari ini patut kita syukuri karena kita dapat kembali berkumpul bersama teman-teman di Badan Pengurus Lengkap (BPL) HIPMI Provinsi Bengkulu. Hari ini kita penuh semangat,” ujar Yosia.

Sementara itu, Sekretaris Umum BPD HIPMI Bengkulu, Julian Tanel, menjelaskan bahwa hasil pertemuan BPL menegaskan fokus program HIPMI Bengkulu pada tahun 2026, yakni kerja nyata dan investasi.

“Dari pertemuan BPL yang telah dibuat bersama Ketua Umum, intinya program pada tahun ini kita fokuskan pada kerja nyata dan investasi. Kita juga sudah melakukan berbagai hal yang dirasa cukup untuk segera melangkah ke aksi nyata,” jelas Julian.

Ia menambahkan, salah satu harapan besar Ketua Umum adalah mendorong pengurus untuk segera membangun bisnis secara bersama-sama.

“Keinginan Ketua Umum adalah agar kita segera membangun bisnis bersama-sama. Mudah-mudahan hal tersebut dapat terlaksana dengan baik pada tahun ini,” tutupnya.

Kapolda Bengkulu Tegaskan Layanan Darurat 110, Tak Direspons Polsek Akan Tembus hingga Mabes Polri

Charger | Bengkulu – Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono menegaskan kepada masyarakat agar tidak ragu menghubungi layanan darurat 110 apabila menemukan kejadian luar biasa atau membutuhkan kehadiran polisi. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Bengkulu dalam pertemuan bersama insan pers yang digelar di Lapangan Golf Kota Bengkulu, Jalan Citandui, Jumat (6/2/2026).

Kapolda Bengkulu menjelaskan, panggilan ke nomor 110 dipastikan langsung terhubung ke Polsek terdekat dari lokasi kejadian. Apabila Polsek tidak memberikan respons, maka sambungan akan otomatis diteruskan ke Polres, kemudian ke Polda Bengkulu, dan bahkan langsung ke Mabes Polri jika masih tidak ada tanggapan.

“Ini bentuk keseriusan Polri dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tidak ada alasan panggilan darurat masyarakat diabaikan,” tegas Irjen Pol Mardiyono.

Selain menyoroti layanan 110, Kapolda Bengkulu juga mengajak insan pers untuk ikut berperan aktif membantu masyarakat, khususnya apabila menemukan warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ia menegaskan agar Bengkulu tidak mengalami peristiwa tragis seperti yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak sekolah dasar meninggal dunia karena tekanan ekonomi keluarga yang tidak mampu membeli buku.

Sebagai wujud kepedulian sosial, Kapolda Bengkulu mengungkapkan adanya program Seriduri (Setiap Hari Dua Ribu) yang digagas selama masa jabatannya. Program tersebut telah membantu banyak warga yang membutuhkan di Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Bengkulu juga menyampaikan perannya sebagai “Bapak Ojol”, dengan tujuan membangun sinergi antara kepolisian dan pengemudi ojek online. Menurutnya, para pengemudi ojol memiliki jaringan luas hingga ke pelosok daerah dan dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan serta menyampaikan informasi di tengah masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu yang diwakili oleh Tris, anggota KIP Bengkulu. Ia menyampaikan bahwa Polda Bengkulu memperoleh nilai 93 dalam penilaian keterbukaan informasi publik, dan masuk dalam kategori pendatang baru dengan capaian yang sangat baik.

Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen Polda Bengkulu dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan publik yang profesional serta akuntabel.

Walikota Buka Diseminasi Metode Montessori Humairah Madrasahku

Charger | Kota Bengkulu – Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, membuka kegiatan Desiminasi Pendekatan Metode Montessori dalam Penguatan Mutu Raudhatul Athfal di Ballroom Hotel Mercure, Jumat (6/2/2026).

Hadir dalam kegiatan ini adalah pihak Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kota Bengkulu, dan para akademisi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Tema kegiatan “Dari Bengkulu untuk Indonesia”, ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Raudhatul Athfal dan sekaligus membangun kerjasama dan kolaborasi dengan pihak Perguruan Tinggi dalam hal ini UINFAS Bengkulu. Dengan demikian kedepan diharapkan mutu dan kualitas pembelajaran di Raudhatul Athfal semakin baik melalui penerapan pendekatan metode pembelajaran yang modern dan baru.

Founder of Humaira’ Madrasahku, Dr. Rina Rafflesia, MA, menegaskan bahwa metode montessori adalah pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak, dikembangkan yang mendorong kemandirian eksplorasi. Metode ini juga mendorong sistem pembelajaran mandiri melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang disiapkan secara khusus, di mana anak bebas memilih aktivitas sesuai minat dan kecepatannya sendiri, dengan guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing.

