Ini Tahapan dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah, Prosesnya Bisa Selesai 5 Hari Kerja

Charger | Bengkulu – Masyarakat yang melakukan jual beli tanah atau bangunan perlu memahami tahapan peralihan hak agar proses balik nama sertifikat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan resmi. Tahap awal yang harus dilakukan pemohon adalah mengajukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam proses pembuatan AJB tersebut, terdapat sejumlah biaya yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Biaya tersebut meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk BPHTB, besaran nominal biaya dihitung oleh pihak pemerintah daerah yang berwenang. Sementara itu, perhitungan PPh dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Penentuan nilai pajak ini umumnya mengacu pada luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam sertifikat tanah.

Selain biaya pajak, pemohon juga dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran peralihan hak. Besaran biaya PNBP ini ditentukan berdasarkan luas dan nilai tanah yang didaftarkan.

Terkait lama proses pengurusan, peralihan hak atau balik nama sertifikat dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, asalkan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.

“Untuk estimasi waktu pengurusan balik nama sertifikat, bisa selesai dalam waktu lima hari kerja, sepanjang semua syarat telah lengkap dan sesuai ketentuan,” jelas Idham.

Dengan memahami tahapan, biaya, dan estimasi waktu pengurusan, masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan dokumen sejak awal sehingga proses balik nama sertifikat berjalan lebih cepat dan tertib.

Pemprov Bengkulu Lanjutkan Perampingan OPD, Dari 35 Menjadi 26 Perangkat Daerah

Charger | Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melanjutkan langkah perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Nandar Munadi, yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu, usai rapat tindak lanjut terkait penataan perangkat daerah.

Menurut Nandar, pembahasan hari ini merupakan tindak lanjut dari usulan perampingan OPD yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemprov Bengkulu.

“Hari ini kita menindaklanjuti terkait ajuan kita untuk melakukan perampingan Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ini terkait dengan efisiensi dan keefektifan OPD dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana perampingan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dari semula 35 perangkat daerah, jumlah OPD akan dipangkas menjadi 26 perangkat daerah.

“Alhamdulillah, usulan kita telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Dari 35 perangkat daerah yang ada saat ini, akan menjadi 26 perangkat daerah,” jelas Nandar.

Lebih lanjut, Nandar mengungkapkan bahwa dalam skema perampingan tersebut terdapat penggabungan sejumlah perangkat daerah, baik dua OPD yang digabung menjadi satu, maupun tiga OPD yang dilebur menjadi satu perangkat daerah baru.

Pada tahap awal, Pemprov Bengkulu sengaja melakukan sosialisasi kepada OPD yang terdampak penggabungan. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka ruang diskusi untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Hari ini kita mensosialisasikan kepada OPD yang akan digabung, sekaligus meminta masukan terkait penyusunan rancangan perda perubahannya,” katanya.

Masukan yang disampaikan, lanjut Nandar, di antaranya terkait penamaan perangkat daerah, apakah mendahulukan urusan wajib atau urusan pilihan, serta penyesuaian nomenklatur agar dapat mencakup seluruh kewenangan yang ada.

“Semua masukan ini akan menjadi bahan kajian sebelum raperda tersebut kita ajukan ke DPRD Provinsi Bengkulu. Tujuannya agar raperda yang disusun benar-benar matang dan sesuai kebutuhan,” tutupnya.

BIMA 2000 Rent Car Konsisten Hadirkan Layanan Transportasi Premium di Bengkulu

Charger | Bengkulu – Kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi tidak lepas dari kualitas armada dan profesionalisme pelayanan. Hal inilah yang sejak awal menjadi komitmen BIMA 2000 Rent Car, perusahaan penyewaan mobil premium yang telah beroperasi sejak tahun 2008 di Provinsi Bengkulu.

Owner BIMA 2000 Rent Car, Bima, menjelaskan bahwa perusahaan yang ia dirikan hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya.

“Kami ingin BIMA 2000 menjadi perusahaan transportasi terbaik, terpercaya, dan profesional dalam setiap pelayanan. Itu yang menjadi visi utama kami sejak awal berdiri,” ujar Bima saat ditemui di kantornya di Jalan Sungai Rupat 1, Kota Bengkulu, Rabu (14/1/26).

