Mukomuko, Bengkulu – Komandan Kodim (Dandim) 0426/Mukomuko, Letkol Inf. Yokki Firmansyah, buka suara terkait laporan 16 mitra dan pihak ketiga pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ke Polisi Militer. Ia menegaskan pembayaran kepada mainkontraktor telah mencapai sekitar 90 persen dan dilakukan berdasarkan progres pekerjaan. Sementara itu, persoalan pembayaran upah tenaga kerja dan material, menurutnya, menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki hubungan langsung dengan para penyedia.
Tanggapan tersebut disampaikan Yokki pada Rabu (14/10/2026). Ia mengatakan menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan laporan, termasuk laporan yang berkaitan dengan persoalan pembayaran dalam pembangunan KDMP di Kabupaten Mukomuko.
Namun, ia menegaskan bahwa hubungan kerja pihaknya dalam pembangunan tersebut dilakukan dengan pihak ketiga atau mainkontraktor, bukan secara langsung dengan para penyedia material maupun tenaga kerja.
“Laporan 16 mitra dan pihak kedua itu adalah hak yang kami hormati. Namun, terkait pembayaran upah tukang dan pembelian material, kami tidak ada hubungan langsung. Kami berhubungan dengan pihak kedua atau mainkontraktor,” ujar Yokki.
Menurutnya, persoalan yang mencuat tersebut bermula dari kesepakatan antara Sahbudi dan Jevi. Karena itu, ia menilai pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan persoalan pembayaran perlu memberikan penjelasan dalam proses penanganan laporan yang telah disampaikan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom).
Dandim Sebut Pembayaran Sudah Mencapai 90 Persen
Yokki membantah anggapan bahwa pembayaran pembangunan KDMP belum dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Ia menjelaskan, pihaknya secara berkala melakukan verifikasi dan pencocokan data untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang telah disalurkan kepada mainkontraktor dan progres pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, pembayaran dilakukan berdasarkan capaian pembangunan yang telah diverifikasi. Ia mengklaim anggaran yang telah disalurkan mencapai sekitar 90 persen, bahkan disebut telah melampaui progres pekerjaan.
“Kami setiap dua bulan melakukan verifikasi dan pencocokan data, berapa anggaran yang sudah diterima dan bagaimana progres pekerjaannya. Sudah dikirim 90 persen, bahkan melebihi progres,” jelasnya.
Yokki juga menyebut masih terdapat anggaran sekitar Rp1,9 miliar yang diperuntukkan bagi penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan KDMP di tujuh titik yang belum diselesaikan.
Atas persoalan yang muncul, ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan laporan untuk kembali mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyarankan agar laporan ditinjau kembali apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan dan fakta di lapangan.
Menurutnya, laporan yang tidak didukung dasar yang benar berpotensi menimbulkan persoalan baru dan berdampak terhadap citra institusi TNI.
Siap Diperiksa Polisi Militer
Terkait laporan yang telah disampaikan kepada Polisi Militer, Yokki menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan pemeriksaan apabila diperlukan.
Ia menyatakan pihaknya memiliki dokumen pendukung untuk menjelaskan pelaksanaan pembangunan KDMP, mulai dari laporan kegiatan, data progres pekerjaan hingga bukti transfer pembayaran kepada mainkontraktor.
“Laporan, data-data, bukti transfer pada mainkontraktor kami lengkap. Sebagai prajurit kami siap mempertanggungjawabkannya,” tegas Yokki.
Ia kembali menekankan bahwa pembayaran kepada penyedia material tidak dilakukan secara langsung oleh pihaknya. Menurutnya, pembayaran yang disalurkan merupakan pembayaran berdasarkan progres pembangunan kepada mainkontraktor.
“Kami selalu bayarkan progres pembangunan KDMP kepada mainkontraktor. Kemudian ada komplain dari penyedia material yang belum dibayar, itu masalahnya di mainkontraktor. Kami selalu bayar berdasarkan progres pembangunan,” ungkapnya.
Yokki berharap dokumen dan data yang dimiliki dapat menjadi bahan klarifikasi dalam proses pemeriksaan apabila laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Ia juga menegaskan kesiapannya mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
Mediasi Belum Menemukan Titik Temu
Yokki mengakui persoalan pembayaran tersebut sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi bersama pihak-pihak terkait.
Namun, menurutnya, upaya mediasi itu belum menghasilkan kesepakatan yang dapat menyelesaikan persoalan pembayaran yang dipersoalkan sejumlah mitra dan pihak ketiga.
Ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dengan mengacu pada data pekerjaan, progres pembangunan, serta alur pembayaran yang telah dilakukan.
Menurutnya, kejelasan hubungan kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi hal penting agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai.
Ia juga berharap proses penyelesaian tidak hanya didasarkan pada klaim masing-masing pihak, tetapi turut mempertimbangkan dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi.
Pembangunan KDMP di Mukomuko Capai 135 Titik
Di tengah polemik pembayaran tersebut, Yokki memastikan pembangunan KDMP di Kabupaten Mukomuko masih terus berjalan.
Dari total rencana pembangunan sebanyak 150 titik, ia menyebut pekerjaan di 135 titik telah diselesaikan, sedangkan 15 titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian atau finishing.
“Sejauh ini tidak ada yang mangkrak. Semua pembangunan terus berjalan. Dari total 150 titik tinggal 15 titik memasuki tahap finishing,” ujarnya.
Yokki optimistis pekerjaan yang masih tersisa dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan, sehingga seluruh pembangunan dapat dituntaskan pada akhir Oktober 2026.
Ia menyebut penyelesaian pekerjaan di seluruh titik menjadi salah satu prioritas agar fasilitas KDMP dapat segera memasuki tahap operasional.
Menurutnya, proses pembangunan terus berjalan dan pihaknya berupaya memastikan pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kesiapan Lahan Diklaim Sudah 100 Persen
Selain menyampaikan perkembangan pembangunan fisik, Yokki mengatakan kesiapan lahan untuk pembangunan KDMP di Kabupaten Mukomuko telah mencapai 100 persen.
Menurutnya, kesiapan lahan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempercepat penyelesaian pembangunan dan mendorong operasional KDMP di wilayah tersebut.
Ia meminta dukungan seluruh pihak agar pekerjaan yang masih tersisa dapat diselesaikan dengan lancar sehingga seluruh fasilitas yang direncanakan dapat segera dimanfaatkan.
“Kita berharap akhir Oktober ini semuanya bisa tuntas 100 persen dan masuk ke operasional,” katanya.
Yokki kembali menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan klarifikasi maupun menghadapi proses pemeriksaan apabila diperlukan dalam penanganan laporan yang telah disampaikan kepada Polisi Militer.
Ia berharap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan data, bukti, serta kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak.
Sementara itu, penyelesaian polemik pembayaran tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan KDMP di Kabupaten Mukomuko.
