Charger | Bengkulu Tengah – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kembali mencatat prestasi penting di bidang pelayanan publik setelah dinyatakan 100% memenuhi standar nasional Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Atas capaian tersebut, Pemkab Bengkulu Tengah menerima Sertifikat Apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu, yang diserahkan dalam acara resmi di Ruang Rapat Bupati, Rabu (19/11/2025).
Penghargaan ini juga diberikan kepada 9 kecamatan, 1 kelurahan, serta perwakilan kepala desa sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam membuka akses bantuan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat kurang mampu. Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Zulhairi, S.H., M.H., dan diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah, Ayatul Mukhtadin, S.H.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa Bengkulu Tengah menjadi salah satu daerah yang mampu menyelenggarakan layanan Posbakum secara optimal—mulai dari kesesuaian regulasi daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga kerja sama dengan lembaga bantuan hukum terakreditasi.
“Pos Bantuan Hukum merupakan program nasional. Kami memberikan apresiasi atas capaian 100% pembentukan Badan Hukum di setiap desa. Terima kasih atas komitmen yang telah ditunjukkan, dan kami berharap koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus berlanjut,” ujarnya.
Pj. Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen, termasuk OPD teknis, lembaga bantuan hukum, dan dukungan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Bengkulu Tengah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat, serta memastikan Posbakum dapat diakses secara mudah, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan diraihnya sertifikat apresiasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
