charger.my.id
Gedung Pelayanan BPKB Baru Diresmikan, Pemprov Bengkulu Dorong Layanan Publik Terintegrasi

Charger | Bengkulu – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menghadiri peresmian Gedung Pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Selasa (13/1) pagi.

Gedung Pelayanan BPKB tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 2.300 meter persegi. Pembangunannya dimulai pada pertengahan Juni 2025 dan rampung pada Desember 2025.

Kapolda Bengkulu, Mardiyono, menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan wujud komitmen Polda Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Insya Allah, ke depan gedung pelayanan BPKB ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan kecepatan, ketepatan, serta fasilitas yang memenuhi standar pelayanan yang nyaman,” ujar Mardiyono.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa Helmi Hasan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bengkulu.

Untuk memaksimalkan pelayanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana membahas lebih lanjut penerapan sistem One Stop Service agar pelayanan BPKB dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam satu lokasi.

“Atas nama Pak Gubernur, kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan dan ini menjadi catatan penting. Ketika saya bertemu langsung dengan Pak Gubernur, akan kita koordinasikan untuk mewujudkan One Stop Service. Artinya, masyarakat dapat mengurus BPKB sekaligus membayar pajak kendaraan di satu tempat,” ujar Mian.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan selama ini masih belum optimal. Menurutnya, niat baik Gubernur Bengkulu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat Samsat merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah.

“Apalagi saat ini pemerintah provinsi telah membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah,” tutupnya.