“Intinya adalah kepercayaan bahwa anak punya dorongan alami untuk belajar, dan tugas orang dewasa adalah menyiapkan lingkungan suportif agar potensi itu berkembang, ” ungkap perempuan yang berlatar belakang aktivis mahasiswa ini.

Sementara itu Walikota Bengkulu, Dr. dedy Wahyudi, dalam sambutannya memberi apresiasi tinggi atas kegiatan Desiminasi Pendekatan Metode Montessori dalam Penguatan Mutu Raudhatul Athfal, yang diinisiasi oleh Humaira’ Madrasahku. “Ini inisiatif cerdas dari ibu Rina selalu founder Humaira’ Madrasahku. Dimana terus mengembangkan metode dan pendekatan pembelajaran yang baru dan up to date dalam rangka meningkatkan kualiatas pembelajaran bagi anak didiknya. Semoga ide dan inisiatif seperti ini bisa dilakukan oleh seluruh madrasah dan sekolah yang ada di Kota Bengkulu, ” Ungkap Walikota sambil memberikan apresiasi penuh kepada Hunaira’ Madrasahku.

Walikota Dedy Wahyudi, juga berharap agar sekolah-sekolah di Kota Bengkulu bisa belajar, bersinergi, dan berkolaborasi dengan Humaira” Madrasahku dalam bersama-sama mengembangkannya model dan metode pembelajaran di sekolah. Harapannya, proses pembelajaran di sekolah benar-benar baru dan mampu membangun kreativitas. Inisiatif, prakarsa, dan kemandirian bagi siswa.

“Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkan, dan kedepan bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu. Saya terus berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan jenjang dasar di Kota Bengkulu, ” pungkas Walikota yang low profile ini.

Walikota juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MaYraa Montessori atas terselenggaranya kegiatan diseminasi ini. Program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, khususnya di Raudhatul Athfal.

Walikota juga berharap kolaborasi antara lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan pemerintah seperti ini adalah bentuk sinergi yang kami harapkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dan kehadiran program seperti ini menjadi penguat dalam mewujudkan generasi Bengkulu yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Teuku Zulkarnain: Forum CSR Bengkulu Hadir atas Nama Negara, Tapi Diabaikan Perusahaan

Charger | Bengkulu – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Amanat Nasional (PAN), Teuku Zulkarnain, menyoroti lemahnya kepatuhan sejumlah perusahaan terhadap kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Bengkulu. Ia mengungkapkan bahwa Forum CSR Bengkulu pernah menyampaikan langsung keluhan kepadanya terkait sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif.

Menurut Teuku, Forum CSR telah berupaya mendatangi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan fungsi koordinasi atas nama pemerintah. Namun, upaya tersebut kerap tidak dihargai.

“Forum CSR itu pernah menemui saya, menyampaikan keluhan. Mereka sudah mendatangi perusahaan-perusahaan, tapi diperlakukan seperti tidak ada harganya, tidak ada artinya,” ujar Teuku Zulkarnain.

Ia menjelaskan, perwakilan Forum CSR sering kali hanya diminta menunggu tanpa kejelasan, bahkan hanya disambut oleh staf perusahaan tanpa keputusan berarti.
“Disuruh menunggu, tapi yang ditunggu tidak pernah datang. Itu artinya mereka dipermainkan,” tegasnya.

Teuku menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya penghormatan perusahaan terhadap pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, Forum CSR hadir membawa mandat negara.

“Mereka datang ke situ atas nama pemerintah, atas nama negara. Tapi perusahaan-perusahaan di Bengkulu ini seolah-olah sudah berada di atas negara, di atas pemerintah,” katanya.

Ia pun mendorong DPRD dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan kewajiban CSR. DPRD, kata dia, siap memberikan dukungan penuh.

“Saya berharap DPR meminta kepada Ibu Gubernur untuk melakukan langkah tegas. Dan DPR akan mendukung penuh apa pun langkah yang diambil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teuku menilai keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Bengkulu menjadi tidak relevan jika tidak memberikan manfaat nyata bagi daerah.

“Kalau urusan CSR saja mereka seperti itu, menurut saya tidak ada gunanya lagi perusahaan-perusahaan itu ada di Bengkulu. Lebih baik ditutup saja, cabut izin usahanya,” tegasnya.

Ia juga mengkritik perusahaan yang beroperasi di Bengkulu namun tidak berkontribusi secara ekonomi ke daerah, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan penyimpanan dana di bank daerah.

