Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu I Kota Bengkulu, Hj. Baidari Citra Dewi, SH, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2026 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada 15–19 Juli 2026 ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi. Permasalahan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya mengenai kesulitan memperoleh layanan rawat inap dan akses terhadap obat-obatan yang ditanggung BPJS.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Baidari Citra Dewi menjelaskan bahwa sebagian besar kendala yang dialami masyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan bahwa pasien tidak harus selalu menjalani perawatan di rumah sakit umum, melainkan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS sesuai prosedur yang berlaku.
Selain itu, masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai mekanisme penggantian biaya atau reimburse untuk kondisi tertentu, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi kesalahpahaman dalam memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.
Tak hanya persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan. Menanggapi hal tersebut, Baidari menjelaskan bahwa terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Jalan berstatus provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu, sedangkan jalan kota berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu.
Ia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kepada anggota DPRD sesuai tingkatannya agar aspirasi dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Persoalan keamanan lingkungan juga menjadi perhatian dalam dialog bersama masyarakat. Warga mengeluhkan masih maraknya aksi geng motor yang meresahkan. Menurut Baidari, persoalan tersebut perlu mendapat penanganan yang cepat dan tegas karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, terutama karena para pelaku kerap membawa senjata tajam.
“Permasalahan geng motor ini menjadi keresahan bersama. Kita berharap aparat penegak hukum dapat terus meningkatkan penanganannya agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Baidari juga menyinggung pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di daerah. Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini cukup berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan sehingga diperlukan dukungan fiskal yang lebih optimal.
Di sisi lain, ia menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus menjadi perhatian bersama. DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Melalui kegiatan reses ini, seluruh aspirasi masyarakat akan dihimpun sebagai bahan perjuangan di DPRD Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga setiap persoalan yang disampaikan dapat diperjuangkan melalui kebijakan maupun program pembangunan daerah.
