Implementasi Sinergi Pembangunan Daerah: Siapa Mengerjakan Apa?
Syaiful Anwar.AB
Dosen UNIHAZ Bengkulu
Kata kunci dalam tulisan ini Adalah “sinergi” kata sinergi Adalah adalah Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sekarang, ambil contoh konkrit Pemerintah Kota Bengkulu ingin menjadikan Pantai Panjang Bengkulu menjadi “icon Kota” Nah, dalam membangun tentu tidak saja diserahkan ke Dinas Pariwisata saja, tetapi ada kolaborasi dengan dinas lain yang terkait, dinas Pekerjaan Umum, dinas Perdagangan dan Perindustrian, dinas Pasar, dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
Cara kerjanya terpadu, masing-masing dinas menjalankan Tusinya masing masing, tentu dikomandoi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bapeda) Kota bengkulu. Jadi, untuk menjadikan Pantai Panjang sebagai “ICON KOTA” tidak bisa dilaksanakan secara parsial! Pertanyaan bisakah? Jawabannya “harus “ bisa. Sekarang, tidak zamannya nafsi nafsi, harus berkolaborasi dengan tertib administrasi yang baik tentunya!
Lebih lanjut, Sinergi dalam pembangunan pariwisata adalah kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, kementerian terkait, lembaga, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal, untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan kebijakan, mengintegrasikan program, mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta memperkuat ekonomi lokal agar pariwisata bisa menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Bentuk-bentuk sinergi
Kolaborasi lintas kementerian: Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan kementerian lain (seperti Lingkungan Hidup, UMKM, Kemenkominfo, Kemenbud) dan lembaga untuk menyelaraskan kebijakan dan program. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah: Sinergi melalui forum diskusi untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan daerah. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam menjalin kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan.
Kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat: Sinergi antara pelaku pariwisata, BUMN, dan asosiasi (seperti ASPPI) untuk menciptakan nilai tambah melalui investasi, promosi, dan transformasi digital.
Kerja sama dengan akademisi: Sinergi antara universitas (seperti UNIZAR), BRIN, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan rekomendasi dan strategi konkret berbasis riset, kebijakan, dan praktik di lapangan.
Pengembangan ekosistem pariwisata: Sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem pariwisata, seperti integrasi antara pengembangan pariwisata dengan kesehatan, kebudayaan, dan teknologi digital.
Contoh implementasi
Pengembangan Desa Wisata: Sinergi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan Kemenparekraf untuk memperluas program sertifikasi halal bagi UMKM di desa wisata. Pariwisata Berkelanjutan: Melalui kolaborasi, sektor pariwisata didorong untuk lebih ramah lingkungan dan berbasis masyarakat, termasuk pengembangan desa wisata dan ekonomi sirkular.
Pemanfaatan Infrastruktur Digital: Kemenkominfo mengembangkan infrastruktur digital yang terintegrasi dengan 5G di destinasi prioritas, didukung oleh sinergi dari Kemenparekraf dan stakeholder lain. Diplomasi Daerah: DPD RI mendorong sinergi antara pemerintah daerah dengan mitra global untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan energi bersih, terutama untuk daerah-daerah seperti daerah daerah lain di Indonesia, salam