Dituding Tolak Tangani Supriyanto, Kadis Sosial Kota Bengkulu Buka Suara: Kami Bukan Menolak!

Kota Bengkulu21 Dilihat

Bengkulu – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu, Afriyenita, S.Pt., M.E., angkat bicara terkait polemik penanganan Supriyanto, warga yang sebelumnya diserahkan kepada Dinas Sosial. Ia membantah tudingan bahwa pihaknya menolak menangani Supriyanto.

Afriyenita menegaskan, Dinas Sosial tidak pernah menolak memberikan bantuan. Namun, pihaknya perlu melakukan asesmen terlebih dahulu dan melibatkan keluarga Supriyanto sebelum mengambil keputusan terkait penanganan lebih lanjut.

“Kami tidak bisa langsung menindaklanjuti surat itu tanpa melibatkan keluarga. Kami harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Apa keinginan keluarga, apa persoalannya, dan apa kendala yang mereka hadapi. Jadi, bukan menolak,” jelas Afriyenita, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, persoalan Supriyanto tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan dari keluarga. Dinas Sosial perlu mengetahui secara utuh latar belakang persoalan, kondisi kesehatan, serta alasan keluarga menyerahkan yang bersangkutan.

Ia mengatakan, pihaknya telah memerintahkan jajaran untuk menelusuri keberadaan keluarga Supriyanto dan meminta agar mereka dipertemukan dengan Dinas Sosial.

Afriyenita menilai, bisa saja keluarga Supriyanto sebenarnya masih ingin merawatnya, tetapi terkendala persoalan ekonomi, biaya pengobatan, maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Jika persoalannya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi, pemerintah masih memiliki sejumlah skema intervensi yang bisa diupayakan.

“Misalnya keluarga menyampaikan tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan makan atau merawat anggota keluarganya. Tentu ada intervensi yang bisa kita berikan. Bisa kita upayakan bantuan melalui Baznas, asistensi rehabilitasi sosial melalui Sentra Dharma Guna, maupun mengusulkan bantuan sosial lansia ke Kementerian Sosial,” paparnya.

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penelantaran oleh keluarga, pemerintah juga tidak boleh serta-merta membenarkan tindakan tersebut.

Menurut Afriyenita, tanggung jawab pengasuhan terhadap anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus tidak bisa begitu saja dilepaskan. Terlebih, berdasarkan informasi dalam surat yang diterima, Supriyanto masih memiliki sejumlah saudara kandung.

“Kita tidak boleh menormalisasi keluarga yang dengan mudah menyerahkan anggota keluarganya kepada pemerintah. Kalau ini dibiarkan, nanti akan banyak keluarga yang tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap orang tua atau anggota keluarganya yang membutuhkan pengasuhan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan panti sosial. Kewenangan tersebut berada pada pemerintah provinsi.

Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Bengkulu tidak memiliki panti sendiri untuk menampung setiap warga yang membutuhkan pelayanan sosial. Peran Dinas Sosial adalah melakukan asesmen, melihat kebutuhan, serta memberikan rekomendasi sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Selain itu, calon penerima layanan panti harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kondisi kesehatan. Warga yang sedang sakit atau memiliki penyakit menular harus mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu sebelum dapat dipertimbangkan untuk diterima di panti.

“Jadi tidak bisa serta-merta seseorang langsung dimasukkan ke panti. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kami harus mengetahui kondisi orang tersebut secara utuh. Keluarga tentu lebih mengetahui riwayat dan kondisi yang bersangkutan dibandingkan orang yang baru beberapa hari berinteraksi dengannya,” jelasnya.

Singgung Pemberitaan Tidak Berimbang

Di sisi lain, Afriyenita menyayangkan pemberitaan yang langsung menyimpulkan bahwa Dinas Sosial menolak menangani Supriyanto tanpa menggali persoalan secara menyeluruh.

Ia mengungkapkan, saat wartawan mencoba menghubunginya sekitar pukul 16.05 WIB, dirinya sedang berada di lapangan untuk menangani masyarakat terdampak banjir.

Saat itu, ia bersama jajaran tengah menyalurkan bantuan ke sejumlah kawasan, di antaranya Sawah Lebar, Beringin Raya, dan Sukamerindu.

Menurutnya, kondisi masyarakat saat itu masih membutuhkan perhatian serius. Sejumlah rumah masih terendam banjir, bahkan masih ada warga yang kesulitan mendapatkan makanan dan bantuan kebutuhan dasar.

Karena sedang menjalankan tugas di lapangan, ia mengaku tidak sempat mengangkat telepon wartawan. Setelah melihat panggilan masuk, dirinya berupaya menghubungi kembali untuk memberikan penjelasan.

Namun, ia menyayangkan kesimpulan pemberitaan yang menurutnya terlalu cepat diambil, bahkan dalam rentang waktu sekitar 22 menit.

“Kalau HP saya sedang tidak bisa diangkat karena sedang menghadapi masyarakat di lapangan, bukan berarti kami tidak mau memberikan konfirmasi. Menurut saya, pemberitaan seperti itu tidak fair jika langsung mengambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial menolak,” ungkapnya.

Afriyenita menegaskan, Dinas Sosial tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hanya saja, setiap persoalan sosial harus ditangani secara cermat agar keputusan yang diambil tidak keliru dan benar-benar memberikan solusi.

“Pada prinsipnya, kami pasti membantu sesuai amanah undang-undang dan aturan yang berlaku. Tetapi kami harus melakukan asesmen, melibatkan keluarga, serta melihat kebutuhan orang yang bersangkutan. Tujuannya agar penanganan yang diberikan tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *