OJK dan Perbankan Nasional Perkuat Manajemen Risiko Iklim untuk Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

Charger | Jakarta, 26 Februari 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional terus memperkuat komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis. Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi serta arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Friderica.

Menurutnya, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Permodalan Kuat dan Tangguh terhadap Risiko Iklim

Dalam forum tersebut, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi yang kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dian.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan dan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” kata Seema.

Ia menambahkan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” ujarnya.

Rilis Dua Publikasi Strategis

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yakni Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).

CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, sekaligus menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, ICBF direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan dalam membangun arah kebijakan keberlanjutan yang terukur serta memperkuat kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara berkelanjutan.

Samsat Desa Resmi Beroperasi di KCP Bank Bengkulu Bengkulu Utara

Charger | Bengkulu Utara – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, didampingi Wakil Gubernur Mian, secara resmi meluncurkan program Samsat Desa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Bengkulu, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu (28/2).

Peluncuran Samsat Desa ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendekatkan layanan publik hingga ke tingkat desa, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa kehadiran Samsat Desa bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya warga yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten atau kota untuk membayar pajak.

“Samsat Desa ini kita hadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota, cukup di kecamatan bahkan dekat dengan desa masing-masing,” ujar Helmi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bengkulu yang selama ini taat membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah taat pajak. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada rakyat melalui program Bantu Rakyat, pembangunan infrastruktur Jalan Mulus, serta layanan Ambulans Gratis yang seluruhnya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Program Samsat Desa melibatkan sejumlah mitra pelayanan guna memastikan proses berjalan cepat, tertib, dan akuntabel. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadiyanto, menjelaskan bahwa Samsat Desa merupakan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran pajak.

“Seluruh proses pelayanan berlangsung cepat, estimasinya hanya sekitar dua hingga lima menit. Jika masyarakat mengalami kendala, petugas kami siap membantu agar pelayanan semakin mudah dan pendapatan daerah dapat meningkat,” jelasnya.

Kehadiran Samsat Desa disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang wajib pajak, Pujiono (52), mengaku sangat terbantu dengan layanan tersebut.

“Alhamdulillah, sekarang bayar pajak jadi mudah. Dulu harus ke kota, sekarang dekat. Programnya bagus, semoga pelayanannya semakin baik sehingga masyarakat benar-benar terbantu,” ungkapnya.

Melalui program Samsat Desa, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelayanan publik semakin inklusif, efisien, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa. Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan berdampak langsung bagi rakyat.

Kuasa Hukum PT Tigadi Lestari Nilai Tuntutan Jaksa Rp194 Miliar Tak Sesuai Fakta Persidangan

Charger | Bengkulu – Penasihat hukum terdakwa PT Tigadi Lestari menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mega Mall dan PTM tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tuntutan tersebut mendasarkan kerugian negara sebesar Rp194 miliar yang dinilai tidak memiliki dasar perhitungan yang sah.

Tuntutan JPU dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu, 25 Februari 2026. Jaksa menuntut para terdakwa dengan pidana penjara hingga delapan tahun serta pembayaran uang pengganti atas dugaan kerugian negara tersebut.

Penasihat Hukum PT Tigadi Lestari, Aditiya Sembada, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan tuntutan jaksa yang dinilai mengabaikan fakta persidangan.

“Kami sangat kecewa dengan tuntutan jaksa terhadap klien kami. Jika merujuk pada fakta persidangan, perhitungan kerugian negara yang dijadikan dasar tuntutan itu cacat secara prosedural,” tegas Aditiya usai sidang.

Ia menjelaskan, sejak awal persidangan tim kuasa hukum telah mempersoalkan metode dan prosedur penghitungan kerugian negara yang digunakan JPU. Menurutnya, tidak terdapat kerugian negara secara nyata sebagaimana yang didalilkan dalam tuntutan.

“Kalau kerugian negara dijadikan acuan, itu jelas keliru. Dalam perkara ini tidak ada kerugian negara karena Mega Mall dan PTM masih ada. Bagi hasil juga belum dilakukan karena memang belum memasuki waktunya,” ujarnya.

Tim kuasa hukum menilai tuntutan jaksa terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Aset berupa tanah dan bangunan Mega Mall Bengkulu serta PTM masih berdiri dan tidak mengalami kehilangan ataupun pengalihan kepemilikan.

