Bengkulu – Persoalan jalan lingkungan yang belum terealisasi selama bertahun-tahun hingga bantuan sosial menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga dalam Reses Kedua Masa Sidang II Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Bengkulu, Erni Novita, dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia (PPP) Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut, Sabtu (1/8).
Dalam kegiatan bertajuk “Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Bengkulu” tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait pembangunan jalan lingkungan yang dinilai belum mendapat perhatian meski telah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Erni Novita mengatakan, sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan bantuan sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Namun, persoalan jalan lingkungan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
“Banyak warga menyampaikan bahwa usulan pembangunan jalan lingkungan sudah diajukan sejak tahun 2015 melalui Musrenbang kelurahan. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi,” ujar Erni.
Ia menegaskan akan mengawal seluruh aspirasi tersebut mulai dari tingkat kelurahan hingga proses pembahasan di pemerintah daerah agar dapat segera direalisasikan.
“Insya Allah kami bersama rekan-rekan akan mengawal aspirasi tersebut mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tahapan pembahasan selanjutnya agar proses realisasinya dapat segera dilakukan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Erni juga dimintai tanggapan terkait isu dugaan penolakan pasien di rumah sakit yang sempat viral. Namun, ia mengaku belum mengikuti perkembangan kasus tersebut secara utuh sehingga belum dapat memberikan komentar lebih jauh.
“Saya belum mengikuti secara menyeluruh perkembangan kasus tersebut, sehingga belum dapat memastikan informasi yang beredar,” ujarnya.
Reses tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kota Bengkulu yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terkait berbagai program dan layanan sosial.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Bengkulu menjelaskan, pihaknya menghadirkan operator dalam kegiatan reses untuk membantu masyarakat mengurus berbagai persoalan, seperti usulan kepesertaan BPJS Kesehatan dan pengusulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami hadir bersama operator Dinas Sosial sehingga beberapa permasalahan, seperti usulan kepesertaan BPJS dan pengusulan DTSEN, dapat langsung ditindaklanjuti di lokasi,” jelasnya.
Selain memberikan pelayanan administrasi, Dinas Sosial juga menyosialisasikan 11 jenis layanan yang dimiliki, termasuk penerbitan surat rekomendasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Sentra Dharma Guna milik Kementerian Sosial.
Perwakilan Dinas Sosial menambahkan, program bantuan sosial yang bersumber dari APBD, seperti bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, tetap berjalan. Di sisi lain, Dinas Sosial juga rutin melakukan penjangkauan terhadap pengemis, gelandangan, dan kenakalan remaja di sejumlah titik keramaian sebagai bagian dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial.
Untuk memastikan masyarakat dapat mengakses bantuan sosial, Dinas Sosial telah menyiapkan operator di seluruh 67 kelurahan di Kota Bengkulu guna mengawal proses pengusulan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Apabila seseorang belum terdaftar dalam DTSEN, maka yang bersangkutan tidak dapat menerima bantuan sosial, baik yang bersumber dari Kementerian Sosial maupun Pemerintah Kota Bengkulu,” tutupnya.