“Mereka cari nafkah di Bengkulu, tapi pajaknya dibayar di Jakarta. Dana mereka juga tidak disimpan di Bank Bengkulu. Padahal kekayaan mereka berasal dari bumi Bengkulu,” katanya.

Teuku menilai sudah saatnya pemerintah daerah mengambil langkah konkret demi melindungi kepentingan masyarakat.

“Kalau memang tidak memberi manfaat, lebih baik lahannya dibagikan kepada rakyat. Sudah waktunya pemerintah daerah mengambil langkah-langkah tegas,” pungkasnya.

Diketahui, Forum CSR (juga disebut Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Forum TSP) resmi dikukuhkan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada 14 Mei 2025. Pengukuhan ini dilakukan dalam acara Temu Pelaku Usaha se-Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Susunan Pengurus Forum CSR/TSP Provinsi Bengkulu (2025).

Ketua Umum: M. Zen Sunardi – dari PT Roda Teknindo Putra Jaya
Wakil Ketua: Perwakilan dari PT Global Kaltim
Sekretaris: Perwakilan dari Bapperinda Provinsi Bengkulu
Bendahara: Perwakilan dari Bank Bengkulu

Anggota DPRD Kota Bengkulu Dorong Evaluasi SPT Parkir dan Pembentukan UPTD Parkir

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PAN yang duduk di Komisi I, Fachrulsyah, mendorong Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Surat Penetapan Tugas (SPT) parkir, khususnya pada titik-titik parkir yang mengalami perubahan tarif.

Menurut Fachrulsyah, SPT parkir yang masa berlakunya telah habis memang harus diperpanjang, namun perpanjangan tersebut tidak boleh dilakukan secara otomatis. Ia menekankan pentingnya dilakukan kembali uji petik ke seluruh titik parkir guna menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama setelah adanya kenaikan tarif parkir.

“Tarif parkir sudah mengalami kenaikan, yang sebelumnya motor seribu dan mobil dua ribu, sekarang menjadi seribu dan tiga ribu. Artinya, nilai setoran dalam SPT tidak bisa lagi disamakan dengan SPT lama, harus ada penyesuaian dan kenaikan,” ujarnya di sekretariat DPRD Kota Bengkulu, di sela aktivitas, Rabu (4/2/26).

Ia juga menegaskan bahwa perpanjangan SPT harus disertai dengan catatan yang jelas. Apabila pengelola parkir masih memiliki tunggakan, maka tunggakan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum SPT diperpanjang. Bahkan, jika masih bermasalah, SPT seharusnya tidak diperpanjang dan pengelola diperlakukan seperti pemohon baru.

Lebih lanjut, Fachrulsyah menilai pengelolaan parkir akan lebih optimal jika berada langsung di bawah Dinas Perhubungan. Ia mendorong agar kewenangan parkir, termasuk penerbitan SPT, dikembalikan sepenuhnya ke dinas teknis melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir.

“Menurut saya, memang sudah seharusnya dibentuk UPTD Parkir. Nantinya, UPTD inilah yang mengeluarkan SPT, karena mereka juga yang turun langsung ke lapangan dan memahami kelayakan suatu lokasi sebagai titik parkir,” jelasnya.

Ia menambahkan, penetapan titik parkir seharusnya tidak bisa dilakukan tanpa rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Rekomendasi tersebut menjadi dasar apakah suatu lokasi layak atau tidak dijadikan titik parkir resmi.

“Titik parkir itu harus ada rekomendasi dulu dari Dinas Perhubungan. Kalau tidak ada rekomendasi, sebenarnya tidak boleh ditetapkan sebagai titik parkir,” tegas Fachrulsyah.

Meski demikian, ia menilai wacana pengembalian pengelolaan parkir ke Dinas Perhubungan sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal pengaturan teknis terkait alur setoran dan kelembagaan yang perlu disempurnakan agar pengelolaan parkir di Kota Bengkulu lebih tertib, transparan, dan berdampak positif pada lalu lintas serta pendapatan daerah.

Festival Botoi-Botoi, Pesona Budaya Nelayan yang Siap Meriahkan Kota Bengkulu

Charger | Kota Bengkulu – Festival Botoi-Botoi, Pesona Budaya Nelayan yang Siap Meriahkan Kota Bengkulu
Pemerintah Kota Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Botoi-Botoi, agenda budaya tahunan yang diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata serta meningkatkan kunjungan masyarakat dari dalam maupun luar daerah.

Staf Ahli Wali Kota Bengkulu, Dewi Dharma, menyampaikan bahwa berbagai pihak dilibatkan untuk menyukseskan festival tersebut, termasuk pemerintah kabupaten tetangga dan mitra strategis. Ia juga mengimbau agar promosi kegiatan terus diperluas melalui penyebaran flyer dan media informasi lainnya.

