Bengkulu – Masa depan Pelabuhan Pulau Baai dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu. Pendangkalan alur pelayaran yang terjadi secara masif dinilai tidak hanya berdampak terhadap aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
Atas kondisi tersebut, pengamat sekaligus praktisi ekonomi Bengkulu, Marwan Ramis, mengusulkan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor setelah PT Pelindo mulai melakukan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.
FGD tersebut diharapkan mengangkat tema “Pelabuhan Pulau Baai dan Masa Depan”, dengan pembahasan yang lebih spesifik mengenai peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu.
Menurut Marwan, FGD tidak cukup hanya membahas persoalan teknis pendangkalan alur, tetapi juga harus menghasilkan gagasan jangka panjang mengenai tata kelola dan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai.
“Makanya saya usulkan kita adakan FGD lintas sektor setelah Pelindo mulai bekerja melakukan pengerukan alur. Topiknya Pelabuhan Pulau Baai dan masa depan, sedangkan temanya bisa mengenai peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan sebagai bagian dari tanggung jawab kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu,” ujar Marwan.
Ia menilai, salah satu keluaran penting dari forum tersebut adalah munculnya gagasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang kepelabuhanan. Regulasi daerah dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperjelas peran pemerintah daerah sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pelabuhan.
Marwan menjelaskan, pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai merupakan persoalan yang membutuhkan solusi terstruktur. Karena itu, FGD nantinya diharapkan mampu merumuskan langkah penanganan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Forum tersebut akan menggunakan metode curah pendapat dengan melibatkan akademisi, praktisi, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Pelabuhan Pulau Baai.
“Tujuannya menemukan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap persoalan pendangkalan alur. Orang-orang yang berpengalaman, baik ilmuwan maupun praktisi, perlu dilibatkan agar pembahasannya komprehensif,” katanya.
Menurut dia, kekuatan FGD harus bertumpu pada tiga unsur utama, yakni akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Ketiga unsur tersebut dinilai harus duduk bersama untuk merumuskan arah pengembangan pelabuhan dan ekonomi Bengkulu.
Pelaksanaan FGD sendiri masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Tempat kegiatan dapat dilaksanakan di gedung pertemuan Pelindo atau lokasi lain yang disepakati bersama.
Selain persoalan kepelabuhanan, Marwan juga melihat peluang besar pada pengembangan industri hilir berbasis cangkang di Bengkulu.
Menurutnya, Bengkulu sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk mengolah dan memproduksi berbagai produk hilir berbahan baku cangkang. Persoalannya, potensi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat dari pemerintah daerah agar tahapan pengembangan usaha dapat berjalan secara sinkron.
“Bengkulu sudah mampu mengolah atau memproduksi produk hilir dari cangkang. Hanya saja masih sangat diperlukan upaya koordinasi oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menyinkronkan tahapan aplikasinya,” ujarnya.
Marwan menilai, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dimaksimalkan untuk mengoordinasikan para pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan tersebut maupun investor yang berencana membuka usaha baru.
Ia memperkirakan pengembangan industri hilir cangkang berpotensi membuka sekitar 1.500 hingga 2.000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bengkulu.
Potensi tersebut, kata dia, didukung oleh ketersediaan bahan baku yang dinilai mencukupi. Selain itu, produk yang dihasilkan berpeluang memenuhi standar mutu nasional maupun internasional sehingga memiliki pasar yang prospektif.
“Bahan bakunya potensial dan mencukupi. Standar mutu nasional dan internasional juga memenuhi syarat, sementara buyer prospektif dan banyak. Proses produksi bisa dilakukan secara lokal,” jelasnya.
Namun, agar peluang tersebut dapat direalisasikan, diperlukan koordinasi antarpelaku usaha, termasuk dalam aspek produksi, pemasaran, hingga perdagangan atau trading berskala nasional dan internasional.
Dalam konteks itu, Marwan melihat BUMD memiliki peluang untuk mengambil peran strategis sebagai penghubung dan koordinator antara pemerintah dan dunia usaha.
Menurutnya, pengembangan industri hilir dan penguatan Pelabuhan Pulau Baai dapat berjalan beriringan. Pelabuhan yang berfungsi optimal akan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk mendukung arus bahan baku maupun distribusi produk hasil industri Bengkulu ke pasar nasional dan internasional.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk mengubah potensi sumber daya Bengkulu menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