Menurut Bima, hingga saat ini BIMA 2000 Rent Car telah memiliki lebih dari 50 unit armada yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan premium. Seluruh armada tersebut dirawat secara rutin agar selalu dalam kondisi prima dan optimal saat digunakan oleh konsumen.

“Kami sangat menjaga kualitas kendaraan. Setiap armada harus siap pakai dan aman, karena kenyamanan serta keselamatan konsumen adalah prioritas utama kami,” tegasnya.

Tidak hanya mengandalkan armada, BIMA 2000 Rent Car juga didukung oleh driver yang berpengalaman dan profesional. Hal ini dinilai menjadi nilai tambah yang membuat pelanggan merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan.

“Driver kami sudah melalui seleksi dan pembinaan. Mereka tidak hanya bisa mengemudi, tetapi juga memahami etika pelayanan kepada konsumen,” jelas Bima.

Sebagai premium rent car terlengkap di Bengkulu, BIMA 2000 Rent Car menawarkan berbagai layanan, mulai dari sewa mobil harian, bulanan, hingga sewa mobil lepas kunci dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Selain itu, BIMA 2000 juga menyediakan layanan khusus Wedding Car dengan armada premium seperti Fortuner, Pajero, Vellfire, dan Alphard.

“Untuk momen pernikahan, kami ingin pelanggan mendapatkan kendaraan terbaik agar hari bahagianya semakin berkesan, tentunya dengan harga yang tetap kompetitif,” ungkap Bima.

Keunggulan lain yang ditawarkan BIMA 2000 Rent Car adalah jaminan penggantian armada apabila terjadi kendala teknis pada kendaraan yang disewa. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.

“Kami satu-satunya premium rent car di Bengkulu yang memberikan jaminan ganti unit. Jadi konsumen tidak perlu khawatir jika terjadi kendala di luar dugaan,” tambahnya.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Bima berharap BIMA 2000 Rent Car terus berkembang dan menjadi mitra transportasi terpercaya bagi masyarakat, instansi, maupun perusahaan di Bengkulu.

“Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan agar BIMA 2000 selalu menjadi pilihan utama masyarakat,” pungkasnya.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi premium, BIMA 2000 Rent Car dapat dikunjungi langsung di Jalan Sungai Rupat 1, Kota Bengkulu, atau menghubungi 0853 7904 2000.

Bangun Bisnis Berkelanjutan, HIPMI Bengkulu Sasar Pemuda Lewat Seminar Entrepreneur

Charger | Bengkulu – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI Bengkulu) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong lahirnya wirausaha muda berdaya saing melalui Seminar Entrepreneur Blueprint bertajuk “Membangun Bisnis Tangguh di Era Kompetitif” yang akan digelar pada Maret 2026 mendatang.

Kegiatan ini menyasar kalangan anak muda dan mahasiswa di Provinsi Bengkulu, serta pengurus BPD dan BPC HIPMI se-Provinsi Bengkulu. Seminar tersebut diharapkan menjadi wadah edukasi dan penguatan kapasitas kewirausahaan bagi generasi muda agar mampu membangun bisnis yang berkelanjutan.

Ketua Umum HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, mengatakan bahwa seminar ini merupakan bagian dari upaya HIPMI dalam mempersiapkan pengusaha muda yang tidak hanya berani memulai usaha, tetapi juga memiliki pemahaman bisnis yang menyeluruh.

“Melalui seminar ini, kami ingin membekali anak muda dan mahasiswa dengan blueprint kewirausahaan yang kuat, mulai dari pemasaran, pengelolaan operasional, hingga keuangan dan perpajakan. Dengan bekal ini, mereka diharapkan siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif,” ujar Yosia Yodan saat ditemui di PT Yodan Land Group, Rabu (14/1/2026).

Seminar Entrepreneur Blueprint akan menghadirkan para pemateri dari kalangan praktisi dan profesional di lingkungan PT Yodan Land Group. Yosia Yodan dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama, didampingi oleh Lili Yodan, Founder Le Petit Yodan Bakery dan Kraving.

