BI Dorong Stabilitas Harga Nataru dan Digitalisasi Transaksi di Bengkulu
Charger | Bengkulu – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala BI Perwakilan Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Bengkulu yang digelar di Bengkulu, Senin (15/12).
Rapat koordinasi ini mengusung tema “Stabilitas Harga HBKN Nataru dan Penguatan Digitalisasi untuk Bengkulu Maju dan Sejahtera”, serta dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan bahwa sinergi antaranggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang Nataru.
“Menjelang HBKN Nataru, tekanan inflasi perlu diantisipasi secara bersama. TPID memiliki peran strategis untuk memastikan harga tetap stabil melalui langkah-langkah konkret, mulai dari penguatan koordinasi, pemantauan stok, hingga operasi pasar bila diperlukan,” ujar Wahyu.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Wahyu juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Menurutnya, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian TP2DD Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang positif, di mana peringkat digitalisasi transaksi daerah terus mengalami peningkatan secara nasional. Namun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong optimalisasi digitalisasi, khususnya pada sisi penerimaan dan belanja daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan kanal pembayaran digital, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan sistem pembayaran non-tunai lainnya, perlu terus diperluas agar dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Melalui High Level Meeting ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital di Bengkulu. Langkah tersebut diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh mitra strategis, kita optimistis Bengkulu dapat terus melangkah menuju daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkas Wahyu.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dan tindak lanjut konkret dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang HBKN Nataru, serta mempercepat digitalisasi transaksi keuangan untuk mendukung pembangunan Bengkulu ke depan.