Bengkulu — Bank Bengkulu menjadi tuan rumah rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026 yang di dalamnya turut digelar Seminar Nasional ASBANDA di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat (21/8/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi Bengkulu kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi berharap rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan pemikiran dan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah melalui bank daerah.
Seminar nasional tersebut menghadirkan Fauzi H. Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, sebagai pemateri tunggal. Kehadiran Fauzi diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif terkait kebijakan sektor keuangan serta penguatan peran BPD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Iswahyudi mengatakan, seminar tersebut menjadi momentum bagi BPD untuk menyampaikan berbagai pemikiran sekaligus memperoleh masukan strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Makanya kita seminar hari ini tunggal, yang kita fokus. Tadi sudah beberapa pembicaraan kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan seminar hari ini bisa kita hasilkan pemikiran-pemikiran, rekomendasi yang dapat kita berikan kepada pemerintah untuk kemajuan pembangunan daerah melalui bank daerah,” ujar Iswahyudi.
Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan nasional ASBANDA di Bengkulu juga menjadi kesempatan penting bagi Bank Bengkulu untuk memperkenalkan potensi daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.
Iswahyudi menjelaskan, setiap Bank Pembangunan Daerah memiliki kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan nasional ASBANDA secara bergiliran. Dengan jumlah anggota ASBANDA yang mencapai 27 BPD, kesempatan bagi masing-masing bank daerah untuk menjadi tuan rumah berlangsung sekitar satu kali dalam 12 tahun.
Karena itu, kesempatan Bank Bengkulu menjadi tuan rumah tahun ini merupakan momentum penting yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak hanya untuk kepentingan perbankan, tetapi juga untuk memperkenalkan potensi dan pariwisata Bengkulu kepada peserta dari berbagai daerah.
Selain seminar, rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026 juga akan diisi dengan agenda pengundian hadiah bagi para nasabah. Iswahyudi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung sekaligus memperluas pemahaman mengenai Tabungan Simpeda sebagai salah satu produk unggulan BPD.
Ia mengatakan, sosialisasi Tabungan Simpeda masih perlu diperluas, termasuk melalui media televisi daerah maupun televisi nasional.
“Kita inisiasi untuk acara-acara undian Simpeda ini dapat kita siapkan melalui televisi daerah, ada Bengkulu Express TV dan Rakyat Bengkulu TV. Mudah-mudahan ke depan Simpeda ini juga dapat bernasional, seperti tabungan-tabungan lain yang dapat disiarkan di televisi nasional. Sehingga memang masyarakat semakin tahu dan semakin aware,” katanya.
Tak hanya seminar dan pengundian hadiah, rangkaian acara puncak Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026 pada Jumat malam juga akan dimeriahkan hiburan bagi masyarakat. Band Ungu dari Jakarta dijadwalkan membuka acara malam tersebut, sehingga diharapkan semakin memeriahkan kegiatan sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat Bengkulu.
Iswahyudi menilai rangkaian kegiatan nasional ini menjadi kesempatan bagi Bengkulu untuk memperkenalkan potensi daerah, termasuk pariwisata dan budaya, kepada para tamu dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Ia pun berharap Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026 dan Seminar Nasional ASBANDA tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi memberikan manfaat nyata bagi penguatan BPD, peningkatan budaya menabung masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Karena Tabungan Simpeda ini adalah produk utama dari masing-masing perbankan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Iswahyudi menyampaikan harapan agar Fauzi H. Amro dapat memberikan arahan kepada seluruh peserta seminar terkait langkah strategis yang perlu dilakukan BPD ke depan.
“Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak nanti memberikan arahan kepada kami semua,” tutup Iswahyudi.
Sejalan dengan harapan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H. Widodo dalam kesempatan yang sama turut menyoroti tantangan yang dihadapi BPD, khususnya terkait pentingnya menjaga likuiditas sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pembangunan ekonomi daerah.
Agus mengatakan, pembahasan mengenai likuiditas BPD tidak semata-mata berkaitan dengan indikator perbankan seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) maupun Liquidity Coverage Ratio (LCR). Lebih dari itu, persoalan likuiditas perlu dilihat dalam konteks bagaimana arsitektur keuangan nasional memberikan ruang yang sehat bagi BPD untuk menjalankan fungsi intermediasi dan membiayai pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada akhirnya, kekuatan ekonomi nasional juga ditentukan oleh kekuatan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Menurut dia, secara nasional industri perbankan Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur pada 18–19 Agustus 2026 mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Di sisi lain, kredit perbankan terus tumbuh dan likuiditas industri secara agregat masih memadai.
Namun, Agus mengingatkan bahwa likuiditas yang kuat secara agregat belum tentu terdistribusi secara merata.
BPD, kata dia, memiliki karakteristik yang unik karena likuiditasnya sangat erat dengan siklus fiskal daerah. Hal tersebut mencakup transfer ke daerah, APBD, pembayaran aparatur sipil negara, BLU/BLUD, BUMD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
“Karena itu, perubahan desain fiskal pusat dan daerah maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah dapat berdampak langsung terhadap struktur pendanaan BPD,” katanya.
Agus menyebut hingga Juni 2026, total aset 27 BPD telah mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara total kredit mencapai sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga sekitar Rp770 triliun.
Secara umum, kondisi BPD berada dalam kondisi sehat dan sangat sehat. Namun, Agus menilai fungsi intermediasi yang terus bertumbuh perlu diimbangi dengan sumber pendanaan yang memadai.
Apabila tekanan terhadap sumber pendanaan berlangsung terus, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kompetisi memperebutkan dana dan mendorong kenaikan cost of fund. Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif.
Padahal, kebutuhan pembiayaan daerah sangat besar, mulai dari sektor UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga pembangunan infrastruktur.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus.
Dalam forum Seminar Nasional BPD Seluruh Indonesia tersebut, Agus juga menyoroti perubahan berbagai kebijakan sektoral yang berdampak terhadap mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah.
Ia memahami bahwa perubahan mekanisme tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempercepat dana diterima oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
“ASBANDA mendukung tujuan tersebut. Namun, setiap perubahan kebijakan perlu pula mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah,” ujarnya.
Agus mencontohkan perubahan mekanisme pembayaran pada sejumlah kelompok aparatur serta berbagai pembahasan mengenai mekanisme pembayaran dan pengelolaan dana pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persaingan antara BPD dan bank lainnya. BPD merupakan bagian dari ekosistem ekonomi daerah sekaligus bagian penting dari sistem keuangan nasional.
“Kami tidak melihat ini sebagai persoalan BPD versus bank lain. BPD adalah bagian dari lingkaran strategis perekonomian daerah dan bagian penting dari sistem keuangan nasional,” kata Agus.
Ia menegaskan, efisiensi administratif tetap menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, efisiensi tersebut perlu dirancang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan berupa terkonsentrasinya likuiditas dan melemahnya ekosistem ekonomi daerah.
“Jangan sampai efisiensi administratif di satu sisi, tanpa disadari, menciptakan sentralisasi likuiditas dan melemahkan ekosistem ekonomi daerah di sisi lainnya,” tegasnya.
Agus menambahkan, penguatan BPD bukan hanya berkaitan dengan penguatan industri perbankan daerah. Lebih jauh, penguatan BPD merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
“Memperkuat BPD berarti memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Ketika ekonomi daerah semakin kuat, maka fondasi ekonomi nasional pun akan semakin kuat,” pungkasnya.