Adapun materi yang disampaikan meliputi strategi pemasaran oleh Veren Oktarisa, pengelolaan operasional serta pengendalian biaya oleh Yuliana Rotua, serta pengelolaan keuangan dan perpajakan oleh Ricky Sukma Wijaya.

Yosia menambahkan, seminar ini tidak hanya menitikberatkan pada teori, tetapi juga berbagi pengalaman praktis dari para pelaku usaha kepada peserta, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam dunia bisnis.

“HIPMI Bengkulu ingin melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” jelasnya.

Seminar tersebut rencananya akan digelar di Hotel Two K Azana Style Bengkulu dengan kuota peserta terbatas sebanyak 300 orang dan dapat diikuti secara gratis. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu agenda strategis HIPMI Bengkulu dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Provinsi Bengkulu.

Pemprov Bengkulu Matangkan Pembangunan Sekolah Rakyat, Dukung Program Strategis Presiden Prabowo

Charger | Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari proyek strategis nasional di bidang pendidikan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui rapat pembahasan status lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut, Rabu (14/1).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu itu dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), unsur masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

Herwan menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh pemerintah daerah.

“Sekolah Rakyat ini merupakan atensi khusus dari Presiden Prabowo dan harus kita sukseskan bersama. Pemerintah provinsi telah menyediakan lahan, melakukan pematangan lahan, serta penentuan titik nol yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Herwan.

Adapun lahan yang dibahas dalam rapat tersebut memiliki luas sekitar 93.720 meter persegi dan berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Dalam rapat itu, seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan menjelaskan kronologis terkait status lahan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan setiap persoalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Masyarakat memiliki hak yang sama untuk didengar. Semua masukan kita tampung, kita pelajari kronologisnya, kita telaah dasar hukumnya, dan akan kita selesaikan melalui prosedur hukum yang ada. Intinya, kami mengajak semua pihak mendukung pendirian Sekolah Rakyat ini,” tegas Herwan.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dapat rampung pada tahun ini, sehingga pada tahun ajaran berikutnya sekolah tersebut sudah dapat dimanfaatkan secara penuh.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas. Di Provinsi Bengkulu, Sekolah Rakyat dibangun di dua lokasi, yakni Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.

Untuk Kota Bengkulu, Sekolah Rakyat diberi nama SRMA 6 Kota Bengkulu. Saat ini, kegiatan belajar-mengajar sementara dilaksanakan di Sentra “Dharma Guna” Bengkulu, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses pembelajaran telah dimulai sejak tahun ajaran 2025.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama dan menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pembangunannya didanai melalui APBN dengan dukungan pihak swasta serta kolaborasi lintas kementerian.

Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat dibandingkan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Meski demikian, ijazah yang diterbitkan tetap setara dengan sekolah umum karena mengacu pada Kurikulum Nasional.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Bengkulu diharapkan memperoleh akses pendidikan yang layak, bermutu, dan gratis, dengan seluruh fasilitas ditanggung oleh pemerintah.

Gedung Pelayanan BPKB Baru Diresmikan, Pemprov Bengkulu Dorong Layanan Publik Terintegrasi

Charger | Bengkulu – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menghadiri peresmian Gedung Pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Selasa (13/1) pagi.

Gedung Pelayanan BPKB tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 2.300 meter persegi. Pembangunannya dimulai pada pertengahan Juni 2025 dan rampung pada Desember 2025.

Kapolda Bengkulu, Mardiyono, menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan wujud komitmen Polda Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Insya Allah, ke depan gedung pelayanan BPKB ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan kecepatan, ketepatan, serta fasilitas yang memenuhi standar pelayanan yang nyaman,” ujar Mardiyono.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa Helmi Hasan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bengkulu.

Untuk memaksimalkan pelayanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana membahas lebih lanjut penerapan sistem One Stop Service agar pelayanan BPKB dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam satu lokasi.