“Dinas Pariwisata bersama Kominfo dan RB diharapkan dapat berperan aktif menyosialisasikan kegiatan ini kepada OPD serta mitra terkait, sehingga kabupaten tetangga, khususnya yang memiliki kerja sama, dapat ikut hadir dan meramaikan Festival Botoi-Botoi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, menjelaskan bahwa progres persiapan kegiatan telah mencapai hampir 80 persen. Saat ini, panitia telah memasuki tahap akhir dengan fokus pada finishing dan pemasangan ornamen, serta penyelesaian persiapan teknis lainnya.

“Insyaallah Festival Botoi-Botoi siap digelar dan diprediksi akan dihadiri sekitar sepuluh ribu pengunjung,” ungkapnya.

Dari sisi keamanan dan mitigasi bencana, Basarnas Bengkulu turut ambil bagian dalam pengamanan kegiatan. Kepala Basarnas Bengkulu, Muslikun, mengatakan pihaknya akan menyiagakan sekitar 20 personel yang didukung oleh BPBD, Satpol PP, unsur sosial, serta Polres setempat.

“Selain personel, kami juga menyiapkan peralatan pendukung seperti rubber boat dan jet ski untuk memastikan pelaksanaan Festival Botoi-Botoi berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Pengamanan juga diperkuat oleh Satpol PP Kota Bengkulu. Kepala Satpol PP, Sahat Situmorang, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko dalam pengamanan event besar tahunan tersebut. Meski awalnya hanya direncanakan 20 personel, Satpol PP memutuskan menurunkan sekitar 100 personel yang akan bertugas mulai pagi, siang, hingga malam hari.

Melalui Festival Botoi-Botoi, Pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat, baik warga lokal, masyarakat daerah tetangga, maupun wisatawan, untuk datang dan menyaksikan langsung kekayaan budaya nelayan Bengkulu yang merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir dalam aktivitas menangkap ikan. Festival Botoi-Botoi dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2022 di Kota Bengkulu.

Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu: Empat Warga Korban TPPO di Kamboja Segera Dipulangkan

Charger | Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mengupayakan pemulangan empat warga Bengkulu yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifudin, mengatakan saat ini proses pemulangan masih menunggu penyelesaian dokumen perjalanan pengganti paspor.

“Saat ini sedang dalam proses pembuatan SPLP sebagai pengganti paspor,” kata Syarifudin, Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, paspor para korban ditahan oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja di Kamboja, sehingga pemerintah harus mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Syarifudin menambahkan, setelah SPLP diterima dan sudah dipegang oleh para korban, pemerintah daerah akan segera mengupayakan pemulangan ke Bengkulu.

“Jika SPLP sudah dipegang korban, maka akan kita pulangkan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Baznas,” ujarnya.

Terkait kondisi korban, Syarifudin memastikan saat ini keempat warga Bengkulu tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI di Kamboja.

“Empat warga Bengkulu sudah berada di KBRI Kamboja,” katanya.

Sementara itu, pihak keluarga korban juga telah membuat laporan resmi terkait dugaan TPPO yang dialami anggota keluarganya. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai arahan Gubernur Bengkulu.

“Keluarga sudah membuat laporan resmi dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Bapak Gubernur terkait TPPO,” jelas Syarifudin.

Mengenai perusahaan penyalur tenaga kerja, Syarifudin menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BPJS Ketenagakerjaan Sambut Baik Rencana Walikota Bengkulu Lindungi Pengangkut Sampah

Charger | Bengkulu – BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Bengkulu yang berencana mendaftarkan para pengangkut sampah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dengan risiko kerja tinggi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu, Ferama, mengatakan pihaknya sangat mendukung komitmen Pemerintah Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan kepada para pengangkut sampah.

“Pada prinsipnya, BPJS Ketenagakerjaan sangat menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Bengkulu untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pengangkut sampah. Ini merupakan langkah positif dan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap pekerja,” ujar Ferama, Senin (2/2/26).

Ia menjelaskan, pekerjaan sebagai pengangkut sampah memiliki risiko yang cukup tinggi, mulai dari kecelakaan kerja hingga paparan penyakit akibat lingkungan kerja. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja maupun keluarganya.

“Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pengangkut sampah akan mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perlindungan ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak risiko saat bekerja,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu menyampaikan rencana untuk mendaftarkan para pengangkut sampah di Kota Bengkulu ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi petugas kebersihan yang selama ini berperan penting menjaga kebersihan kota.

BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal.