Rahmad Mulyadi Dorong Penguatan UMKM saat Reses DPRD di Pantai Panjang

Charger | Bengkulu — Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi NasDem, Rahmad Mulyadi, S.Sos., M.M, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 yang digelar di Laurent Resto, Pantai Panjang, Senin (8/12/2025).

Reses yang mengusung tema “Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Bengkulu” tersebut dihadiri oleh warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan, terutama terkait pengembangan UMKM, drainase (siring), serta penerangan jalan.

Rahmad Mulyadi menegaskan bahwa sektor UMKM harus mendapatkan perhatian serius karena menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

“UMKM ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi warga. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kita tindak lanjuti agar pelaku usaha kecil bisa mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pemerintah,” kata Rahmad Mulyadi.

Ia menjelaskan, sejumlah warga menyampaikan kendala dalam proses pendaftaran UMKM. Menyikapi hal tersebut, pihak kelurahan telah memberikan solusi dengan membagikan tautan pendaftaran kepada masyarakat.

“Tadi sudah disampaikan bahwa warga yang belum terdaftar diminta mengisi formulir melalui link yang dibagikan oleh Ibu Lurah. Data ini penting agar bantuan UMKM dapat diberikan secara tertib dan sesuai giliran,” ujarnya.

Selain persoalan UMKM, warga Kelurahan Tengah Padang juga mengeluhkan kondisi siring dan lampu jalan yang dinilai belum memadai. Keluhan tersebut, menurut Rahmad, akan dijadikan bahan aspirasi untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Aspirasi mengenai siring dan lampu jalan sudah kita catat, dan insyaallah akan kita dorong agar dapat direalisasikan pada tahun 2026,” tegasnya.

Melalui kegiatan reses ini, Rahmad Mulyadi berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.

Sudisman Serap Aspirasi Warga Dapil IV, saat Reses DPRD Kota Bengkulu

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Hanura, Sudisman, S.Sos, menegaskan pentingnya pemerintah daerah menanggapi secara serius setiap keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat pelaksanaan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 yang digelar di Kantor Camat Kecamatan Ratu Samban, Senin (8/12/2025).

Reses yang mengusung tema “Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Bengkulu” itu dihadiri oleh warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan lingkungan, terutama terkait drainase, banjir, dan pencemaran limbah.

“Keluhan masyarakat yang disampaikan masih tergolong wajar dan memang harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota dan DPRD. Pembangunan itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, jadi hal-hal yang meresahkan warga harus ditanggulangi,” tegas Sudisman.

Ia mengakui bahwa Kota Bengkulu saat ini menghadapi keterbatasan anggaran, menyusul pemangkasan dana TKD oleh pemerintah pusat sebesar Rp167 miliar untuk tahun anggaran 2025–2026. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan.

“Keluhan ini sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 2024. Kalau terus alasan keterbatasan anggaran yang dikedepankan, menurut saya itu kurang tepat,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang disoroti Sudisman adalah kondisi drainase di lingkungan belakang Hotel Mercure. Limbah yang mengalir di siring-siring menimbulkan bau tidak sedap dan membahayakan anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi tersebut.

“Itu sangat mengganggu masyarakat dan berisiko menimbulkan kecelakaan. Kami akan mengusulkan kepada Komisi II DPRD Kota Bengkulu untuk melakukan sidak ke lapangan,” katanya.

Selain itu, Sudisman juga menyinggung kondisi lingkungan di wilayah Pengantungan RT 11, yang dinilainya sangat memprihatinkan. Menurutnya, lokasi tersebut telah beberapa kali disidak bersama PUPR sejak tahun 2024, namun hingga kini belum ada penanganan optimal.

“Akses jalan ke lingkungan warga sulit dilalui dan rawan banjir karena drainasenya masih drainase alam. Ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan,” ujar Sudisman.

Ia menambahkan, pemasangan pagar pengaman di lokasi-lokasi rawan drainase seharusnya bisa segera dilakukan karena tidak membutuhkan anggaran besar.

“Kalau ada pagar, minimal satu potensi musibah bisa kita hilangkan. Apalagi sekarang musim banjir, risikonya tinggi kalau anak-anak jatuh ke drainase tanpa pengaman,” ungkapnya.

Ke depan, Sudisman menegaskan pihaknya akan terus menelusuri dan mendorong prioritas pembangunan lingkungan di Kota Bengkulu agar selaras dengan visi dan misi wali kota.

“Kami ingin membantu kepala daerah agar visi-misi pembangunan benar-benar terlaksana, paling tidak 80 sampai 90 persen,” pungkasnya.

OJK Tegaskan Integritas sebagai Fondasi Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hakordia 2025

Charger | Yogyakarta — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan integritas dalam setiap proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan Mahendra dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12).

Mahendra menyampaikan, tema Hakordia tahun ini, “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi”, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam membangun dan memperkuat budaya anti-korupsi, baik di sektor publik maupun dunia usaha.

“Tema ini menegaskan kembali bahwa pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi, inovasi, serta keberanian mengekspresikan nilai-nilai integritas secara konsisten,” ujar Mahendra.

Ia menekankan, sektor jasa keuangan harus terus berperan sebagai jangkar stabilitas perekonomian nasional dengan menjadikan integritas sebagai fondasi utama, sejalan dengan visi Asta Cita yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

Untuk mendukung penguatan integritas tersebut, OJK menetapkan tiga fokus utama. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data melalui pemanfaatan supervisory technology (sup-tech) dan regulatory technology (reg-tech), penguatan early warning system, serta integrasi data lintas sektor guna mendeteksi potensi fraud dan pelanggaran tata kelola secara lebih cepat dan akurat.

Kedua, penegakan tata kelola dan market conduct yang kuat melalui pengawasan konsisten terhadap perilaku usaha serta penerapan sanksi tegas atas pelanggaran integritas. Langkah ini sejalan dengan implementasi strategi anti-fraud, termasuk penerapan POJK 12/2024 sebagai upaya perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, pembangunan budaya integritas secara berkelanjutan di internal OJK melalui transformasi One OJK, penguatan zona integritas, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi sistem whistleblowing. Standar etik dan penguatan kompetensi pegawai juga terus ditingkatkan agar nilai integritas menjadi budaya kerja yang mengakar.

Acara talkshow Hakordia 2025 yang digelar secara hybrid ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari industri jasa keuangan, insan OJK, pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bangun Ekosistem Sektor Jasa Keuangan Berintegritas

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menekankan pentingnya tata kelola yang kuat sebagai fondasi efektivitas program pencegahan korupsi.

“Pencegahan korupsi hanya akan efektif dengan dukungan tata kelola yang kuat di semua level, serta koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Sophia.

Ia menyampaikan, OJK tidak hanya berfokus pada pembangunan budaya integritas di internal organisasi, tetapi juga berkomitmen mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang berintegritas dan menerapkan good governance. Salah satunya melalui sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta penerbitan berbagai POJK terkait penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.

Menurutnya, prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik menjadi kunci menjaga kesehatan lembaga jasa keuangan, melindungi dana masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan publik.

Talkshow menghadirkan narasumber inspiratif, antara lain Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, serta Sutradara dan Penulis Skenario Rahabi Mandra.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titik Eko Rahayu, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, jajaran Komite Etik Level Governance OJK, pimpinan Forkopimda DIY, akademisi, serta pimpinan industri jasa keuangan.

Integrity Fest 2025 dan Sertifikasi API/PAKSI

Dalam rangkaian kegiatan Hakordia 2025, OJK juga mengumumkan pemenang Integrity Fest Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas implementasi nyata budaya integritas dan anti-korupsi di lingkungan OJK.

Kategori penghargaan meliputi lima pemenang terbaik, sepuluh pemenang terfavorit dari Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah, serta Pelapor Gratifikasi Terinspiratif dari unsur kepala satuan kerja dan pegawai OJK.

Selain itu, diumumkan pula pegawai OJK yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI) Tahun 2025, hasil kerja sama OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 39 pegawai meraih sertifikasi API dan 51 pegawai memperoleh sertifikasi PAKSI.

Rangkaian kegiatan Hakordia 2025 juga meliputi Integrity Expo yang digelar pada 6–9 Desember 2025 dan Hakordia Run 2025 pada 7 Desember 2025, keduanya bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Yogyakarta.

Melalui peringatan Hakordia 2025, OJK bersama KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sektor jasa keuangan yang bersih dan berintegritas, guna mendukung ekosistem keuangan nasional yang kredibel, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Reses DPRD Kota Bengkulu, Warga Sampaikan Aspirasi Penerangan Jalan hingga Keluhan Nelayan

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Golkar, Rodi, S.Kom., M.M, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 pada Minggu (8/12/2025) di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut.

Rodi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan reses kali ini, masyarakat menyampaikan berbagai masukan penting, terutama terkait penerangan jalan umum, perbaikan jalan, serta siring dan drainase.

“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima, khususnya menyangkut infrastruktur dasar seperti lampu jalan, kondisi jalan lingkungan, dan drainase,” ujar Rodi.

Dalam kegiatan reses tersebut, DPRD turut mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan. Namun, Rodi mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Kota Bengkulu tidak diundang, lantaran pada dua pelaksanaan reses sebelumnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan belum ada yang terealisasi.

“Kami berharap ke depan ada keseriusan. Insya Allah, pada tahun 2026 nanti, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak dua reses sebelumnya bisa benar-benar diakomodasi dan tidak kembali bergeser,” jelasnya.

Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga datang dari kelompok nelayan, terutama terkait bantuan bagi nelayan. Menurut Rodi, pihaknya telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait penganggaran bantuan tersebut.

Nelayan juga mengeluhkan persoalan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang mengalami perubahan data meskipun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap sama. Menanggapi hal tersebut, Rodi menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab teknis perubahan data tersebut.

“Masalah KTA ini kemungkinan terkait proses verifikasi dan berada dalam sistem serta kewenangan DKP. Kita akan terus mendorong agar persoalan ini bisa segera diklarifikasi,” katanya.

Rodi menegaskan bahwa para nelayan berharap adanya bantuan nyata, baik berupa alat tangkap maupun dukungan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada nelayan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu sangat memengaruhi penghasilan mereka.

“Sebagian besar nelayan menggantungkan hidup dari hasil laut. Saat musim hujan atau badai, pendapatan mereka menurun drastis. Karena itu, dukungan dan keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan,” tutup Rodi.

Fachrulsyah Serap Aspirasi Warga di Reses, Siap Ditampung dan Diperjuangkan Melalui Mekanisme DPRD

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu, Fachrulsyah, S.P, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 di wilayah Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar. Kegiatan ini berlangsung pada 6–8 Desember 2025 dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi serta keluhan yang mereka hadapi.

Reses tersebut dihadiri oleh masyarakat setempat, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang diwakili Subkoordinator Tata Ruang, Ardiansyah, serta Lurah Betungan. Kehadiran unsur pemerintah daerah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan memperjelas tindak lanjut aspirasi warga.

Dalam pertemuan itu, masyarakat banyak menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, drainase, dan penerangan lampu jalan umum. Warga berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lingkungan.

Fachrulsyah mengatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD.

“Reses ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk turun langsung dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan warga akan kami tampung dan selanjutnya kami perjuangkan melalui mekanisme DPRD serta kami usulkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk ke Dinas PUPR,” ujar Fachrulsyah.

Ia juga menjelaskan bahwa Kelurahan Betungan merupakan wilayah yang luas dengan kebutuhan infrastruktur yang cukup besar. Meski demikian, wilayah tersebut telah mendapatkan perhatian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Betungan ini wilayahnya luas, sehingga kebutuhan infrastrukturnya memang cukup banyak. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya 2020–2021, sudah ada sejumlah pembangunan yang dilaksanakan. Ke depan, pembangunan yang merata akan terus kita dorong,” tambahnya.

Melalui kegiatan reses ini, Fachrulsyah berharap terjalin sinergi yang kuat antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bengkulu.

Solihin dan Vina: Reses DPRD Kota Bengkulu Jadi Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Charger | Bengkulu — Anggota DPRD Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini berlangsung pada 6–8 Desember 2025 di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan IV, Solihin, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hal yang mutlak dan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan daerah.

“Kegiatan reses ini adalah komitmen DPRD untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme internal DPRD. Aspirasi yang disampaikan masyarakat bersifat mutlak dan menjadi dasar bagi kami bersama Pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan,” ujar Solihin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu bersama DPRD memiliki komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga kenyamanan, serta menciptakan ketenteraman, khususnya menjelang Bulan Suci Ramadan.

“Menjelang Ramadan, kami berharap pemerintah dan DPRD terus hadir untuk menciptakan suasana yang kondusif agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKB, Vinna Ledy Anggraheni, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti.

“Berbagai aspirasi masyarakat sudah kami terima secara langsung. Insya Allah, semua aspirasi tersebut akan kami tindak lanjuti dan kami bahas bersama rekan-rekan DPRD serta OPD terkait agar dapat direalisasikan secepat mungkin,” kata Vinna.

Vinna juga mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan sejumlah program selama ini terletak pada keterbatasan anggaran daerah.

“Kendala yang kami hadapi masih pada kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Namun kami berharap ke depan kondisi keuangan daerah semakin membaik, sehingga keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat segera direalisasikan bersama-sama,” jelasnya.

Kegiatan reses ini dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Fraksi Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Daerah Pemilihan IV (Ratu Agung dan Ratu Samban), sebagai wujud nyata tanggung jawab wakil rakyat kepada masyarakat, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ratu Agung, Minggu (7/12/2025).

Warga Sampaikan Keluhan Jembatan Tanjung Agung saat Reses Andi Saputra

Charger | Kota Bengkulu — Warga memanfaatkan kegiatan Reses Masa Sidang ke-III Tahun 2025 Anggota DPRD Kota Bengkulu Fraksi PKS, Ustadz Andi Saputra, S.Pd.I, untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait keluhan pembangunan Jembatan Tanjung Agung. Reses tersebut digelar di kediaman Andi Saputra, Minggu (7/12).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Saputra menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dan lingkungan. Sejumlah usulan yang disampaikan warga bahkan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini belum juga terealisasi.

“Sebagian besar aspirasi yang disampaikan warga masih sama seperti tahun lalu, mulai dari perbaikan jalan, drainase, hingga persoalan persampahan,” ujar Andi.

Ia menambahkan, warga juga secara tegas menyampaikan keluhan terkait lambannya penyelesaian pembangunan Jembatan Tanjung Agung yang dinilai mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Andi Saputra mengaku telah menekankan kepada pihak kontraktor dan pengawas agar pengerjaan Jembatan Tanjung Agung segera diselesaikan.

“Saya sudah berulang kali mewanti-wanti kontraktor dan pengawas agar pekerjaan ini segera dituntaskan. Targetnya Desember ini harus selesai karena kondisinya sudah sangat mengganggu aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.

Andi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur semestinya memberi dampak positif bagi masyarakat dan bukan sebaliknya.

Selain persoalan infrastruktur, Andi Saputra juga memanfaatkan momentum reses untuk mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal yang kerap menawarkan janji gaji besar tanpa prosedur yang jelas.

“Banyak warga yang menjadi korban karena berangkat melalui jalur tidak resmi. Saya imbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan seluruh proses dilakukan sesuai aturan,” katanya.

Sebagai bentuk edukasi, Andi menghadirkan LPK Takeka untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait prosedur legal bekerja ke luar negeri. Pembina LPK Takeka, Sahudin, menegaskan pentingnya masyarakat memahami jalur resmi penempatan tenaga kerja.

“Semua proses harus legal dan jelas, mulai dari pelatihan, dokumen, hingga perlindungan hukum. Jangan mudah percaya pada tawaran instan tanpa legalitas,” ujar Sahudin.

Melalui kegiatan reses tersebut, Andi Saputra berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan warga Kota Bengkulu.