“Atas nama Pak Gubernur, kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan dan ini menjadi catatan penting. Ketika saya bertemu langsung dengan Pak Gubernur, akan kita koordinasikan untuk mewujudkan One Stop Service. Artinya, masyarakat dapat mengurus BPKB sekaligus membayar pajak kendaraan di satu tempat,” ujar Mian.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan selama ini masih belum optimal. Menurutnya, niat baik Gubernur Bengkulu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat Samsat merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah.

“Apalagi saat ini pemerintah provinsi telah membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah,” tutupnya.

Pemprov Bengkulu Gandeng Bank Tanah Optimalkan Lahan Eks HGU untuk Dongkrak PAD

Charger | Jakarta – Pemerintah Provinsi Bengkulu menjalin kerja sama dengan Badan Bank Tanah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang digelar di Hotel Sari Pacific, Selasa (13/1).

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan potensi lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah berakhir untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menciptakan sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa lahan eks HGU yang tidak diperpanjang akan dikembalikan statusnya menjadi Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, aset tersebut dapat dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Jika BMD dapat dikelola secara optimal, ini bisa menjadi sumber PAD baru. MoU ini adalah upaya menghadirkan inovasi pendapatan daerah tanpa menekan masyarakat kecil,” ujar Helmi.

Ia menyebutkan, potensi lahan yang akan dikerjasamakan diperkirakan mencapai sekitar 20.000 hektare, meski saat ini masih dalam tahap identifikasi awal. Lahan tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri berbasis pertanian guna mendukung hilirisasi kopi dan sawit, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kota Bengkulu yang kapasitasnya telah penuh, serta pengembangan perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

“Ini adalah upaya mengembalikan tanah kepada pemerintah daerah agar memiliki nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyatakan bahwa MoU tersebut menjadi landasan penguatan sinergi antara Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penataan pertanahan yang berkelanjutan.

“Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan potensi pertanahan atau bekas-bekas hak di Provinsi Bengkulu dan akan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Pada tahap awal, sinergi pemanfaatan lahan akan dilakukan terhadap Hak Pengelolaan (HPL) seluas 397 hektare di Bengkulu. Sementara itu, total luasan lahan yang akan dikerjasamakan masih terus diidentifikasi.

Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan III 2025 mencapai 4,56 persen. Adapun realisasi investasi pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar, meningkat 12,26 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu Mengikuti Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2026

Charger | Bengkulu – Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual dan terpusat di Jakarta dengan di Buka langsung Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

Keikutsertaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dilaksanakan melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Aula Sasana Bina Karya Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, S.H., M.H., didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H., para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator, Kepala Seksi, serta para Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas”, dan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2026.

Kegiatan Rakernas dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan diisi dengan paparan dari para narasumber nasional, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Paparan tersebut membahas strategi dan arah kebijakan penegakan hukum dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu melalui Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristisnti Andriani menyampaikan jika Kejati Bengkulu akan komitmen terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta integritas aparatur guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang prima.

“Melalui keikutsertaan dalam Rakernas ini, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta integritas aparatur guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang prima,” ungkap Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani.

Energi Anak Muda Bengkulu di Balik Suksesnya Rental Mobil Bima 2000

Charger | Bengkulu – Di tengah pesatnya mobilitas masyarakat Bengkulu, hadir sosok anak muda yang konsisten membuktikan bahwa kerja keras dan pelayanan prima bisa melahirkan usaha yang bertahan lama. Dialah Bima, pengusaha muda asal Bengkulu, yang sejak tahun 2012 merintis bisnis rental mobil Bima 2000.

Nama usaha yang diusungnya sepadan dengan semangat dan visinya. Bima 2000 bukan sekadar rental mobil biasa. Dengan total 50 unit armada, Bima membuka akses mobilitas bagi siapa saja—mulai dari kebutuhan pribadi, perjalanan keluarga, hingga urusan bisnis dan kedinasan.

Menariknya, skema penyewaan yang ditawarkan sangat fleksibel. Pelanggan bisa memilih rental dengan sopir bagi yang ingin praktis dan nyaman, atau lepas kunci bagi yang ingin berkendara sendiri. Pilihan waktunya pun variatif: harian, mingguan, hingga bulanan, semuanya tersedia sesuai kebutuhan.

Soal harga, Bima 2000 dikenal kompetitif dan ramah di kantong, tanpa mengorbankan kualitas. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik utama. Ditambah lagi, hampir tidak pernah terdengar keluhan dari pelanggan.

Alasannya sederhana namun krusial: perawatan mobil yang maksimal. Setiap unit dirawat secara rutin sehingga selalu dalam kondisi prima saat digunakan.

Armada yang tersedia pun beragam, mulai dari Avanza, Xenia, Alphard, hingga berbagai jenis mobil lainnya yang siap menunjang kenyamanan perjalanan Anda. Baik untuk keperluan dalam kota maupun luar kota, Bima 2000 selalu siap menjadi solusi.

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dan kepercayaan pelanggan yang terus terjaga, Bima 2000 kini menjadi salah satu rental mobil paling direkomendasikan di Bengkulu.

Jadi, untuk sahabat warga Bengkulu yang sedang mencari rental mobil aman, nyaman, terawat tell, dan harga bersahabat, jawabannya satu:

Ingat rental mobil, ingat Bima 2000. 🚗✨

Pemkot Bengkulu Tegaskan Penertiban Pedagang Liar di Pasar Panorama

Charger | Kota Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menata kawasan pasar melalui kegiatan penertiban dan sosialisasi pedagang di Pasar Panorama, Selasa (13/1/26). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Bengkulu bersama Satpol PP Kota Bengkulu, serta didukung unsur Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

Penertiban ini menyasar pedagang yang masih berjualan di badan jalan, pintu masuk pasar, serta area yang tidak sesuai peruntukan. Kegiatan dilakukan secara persuasif melalui dialog langsung, pemberian himbauan, dan penjelasan aturan yang berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Bengkulu, Alex Periyansyah, menegaskan bahwa pedagang tidak seharusnya menunggu tindakan penertiban untuk mematuhi aturan.

“Kawan-kawan pedagang ini sering mengatakan menunggu penertiban. Kadang bukan menunggu Kasatpol, tapi menunggu petugas Satpol PP. Padahal kami sudah berulang kali mengingatkan dan menyiapkan tempat di dalam pasar,” ujar Alex.

Ia menjelaskan bahwa jalan umum diperuntukkan bagi lalu lintas pembeli dan pedagang, bukan untuk berjualan. Selain mengganggu akses, hal tersebut juga merugikan pedagang yang berada di dalam pasar.

“Lapak di dalam masih banyak yang kosong. Lapak basah untuk ikan, daging, dan ayam sudah tersedia, begitu juga lapak sembako di area kering. Kondisinya rapi, bersih, dan layak ditempati. Jadi tidak ada alasan lagi mengatakan tempat di dalam tidak layak,” tegasnya.

Alex menambahkan, pemerintah telah melakukan seluruh tahapan penertiban, mulai dari himbauan lisan, teguran tertulis, hingga peringatan lebih tegas. Ia berharap pedagang dapat beralih dengan kesadaran sendiri tanpa harus menunggu tindakan lanjutan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, menyampaikan bahwa pemerintah kota memberikan tenggat waktu tiga hari kepada pedagang untuk membongkar bangunan yang melanggar secara mandiri.

“Kami beri waktu tiga hari untuk membongkar sendiri. Apabila membutuhkan bantuan, Satpol PP siap membantu. Namun yang paling utama, barang dagangan harus segera dipindahkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelanggaran yang terjadi mencakup dua ketentuan, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB). Untuk bangunan, GSB ditetapkan 10 meter dari as jalan, sedangkan pagar 15 meter dari as jalan.

“Jika dalam tiga hari tidak ada upaya nyata, baik pemindahan barang maupun pembongkaran bangunan, maka penertiban akan dilakukan sesuai prosedur. Penertiban ini berlaku menyeluruh dan tidak ada pilih kasih,” tegas Sahat.

Pemerintah Kota Bengkulu berharap, dengan dukungan lintas sektor dan kepatuhan pedagang, kawasan Pasar Panorama dapat menjadi lebih tertib, akses pengunjung semakin lancar, serta aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman dan berkeadilan.