Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Golkar, Rodi, S.Kom., M.M, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 pada Minggu (8/12/2025) di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut.
Rodi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan reses kali ini, masyarakat menyampaikan berbagai masukan penting, terutama terkait penerangan jalan umum, perbaikan jalan, serta siring dan drainase.
“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima, khususnya menyangkut infrastruktur dasar seperti lampu jalan, kondisi jalan lingkungan, dan drainase,” ujar Rodi.
Dalam kegiatan reses tersebut, DPRD turut mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan. Namun, Rodi mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Kota Bengkulu tidak diundang, lantaran pada dua pelaksanaan reses sebelumnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan belum ada yang terealisasi.
“Kami berharap ke depan ada keseriusan. Insya Allah, pada tahun 2026 nanti, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak dua reses sebelumnya bisa benar-benar diakomodasi dan tidak kembali bergeser,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga datang dari kelompok nelayan, terutama terkait bantuan bagi nelayan. Menurut Rodi, pihaknya telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait penganggaran bantuan tersebut.
Nelayan juga mengeluhkan persoalan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang mengalami perubahan data meskipun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap sama. Menanggapi hal tersebut, Rodi menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab teknis perubahan data tersebut.
“Masalah KTA ini kemungkinan terkait proses verifikasi dan berada dalam sistem serta kewenangan DKP. Kita akan terus mendorong agar persoalan ini bisa segera diklarifikasi,” katanya.
Rodi menegaskan bahwa para nelayan berharap adanya bantuan nyata, baik berupa alat tangkap maupun dukungan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada nelayan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu sangat memengaruhi penghasilan mereka.
“Sebagian besar nelayan menggantungkan hidup dari hasil laut. Saat musim hujan atau badai, pendapatan mereka menurun drastis. Karena itu, dukungan dan keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan,” tutup Rodi.