Fatmawati Serap Aspirasi Warga Terkait Sampah, Penerangan, dan BPJS dalam Reses DPRD Kota Bengkulu

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Fatmawati, S.Ag., melaksanakan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Selebar dan Kampung Melayu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam reses tersebut, isu utama yang disampaikan warga adalah permasalahan sampah, penerangan lingkungan, dan layanan BPJS Kesehatan. Meski hanya beberapa warga yang menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum, Fatmawati menegaskan bahwa keluhan tersebut merupakan aspirasi banyak warga yang sebelumnya juga telah disampaikan melalui pesan pribadi.

“Walaupun yang bicara tadi hanya tiga orang, sebenarnya aspirasi itu sudah banyak disampaikan ke saya lewat WhatsApp. Intinya warga meminta tolong agar persoalan sampah di lingkungan mereka bisa segera diselesaikan,” ujar Fatmawati, Minggu (7/12/2025).

Untuk menindaklanjuti persoalan sampah, Fatmawati menghadirkan Plt. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu agar dapat langsung menjawab pertanyaan masyarakat. Kegiatan reses tersebut juga dihadiri oleh Lurah Pagar Dewa serta perwakilan masyarakat dari Kampung Melayu dan Selebar.

Selain masalah sampah, warga juga mengeluhkan kurangnya penerangan di beberapa lingkungan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Fatmawati mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar pemasangan lampu penerangan dapat diprioritaskan bagi wilayah yang benar-benar membutuhkan.

“Untuk penerangan, kami akan membantu warga yang memang sama sekali belum memiliki lampu di lingkungannya. Minimal akan dipasang satu titik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Namun demikian, Fatmawati menegaskan bahwa setiap pengajuan tetap akan disesuaikan dengan ketersediaan program dan anggaran pemerintah daerah.

“Data pengajuan sudah ada, tetapi saya tidak akan langsung menyetujui semuanya. Saya akan tanyakan dulu ke Dinas Perhubungan, apakah tahun ini masih ada kuota atau anggaran untuk lampu penerangan lingkungan,” tambahnya.

Dalam reses tersebut, warga juga mempertanyakan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait biaya yang masih harus dikeluarkan meskipun BPJS disebut gratis. Fatmawati mengakui bahwa persoalan tersebut masih sering dikeluhkan masyarakat.

“Banyak warga menyampaikan keluhan, katanya walaupun BPJS itu gratis, tetapi di lapangan mereka masih harus membayar. Ini yang akan saya tanyakan langsung ke pihak BPJS agar ke depan ada kejelasan bagi masyarakat,” tegas Fatmawati.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan instansi terkait sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat.

“Reses ini memang ruang untuk masyarakat menyampaikan persoalan nyata yang mereka hadapi. Apa yang menjadi keluhan warga akan saya perjuangkan dan koordinasikan dengan dinas terkait,” pungkasnya.

Nuzuludin Serap Aspirasi Warga Singaran Pati, Jalan Usaha Tani Target Selesai 2026

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Nuzuludin, SE, menggelar kegiatan reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 di Daerah Pemilihan II Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati, pada 6–8 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam reses tersebut, Nuzuludin menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan infrastruktur penunjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPRD telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pembangunan jalan usaha tani yang direncanakan rampung pada tahun 2026.

“Di wilayah ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Karena itu, fasilitas pertanian harus menjadi perhatian. Insyaallah tahun 2026 pemerintah bersama DPRD akan menggelontorkan anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani, dan kita targetkan selesai pada tahun tersebut,” ujar Nuzuludin, Sabtu (6/12/2025).

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh Camat Kecamatan Singaran Pati, Anggota DPRD Kota Bengkulu Sudisman, serta lurah setempat. Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat di lapangan.

Selain persoalan pertanian, warga juga banyak menyampaikan keluhan terkait infrastruktur lingkungan, khususnya masalah drainase yang masih mengalami sumbatan di beberapa titik. Menanggapi hal tersebut, Nuzuludin menilai bahwa penyelesaiannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

“Memang kondisinya tidak terlalu parah, tapi ada beberapa saluran drainase yang tersumbat. Pemerintah akan melakukan perbaikan, namun partisipasi masyarakat juga sangat penting, misalnya melalui gotong royong membersihkan drainase yang tersumbat tanah atau sampah,” jelasnya.

Terkait lambatnya pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan, Nuzuludin menjelaskan bahwa sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya akan tetap mendorong percepatan melalui koordinasi dan penyampaian aspirasi kepada pihak terkait.

“Perlu dipahami bahwa ada proyek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Walaupun begitu, sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu kami tetap akan mengimbau dan mendorong agar pelaksanaannya bisa dipercepat, khususnya di wilayah Tanjung Agung,” kata Nuzuludin.

Ia juga menyinggung persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah Tanjung Agung. Menurutnya, selain dukungan pemerintah, kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana juga sangat diperlukan.

“Mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat juga harus punya inisiatif, seperti menyesuaikan ketinggian rumah dan rutin membersihkan drainase agar risiko banjir bisa dikurangi,” pungkas Nuzuludin.

Melalui kegiatan reses ini, Nuzuludin berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui jalur legislatif demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Bengkulu.

Reses DPRD Kota Bengkulu, Repelita Fithri Paparkan Solusi Sampah Berbasis Masyarakat

Charger | Bengkulu – Dalam rangka menjalankan fungsi legislatif sekaligus menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bengkulu, Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Daerah Pemilihan II Gading Cempaka–Singaran Pati, Repelita Fithri, S.E., melaksanakan Reses Masa Sidang Ke III Tahun 2025 pada tanggal 6–8 September 2025.

Kegiatan reses tersebut menjadi wadah pertemuan langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Dalam dialog yang berlangsung, warga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan infrastruktur, dengan persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian khusus.

Menanggapi hal tersebut, Repelita Fithri menegaskan perlunya penanganan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada penambahan lahan atau armada, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat.

“Seharusnya tidak selalu dengan menambah lahan. Sampah itu bisa diberdayakan, dibuat kompos, dimanfaatkan untuk tanaman. Tetapi memang harus dimulai dari RT, RW, dan masyarakat,” ujar Repelita Fithri, S.E.

Selain mendorong solusi berbasis masyarakat, Repelita juga mengakui bahwa dari sisi teknis dan operasional masih diperlukan dukungan anggaran, mengingat kondisi armada pengangkut sampah saat ini sudah cukup tua.

“Untuk persoalan sampah, nanti akan kita sampaikan ke bagian anggaran. Kemungkinan perlu ada penambahan anggaran karena kondisi mobil pengangkut sudah tua dan operasionalnya juga berat,” jelasnya.

Selain isu sampah, warga juga menyampaikan aspirasi terkait lampu penerangan jalan, drainase, dan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Dapil II. Repelita menyebut persoalan drainase sudah bersifat mendesak dan harus segera ditangani.

“Terkait lampu jalan dan drainase, ini memang menjadi perhatian utama karena banjir sering terjadi. Drainase harus segera ditangani,” tambahnya.

Aspirasi di bidang kesehatan juga menjadi pembahasan dalam reses tersebut. Repelita menyampaikan harapannya agar sektor kesehatan dapat menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran tahun 2026.

“Masalah kesehatan juga menjadi catatan penting. Mudah-mudahan di tahun 2026 bisa kita dorong dan kita perjuangkan,” kata Repelita.

Terkait program normalisasi (renasir) di kawasan rawan banjir, Repelita menyatakan wilayah tersebut sudah sangat mendesak untuk ditangani. Meskipun belum dapat direalisasikan pada tahun ini, ia memastikan akan terus mengawal pembahasan di tingkat anggaran.

“Kawasan ini sudah urgent. Tahun ini belum bisa terlaksana, tapi ke depan akan tetap kita kawal. Kendalanya memang kembali ke anggaran,” pungkasnya.

Melalui kegiatan reses ini, Repelita Fithri, S.E. menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Gading Cempaka dan Singaran Pati, khususnya terkait penanganan sampah dan perbaikan infrastruktur lingkungan, agar dapat direalisasikan dalam kebijakan pembangunan Kota Bengkulu.