Rizki Dini Hasanah: Jangan Serang Program Merah Putih Bangun Desa, Lihat Dulu Capaian Pembangunan Bengkulu!

Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan sampai lupa melihat persoalan dan capaian pembangunan Bengkulu

Daerah147 Dilihat

Bengkulu – Wakil Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Rizki Dini Hasanah, meminta berbagai pihak agar tidak terburu-buru mengkritik program Merah Putih Bangun Desa yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Menurut Rizki, program tersebut bukan sekadar memindahkan aktivitas perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) ke desa selama tiga hari, melainkan sebuah upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus mendobrak pola birokrasi yang selama ini dinilai terlalu administratif.

“Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan sampai lupa melihat persoalan dan capaian pembangunan Bengkulu. Program Merah Putih Bangun Desa bukan sekadar memindahkan kantor OPD ke desa selama tiga hari. Ini merupakan upaya agar pemerintah hadir, mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan menyelesaikan persoalan rakyat,” ujar Rizki Dini Hasanah, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, sebuah program pemerintah seharusnya dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan sudut pandang politik.

Rizki juga mengajak masyarakat melihat perkembangan pembangunan Bengkulu melalui indikator ekonomi dan kesejahteraan yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bengkulu sepanjang 2025 mencapai 4,80 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,62 persen.

Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Bengkulu tercatat 12,08 persen, kemudian turun menjadi 11,88 persen pada September 2025. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 2.780 penduduk miskin.

Indikator ketimpangan turut menunjukkan perbaikan. Gini Ratio Bengkulu pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,339, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang mencapai 0,349.

“Ini tentu bukan berarti seluruh persoalan Bengkulu sudah selesai. Masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, mulai dari pengangguran, kemiskinan perkotaan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, perkembangan positif juga harus diakui secara objektif,” tegasnya.

Rizki menekankan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan data, argumentasi yang jelas, serta tawaran solusi yang konstruktif.

Ia mengingatkan agar dinamika politik tidak justru menghambat berbagai upaya pembangunan yang sedang berjalan.

“Kalau punya gagasan yang lebih baik, sampaikan solusi. Kalau ingin mengoreksi, hadirkan data. Jangan alergi melihat pemerintah bekerja. Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik, tetapi membutuhkan bukti, keberanian, dan hasil nyata,” tutup Rizki.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur hanya dari perdebatan politik, melainkan dari sejauh mana kehadiran pemerintah mampu memberikan manfaat dan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Bengkulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *