Bengkulu – Pemerataan program pembangunan rendah karbon menjadi perhatian DPRD Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah didorong memperluas implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) hingga ke tingkat kabupaten/kota agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Darhan, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar menjadi agenda di tingkat provinsi.
Dorongan itu disampaikan Darhan saat menanggapi pelaksanaan Multi-Stakeholder Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, serta mitra internasional untuk memperkuat sinergi dalam penerapan pembangunan rendah karbon di Bengkulu.
“Kami sebagai wakil rakyat sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini agar nantinya menimbulkan hasil yang nyata, jangan hanya di Provinsi Bengkulu saja,” ujar Darhan.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan pembangunan rendah karbon dapat berjalan efektif. Ia mendorong perguruan tinggi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sejumlah wilayah yang diharapkan turut mengimplementasikan program tersebut di antaranya Kabupaten Kaur, Mukomuko, Kepahiang, Lebong, serta wilayah Manna dan Seluma.
Darhan juga mengajak pihak universitas berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu guna memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program. Sinergi antara legislatif, eksekutif, akademisi, dan masyarakat dinilai penting agar pembangunan rendah karbon tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Harapan kami, ikuti dengan teliti dan hati-hati karena ini sangat besar kegunaannya untuk Provinsi Bengkulu. Jangan sampai kegiatan di kabupaten hanya dijadikan sebatas formalitas, tetapi harus benar-benar dijalankan dengan serius agar selaras,” katanya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Koordinator Oxford Policy Management Limited (OPML) Provinsi Bengkulu, Irfan Affandi, menjelaskan bahwa pembangunan rendah karbon membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Menurutnya, upaya menekan emisi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah.
Melalui forum multipihak tersebut, para pemangku kepentingan diajak memahami strategi pembangunan rendah karbon yang telah disiapkan Pemprov Bengkulu sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaannya.
“Kegiatan multi-stakeholder ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu telah memiliki strategi pembangunan rendah karbon untuk 20 tahun ke depan. Selain itu, kita ingin melibatkan sektor swasta, NGO, masyarakat sipil, akademisi, media, hingga DPRD terkait penganggaran,” ujar Irfan.
Inisiatif ini juga mendapat dukungan Pemerintah Inggris melalui mitra pelaksana program. Dukungan tersebut diharapkan membantu mendorong integrasi prinsip pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Bengkulu, Sepragusri, mengatakan PRKBI telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah.
“PRKBI ini sudah diamanatkan di dalam dokumen perencanaan. Saat menyusun RPJMD, Provinsi Bengkulu juga mendapat fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan PRKBI dari Pemerintah Kerajaan Inggris melalui mitranya, yaitu FCDO,” jelas Sepragusri.
Penyusunan dan pengembangan kebijakan tersebut turut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui inisiatif Low Carbon Development Indonesia (LCDI).
Enggano Kembangkan Energi Terbarukan
Penerapan pembangunan rendah karbon di Bengkulu salah satunya diwujudkan melalui program Enggano Solar Nexus di Pulau Enggano. Program ini berfokus pada pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat setempat.
Irfan menjelaskan, program tersebut mencakup pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang didukung energi surya.
“Di sana kita bantu masyarakat membangun sistem hilirisasi, seperti pemrosesan tepung pisang dan freezer pendingin ikan berkapasitas hingga 10 ton. Seluruh pasokan listriknya menggunakan panel surya (PLTS), tidak menggunakan PLN,” ungkapnya.
Selain mendukung pengolahan hasil pertanian dan perikanan, program tersebut juga mencakup penyediaan fasilitas pendukung bagi nelayan, pengembangan usaha masyarakat, serta pemeliharaan kawasan mangrove.
Sepragusri menambahkan, setiap program pembangunan rendah karbon perlu memiliki indikator yang terukur, termasuk kontribusinya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Pengukuran dan pelaporan tersebut diperlukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan kebijakan di daerah.
Lima Sektor Menjadi Prioritas Penurunan Emisi
Dalam upaya mengendalikan emisi gas rumah kaca, Pemprov Bengkulu menetapkan lima sektor utama sebagai fokus pembangunan rendah karbon. Sektor tersebut meliputi kehutanan, pertanian dan pemanfaatan lahan; energi; limbah; kemaritiman; serta industri dan pemanfaatan produk industri.
Menurut Sepragusri, meskipun industri berskala besar belum menjadi sektor dominan di Bengkulu, aktivitas penggunaan berbagai produk industri dalam kehidupan sehari-hari tetap perlu diperhitungkan dalam penghitungan emisi.
Pemprov Bengkulu juga telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon untuk periode 2025–2045. Dokumen tersebut mencakup proyeksi emisi gas rumah kaca beserta target penurunan yang hendak dicapai secara bertahap.
“Target jangka panjang kita adalah meminimalisir emisi gas rumah kaca dan sejalan dengan Paris Agreement untuk mencapai target net-zero emission pada tahun 2045, dengan tetap memperhitungkan kapasitas net-sink dari alam,” jelas Sepragusri.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.
DPRD Tekankan Pelaksanaan yang Terukur
Perluasan implementasi PRKBI ke kabupaten/kota dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat dampak kebijakan pembangunan rendah karbon di Bengkulu. Konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah dibutuhkan agar strategi yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program nyata.
Dukungan pemerintah kabupaten/kota, DPRD, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
DPRD Provinsi Bengkulu melalui Darhan menyatakan pentingnya koordinasi sesuai kewenangan masing-masing pihak agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak sebatas memenuhi kebutuhan administratif.
Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor serta dukungan mitra internasional, Pemprov Bengkulu diharapkan mampu memperluas penerapan pembangunan rendah karbon secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di Provinsi Bengkulu.
