Penembakan Petani Pino Raya, HMI Curup Kritik Lemahnya Negara Hadapi Konflik Agraria
Charger | Rejang Lebong – HMI Cabang Curup mengecam insiden penembakan terhadap lima petani di Pino Raya, Bengkulu Selatan, pada Senin (24/11/2025). Lima warga dilaporkan mengalami luka tembak dan diduga ditembak oleh oknum keamanan perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS). Peristiwa tersebut kembali menyoroti persoalan agraria yang belum terselesaikan di daerah itu.
Ketua Umum HMI Cabang Curup, M. Dio Putra, dalam wawancara melalui pesan singkat, menyampaikan kecaman keras dan mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa tebang pilih. Ia menilai tembakan terhadap warga menunjukkan lemahnya negara dalam melindungi petani yang memperjuangkan tanah mereka.
“Ini bukan sekadar konflik agraria, tetapi tragedi kemanusiaan. Tidak boleh ada warga negara yang ditembak hanya karena mempertahankan tanah yang menjadi sumber hidup keluarganya,” ujarnya.
Dio mengungkapkan bahwa konflik agraria di Pino Raya telah berlangsung lama dan diwarnai berbagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat, seperti perusakan pondok, pengusiran, hingga ancaman dari pihak keamanan perusahaan.
“Ketika intimidasi dibiarkan, kekerasan bersenjata seperti ini hanya menunggu waktu. Kita tidak bisa berpura-pura terkejut seolah masalah ini baru muncul,” katanya.
HMI Curup mendesak Kepolisian Daerah Bengkulu mengusut tuntas kasus tersebut. Penyelidikan diminta tidak hanya berhenti pada pemeriksaan saksi dan korban, tetapi juga mengungkap asal usul senjata api yang digunakan serta rantai komando dalam pengamanan perusahaan.
“Polisi harus tegas. Siapa yang memberi kewenangan membawa senjata? Atas perintah siapa tembakan dilepaskan? Itu yang harus dibuka,” tegasnya.
Selain mendesak aparat, Dio juga menilai pemerintah daerah—baik kabupaten maupun provinsi—perlu hadir sejak awal untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan. Ia menilai pemerintah selama ini cenderung pasif hingga muncul korban.
“Pemda jangan hanya muncul ketika sudah ada darah yang tumpah. Konflik seperti ini bisa dicegah jika pemerintah tegas terhadap izin perusahaan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Legalitas lahan PT ABS pun kembali disorot. Masyarakat telah lama mempertanyakan keabsahan penguasaan lahan perusahaan dan meminta evaluasi menyeluruh atas perizinannya.
“Kalau perusahaan tidak mampu menjamin keamanan dan justru menjadi sumber konflik, maka izin operasionalnya harus dievaluasi total. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” tambahnya.
Dio menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa HMI Cabang Curup akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku diproses secara hukum dan korban memperoleh keadilan.
“Kami akan terus berdiri bersama petani. Pemerintah dan aparat harus hadir, dan keadilan harus ditegakkan,” tutupnya.