Bengkulu – Kehadiran Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, dalam agenda di Istana Negara terkait usulan hilirisasi Aspal Buton sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai sorotan dari DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP).
Melalui Tim Hukumnya, BARA JP mempertanyakan kehadiran Anton Timbang dalam agenda tersebut di tengah persoalan hukum yang menurut organisasi itu perlu diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Advokat Rizki Dini Hasanah, S.H., selaku Tim Hukum DPP BARA JP, menyatakan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memastikan setiap proses berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara tegas, profesional, dan tidak tebang pilih. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila hukum ditegakkan secara adil terhadap siapa pun,” ujar Rizki Dini Hasanah.
Di sisi lain, Kadin Sulawesi Tenggara diketahui tengah mendorong hilirisasi Aspal Buton agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui penyampaian usulan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam agenda di Istana Negara.
BARA JP juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai proses pelibatan Anton Timbang dalam agenda tersebut apabila informasi yang beredar mengenai perannya memang benar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Anton Timbang maupun pihak pemerintah atas pernyataan yang disampaikan Tim Hukum DPP BARA JP.