Pihaknya memastikan seluruh keberatan dan kejanggalan dalam tuntutan jaksa akan diuraikan secara rinci dalam nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.

“Semua akan kami sampaikan dalam pembelaan. Kami yakin majelis hakim akan menilai perkara ini secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,” tutup Aditiya.

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa.

Anggaran KIP Kuliah Tembus Rp15,3 Triliun, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pengurangan Kuota Nasional

Charger | Jakarta — Pemerintah memastikan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Hingga 2026, anggaran KIP Kuliah terus meningkat dan mencapai Rp15,32 triliun, dengan sasaran lebih dari 1,04 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak bangsa berprestasi yang gagal kuliah karena keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), anggaran KIP Kuliah terus mengalami tren peningkatan sejak 2020. Dari Rp6,5 triliun pada 2020, anggaran melonjak menjadi Rp14,9 triliun pada 2025, dan kembali naik pada Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp15.323.650.458.000 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan instrumen strategis pemerataan pendidikan tinggi nasional.

“KIP Kuliah adalah jembatan harapan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bantuan biaya hidup adalah hak penuh mahasiswa dan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tegas Menteri Brian.

Distribusi Berbasis Data, Bukan Pemangkasan Kuota

Menanggapi perbedaan jumlah penerima KIP Kuliah di sejumlah perguruan tinggi, PPAPT menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota secara nasional. Variasi jumlah penerima terjadi akibat perubahan skema distribusi yang kini berbasis data sosial-ekonomi dan hasil seleksi nasional.

Sejak 2025, prioritas penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan kepada calon mahasiswa pemegang KIP SMA/sederajat, terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP atau SNBT. Sementara itu, kuota untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetap dikelola oleh LLDikti berdasarkan daya tampung dan akreditasi program studi.

Skema ini menyebabkan dinamika jumlah penerima di masing-masing kampus. Sebagai contoh, Universitas Negeri Medan mengalami peningkatan signifikan penerima KIP Kuliah pada 2025, seiring meningkatnya jumlah siswa kurang mampu yang lolos seleksi.

Sebaliknya, Universitas Gadjah Mada mencatat penurunan jumlah penerima karena terbatasnya pendaftar dari kelompok sasaran yang lolos SNBP dan SNBT.

PPAPT menegaskan, penurunan di satu perguruan tinggi tidak mencerminkan pemotongan anggaran maupun kuota nasional, melainkan konsekuensi dari sistem distribusi yang lebih tepat sasaran.

Mulai 2026, Prioritas Mengacu DTSEN

Seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah akan memperketat penajaman sasaran penerima KIP Kuliah mulai 2026.

Prioritas diberikan kepada lulusan SMA/SMK penerima PIP dan/atau terdata dalam DTSEN desil 1 hingga 4, yang memiliki potensi akademik baik.

Kemdiktisaintek memastikan penyaluran KIP Kuliah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berbasis data, dengan evaluasi rutin agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak.

“Kami mengajak seluruh anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan tinggi. Negara hadir melalui KIP Kuliah,” ujar Menteri Brian.

Sebagai bagian dari pengawasan publik, Kemdiktisaintek membuka kanal pengaduan melalui lapor.go.id, layanan ULT 126, serta kanal resmi lainnya.

Dengan peningkatan anggaran, penajaman kebijakan, dan distribusi berbasis data, pemerintah menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi tetap terbuka luas dan berkeadilan bagi generasi muda Indonesia.

Agusalim Minta Klarifikasi Anastasia Pase soal Pernyataan di Media Sosial

Charger | Bengkulu — Mantan Direktur Utama Bank Bengkulu, Agusalim, menyampaikan keberatan atas pernyataan advokat Anastasia Pase yang disampaikan melalui media sosial TikTok dan dinilai telah menggiring opini publik serta mencemarkan nama baiknya. Hal tersebut disampaikan Agusalim saat konferensi pers di Hotel Mercure Bengkulu, Sabtu (21/2/26).

Mengawali keterangannya, Agusalim bersama tim dan keluarga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah yang telah memasuki hari ketiga.

“Semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal di Yaumul Akhir nanti,” ucapnya.

Agusalim yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bengkulu periode 2016–2021 menyatakan keberatan atas pernyataan Anastasia Pase yang menyebut dirinya sebagai saksi yang “cukup signifikan dan cukup bertanggung jawab” dalam perkara kredit macet Rp5 miliar di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.

“Saya dipanggil di persidangan sebagai saksi. Namun pernyataan tersebut menggiring opini publik seolah-olah saya bertanggung jawab secara pidana. Ini jelas merugikan saya,” kata Agusalim.

Ia menegaskan bahwa saksi dilindungi oleh undang-undang, dan menurutnya seorang advokat tidak seharusnya menyampaikan pernyataan ke publik terkait perkara yang belum memiliki putusan hukum tetap.

“Sebagai advokat ada kode etik profesi yang harus dijunjung tinggi. Tidak perlu membuat pernyataan ke publik untuk hal-hal yang belum ada keputusan hukumnya,” ujarnya.

Agusalim juga membantah keras pernyataan Anastasia Pase yang menyebut adanya pertemuan antara dirinya dengan debitur dan ayah debitur sebelum pencairan kredit di luar forum formal.

“Saya tegaskan, pernyataan itu tidak benar. Yang terjadi adalah sebelum adanya permohonan kredit, Kepala Divisi Kredit membawa debitur dan ayahnya menghadap saya untuk menyampaikan rencana usaha dan permintaan dukungan pembiayaan. Saya hanya menyampaikan agar permohonan diajukan dan diproses sesuai prosedur perkreditan,” tegasnya.

Menurut Agusalim, pernyataan tersebut telah membentuk konotasi negatif dan menggiring opini publik seolah-olah terdapat hubungan tidak wajar dalam proses kredit tersebut. Ia pun meminta Anastasia Pase untuk mengklarifikasi pernyataannya secara terbuka.

Pada kesempatan itu, Agusalim juga memaparkan kronologis singkat proses pemberian kredit kepada PT Agung Jaya Grup. Permohonan kredit diajukan pada 17 Oktober 2017 dan diproses sesuai mekanisme perbankan, mulai dari verifikasi dokumen, analisis kredit bersama antara cabang dan kantor pusat, hingga pembahasan dalam rapat komite kredit.

Rapat komite kredit tingkat Direktur Utama digelar pada 27 November 2019 dan dihadiri seluruh unsur manajemen terkait. Hasil rapat menyetujui pemberian kredit sebesar Rp5 miliar kepada PT Agung Jaya Grup. Selanjutnya, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diterbitkan pada 12 Desember 2019.

Agusalim menjelaskan, persetujuan kredit didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain adanya kontrak kerja PT Agung Jaya Grup dengan PT HK ASTON senilai Rp226 miliar, jaminan tambahan yang nilainya melebihi kredit, serta perlindungan asuransi sesuai ketentuan bank.

Ia mengakui terdapat kekurangan persyaratan berupa pengalaman kerja debitur yang belum mencapai dua tahun sebagaimana SOP, namun hal tersebut telah dibahas dalam rapat komite kredit dan disetujui seluruh anggota dengan pertimbangan bisnis serta dukungan jaminan tambahan dari orang tua debitur.

“Keputusan itu juga dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,” jelasnya.

Sebagai penutup, Agusalim berharap agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun opini publik melalui pernyataan di luar persidangan.

Ketua STIA Bengkulu Klarifikasi Isu Biaya Akhir Mahasiswa

Charger | Bengkulu – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu, Gustini, memberikan klarifikasi terkait isu dugaan mahalnya biaya akhir mahasiswa yang belakangan ramai diperbincangkan.
Dihubungi secara daring, Sabtu (21/2/26), Gustini menegaskan bahwa biaya yang dipersoalkan merupakan biaya akhir pendidikan yang tidak mengalami kenaikan Selama periode kepemimpinannya.

“Biaya tersebut memang biaya akhir, meliputi KKN, Yudisium, Skripsi, dan Wisuda. Dari dulu nominalnya sudah seperti itu, tidak ada kenaikan, sampai sekarang jumlahnya tetap sama,” jelas Gustini.

Ia menjelaskan, kesalahpahaman muncul karena adanya anggapan bahwa biaya Yudisium tidak dimasukkan, sehingga yang terlihat hanya biaya Skripsi, Wisuda, serta sumbangan alumni. Padahal, menurutnya, Yudisium memang termasuk dalam paket biaya akhir yang dibayarkan pada tahap terakhir.

Gustini juga menegaskan bahwa pihak kampus selama ini memberikan kemudahan kepada mahasiswa, khususnya bagi mereka yang mengalami kendala finansial.

“Kami tidak pernah mempersulit mahasiswa. Kalau ada kendala biaya, bisa dibicarakan, bisa dispensasi. Mahasiswa tetap bisa mengikuti proses akademik. Yang penting ada komunikasi dengan pihak kampus,” ujarnya.

Terkait pemberitaan yang beredar tanpa konfirmasi, Gustini menyayangkan hal tersebut. Ia menilai seharusnya pihak yang merasa keberatan mengonfirmasi langsung ke kampus sebelum menyampaikan informasi ke publik.

“Seharusnya konfirmasi dulu ke kami, ke bagian akademik, kemahasiswaan, atau keuangan. Jangan langsung membuat berita atau video. Kampus terbuka untuk klarifikasi,” tegasnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa STIA Bengkulu bersikap keras terhadap mahasiswa soal biaya. Menurutnya, justru pendekatan yang humanis dan fleksibel selama ini membuat mahasiswa tetap merasa terbantu.

“Kesan seolah-olah kampus ganass soal uang itu tidak benar. Selama ini mahasiswa selalu diberi kemudahan,” tutup Gustini.

Samsat Desa di Seluma Diresmikan Gubernur, Bank Bengkulu Jadi Pusat Layanan Pajak Kendaraan

Charger | Seluma – Helmi Hasan meresmikan layanan Samsat Desa di halaman Kantor Bank Bengkulu, Desa Sukaraja, Kabupaten Seluma, Kamis (19/2). Kehadiran layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus pergi ke ibu kota kabupaten maupun kota.

Dalam sambutannya, Helmi Hasan menegaskan bahwa Samsat Desa merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kita ingin masyarakat lebih mudah. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Samsat Desa ini adalah komitmen kami agar pelayanan lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Helmi.

Program Samsat Desa menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut Helmi, pajak kendaraan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pajak kendaraan ini kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan program desa. Jadi, mari kita taat pajak sebagai kontribusi membangun daerah,” katanya.

Pelayanan Samsat Desa didukung sejumlah mitra, antara lain Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, PT Jasa Raharja, serta Bank Bengkulu sebagai mitra perbankan, guna memastikan layanan berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.

Sementara itu, Rahmat (45), warga Kabupaten Seluma, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya Samsat Desa. Ia menilai layanan tersebut lebih praktis dan menghemat waktu.

“Sekarang lebih dekat dan praktis. Kami tidak perlu ke kota lagi. Ini sangat memudahkan dan tentu kami sebagai masyarakat jadi lebih semangat untuk taat pajak,” tuturnya.

Selain peningkatan pelayanan pajak, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menargetkan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Seluma pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar Rp72,2 miliar hingga Rp85 miliar. Pembangunan difokuskan pada perbaikan jalan rusak berat, di antaranya ruas Pasar Talo–Kembang Mumpo–Pring Baru, Simpang Tiga Ngalam–Pasar Ngalam, serta Sukaraja–Padang Capo.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seluma.

BI Bengkulu Siapkan Rp2,08 Triliun Uang Layak Edar untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026

Charger | Bengkulu – Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal yang diperkirakan mencapai Rp1,84 triliun, dengan tingkat kecukupan kas sebesar 113,4 persen.

Penyediaan uang tunai di Bengkulu merupakan bagian dari kebijakan nasional Bank Indonesia melalui Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini diselenggarakan Bank Indonesia bersama perbankan nasional sebagai wujud komitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar dan memperkuat layanan penukaran uang kepada masyarakat selama periode RAFI.

Secara nasional, SERAMBI 2026 dilaksanakan pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang, sementara Rp8,6 triliun disiapkan khusus untuk layanan penukaran uang kepada masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan SERAMBI setiap tahun.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar serta memberikan layanan penukaran uang yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini layanan penukaran uang Rupiah dioptimalkan melalui penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan di loket perbankan.

“Pemanfaatan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan, mengurangi antrean, serta mendukung distribusi uang yang lebih merata dan efisien,” katanya.

Di Bengkulu, komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off SERAMBI 2026 yang digelar pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dan dihadiri oleh pimpinan perbankan serta mitra strategis di daerah.

Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, “Bank Indonesia Provinsi Bengkulu telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp2,08 triliun untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman dan lancar.”

Untuk memenuhi kebutuhan layanan penukaran uang kepada masyarakat, BI Bengkulu akan melaksanakan berbagai kegiatan layanan kas keliling. Layanan tersebut meliputi layanan kas ritel di dalam dan luar kota yang dilaksanakan di rumah ibadah dan pusat keramaian, layanan kas ritel peduli mudik di Bandara Fatmawati dan Rest Area Tol KM 5A arah Bengkulu–Taba Penanjung, serta layanan kas terpadu bersama perbankan di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang di 30 loket kantor perbankan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu.

Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR di laman https://pintar.bi.go.id� sesuai jadwal dan lokasi yang diinginkan. Informasi jadwal layanan penukaran juga dapat diakses melalui media sosial resmi Bank Indonesia Bengkulu.

Melalui momentum SERAMBI 2026, Bank Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk cermat mengenali keaslian uang Rupiah dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta merawat Rupiah dengan prinsip 5J. Bank Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan transaksi pembayaran digital, termasuk BI-FAST dan QRIS, guna mendukung kelancaran sistem pembayaran selama Ramadan dan Idul Fitri.

Ketum BPD HIPMI Bengkulu: Lanjutan Tol Bengkulu Penting untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Makassar — Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan, menegaskan peran strategis HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI yang berlangsung di Makassar.

“HIPMI bukan hanya organisasi pengusaha, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Yosia dalam forum tersebut, Minggu (15/2/26).

Dalam pandangan umumnya, Yosia juga mendorong pemerintah pusat agar melanjutkan pembangunan jalan tol di Provinsi Bengkulu. Ia menyoroti kondisi jaringan Tol Trans Sumatera yang saat ini belum sepenuhnya menjangkau Bengkulu.

“Sampai hari ini, Bengkulu baru memiliki satu ruas tol, yakni Bengkulu–Taba Penanjung dengan panjang sekitar 16,7 hingga 17,6 kilometer. Ini tentu belum cukup untuk mendukung konektivitas daerah,” tegasnya.

Menurut Yosia, konektivitas memiliki peran krusial dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

“Konektivitas bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini adalah fondasi pemerataan ekonomi, efisiensi logistik, dan peningkatan daya saing daerah,” kata Yosia.

Ia menambahkan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, dan UMKM yang perlu ditopang oleh akses transportasi yang memadai dan terintegrasi.

“Potensi Bengkulu sangat besar, tetapi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar produk daerah bisa bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yosia menegaskan komitmen HIPMI Bengkulu untuk terus menyuarakan kepentingan daerah secara konstruktif.

“Kami akan terus menghadirkan gagasan dan menjadi jembatan antara aspirasi pengusaha muda dengan arah kebijakan nasional, demi Bengkulu yang lebih maju dan terhubung,” tutupnya.

Well The Food Resmi Buka Cabang di HIPMI Center Pagar Dewa dengan Promo Buy 1 Get 1

Charger | Bengkulu – Well The Food secara resmi membuka cabang terbarunya di HIPMI Center Pagar Dewa, Sabtu (14/2/2026). Pembukaan cabang ini diramaikan dengan promo Buy 1 Get 1 Free yang hanya berlaku selama satu hari.

Cabang Well The Food yang berlokasi di kawasan Pagar Dewa ini menyasar segmen anak muda serta pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar HIPMI Center. Promo pembukaan diberikan khusus untuk menu-menu andalan yang tercantum dalam poster resmi outlet.

Pada momen grand opening tersebut, pengunjung dapat menikmati dua menu utama dengan harga terjangkau. Combo 1 seharga Rp25.000 berisi empat sayap ayam krispi dengan pilihan saus Chiz Lava atau BBQ. Sementara Nasi Ayam Geprek dibanderol Rp16.000 dengan sajian ayam goreng renyah, sambal khas pedas, dan nasi hangat.

Manajemen Well The Food menjelaskan bahwa promo Buy 1 Get 1 Free berlaku dengan ketentuan terbatas, yakni hanya pada hari pembukaan, khusus untuk 50 pembeli pertama, dan hanya berlaku di cabang HIPMI Center Pagar Dewa.

“Kami berharap kehadiran cabang ini dapat menjadi pilihan kuliner baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendukung ekosistem pelaku usaha di HIPMI Center,” ujar perwakilan manajemen Well The Food.

Dengan kuota promo yang terbatas dan tingginya minat masyarakat, pengunjung disarankan datang lebih awal agar tidak kehabisan kesempatan menikmati promo pembukaan.