Di Balik Ambulans Dan Pintu Dinsos, Satpol PP Kota Bengkulu Berjuang Mencari Tempat Untuk Supriyanto

Bengkulu — Supriyanto hanya bisa terbaring. Tubuhnya yang sedang sakit membuatnya tak mampu berjalan. Di tengah kondisi yang membutuhkan perhatian dan perawatan, ia justru menghadapi persoalan lain yang tak kalah berat: keluarganya menyatakan tidak lagi sanggup mengurusnya.

Pada Jumat, 20 November 2026, sebuah surat pernyataan dibuat. M. Saleh, yang mengaku sebagai kakak Supriyanto, menyatakan menyerahkan tanggung jawab pengurusan Supriyanto kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Surat itu dibuat secara sadar dan tanpa paksaan. Keluarga bahkan menyatakan tidak akan menuntut siapa pun apabila kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Di tengah situasi tersebut, Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat, mengambil langkah membantu Supriyanto. Ia bersama jajaran Satpol PP berupaya memastikan warga tersebut mendapatkan pertolongan medis dengan membawanya ke Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu.

Namun, pertolongan medis ternyata bukan akhir dari persoalan.

Setelah mendapatkan perawatan, pihak rumah sakit meminta agar Supriyanto dijemput. Satpol PP kembali turun tangan. Kali ini, bukan hanya membawa pasien, tetapi juga mencari tempat dan pihak yang dapat memberikan penanganan lanjutan.

Tujuan berikutnya adalah Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Ambulans Berhenti di Depan Kantor Dinsos

Supriyanto berada di dalam ambulans. Kendaraan itu disebut sudah berada tepat di depan kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Satpol PP berharap ada solusi sementara. Mereka meminta agar Supriyanto dapat dititipkan terlebih dahulu sembari mencari dan menghubungi kembali keluarganya.

Namun, menurut keterangan pihak Satpol PP, komunikasi dengan Sekretaris Dinas Sosial justru tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam percakapan melalui telepon, Sekretaris Dinas Sosial disebut mengatakan:

“Kalau tidak ada keluarganya yang mendampingi, jangan kau tarok-tarok dulu dia di situ.”

Satpol PP kemudian menjelaskan bahwa Supriyanto sudah berada di dalam ambulans dan posisi ambulans telah berada di depan kantor Dinsos.

Permintaan agar Supriyanto diterima sementara kembali disampaikan. Namun, menurut keterangan Satpol PP, jawaban yang diterima tetap sama.

“Gak, gak. Kami tidak menerimanya. Sebelum kalian bawa keluarganya, kami tidak akan terima itu.”

Bagi petugas Satpol PP yang berada dalam situasi tersebut, persoalannya bukan sekadar membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ada seorang warga sakit yang membutuhkan kepastian akan nasibnya.

Keluarga Sudah Menyerah, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit.

Satpol PP mengaku telah menjelaskan bahwa keluarga Supriyanto sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup mengurusnya.

Namun, menurut keterangan Satpol PP, pihak Dinsos tetap meminta keluarga dibawa terlebih dahulu.

Pihak Dinsos juga disebut menyampaikan bahwa selama warga masih memiliki keluarga, tidak ada kewajiban bagi Dinsos untuk menampungnya.

Bahkan, muncul pernyataan mengenai kemampuan keluarga untuk membayar biaya pengurusan.

Persoalan lainnya, Dinsos disebut menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki panti untuk menampung Supriyanto.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan: jika keluarga sudah menyatakan tidak sanggup, sementara pasien membutuhkan penanganan lanjutan, ke mana ia harus dibawa?

Apakah keberadaan keluarga secara administratif sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang masih memiliki tempat pengasuhan?

Ataukah perlu dilakukan asesmen sosial untuk mengetahui kondisi sebenarnya?

Ketika Kantor Satpol PP Menjadi Tempat Berteduh

Di tengah ketidakpastian tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu akhirnya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

Supriyanto kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Bengkulu untuk sementara waktu.

Keputusan itu menjadi gambaran bagaimana aparat yang pada dasarnya bertugas menegakkan peraturan daerah justru harus menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan penanganan lintas instansi.

Satpol PP bukan rumah sakit. Bukan pula panti sosial atau rumah singgah.

Namun, dalam situasi tersebut, kantor Satpol PP menjadi tempat sementara bagi Supriyanto agar ia tidak terlantar tanpa kepastian.

Di balik keputusan itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang bersedia menerima seorang pasien.

Ini tentang bagaimana pemerintah hadir ketika seorang warga berada dalam kondisi paling rentan.

Kesejahteraan Sosial Bukan Hanya Soal Panti

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Rehabilitasi sosial juga tidak selalu harus dilakukan melalui panti. Pelayanan dapat dilaksanakan melalui keluarga, masyarakat, maupun lembaga sosial dengan berbagai bentuk pendampingan, perawatan, bantuan, dan rujukan.

Karena itu, ketiadaan panti semestinya dijawab dengan penjelasan mengenai mekanisme alternatif yang tersedia.

Jika Dinsos tidak dapat menerima Supriyanto, apakah tersedia rumah singgah? Apakah ada lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra? Apakah sudah dilakukan asesmen? Ke mana pasien harus dirujuk?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Supriyanto Bukan Sekadar Persoalan Administrasi

Kasus ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Bengkulu.

Sebab, di balik surat pernyataan keluarga, komunikasi antarlembaga, dan persoalan kewenangan, ada seorang manusia bernama Supriyanto yang sedang sakit dan tidak mampu berjalan.

Ia membutuhkan perawatan, perhatian, serta kepastian tempat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

Satpol PP telah berupaya membantu. Rumah sakit telah memberikan pertolongan medis. Keluarga telah menyampaikan pernyataan tertulis.

Namun, ketika persoalan memasuki ranah penanganan sosial, justru muncul ketidakpastian.

Publik tentu tidak sedang meminta Dinas Sosial menjadi rumah sakit atau menerima setiap warga tanpa prosedur. Yang diharapkan adalah adanya asesmen, koordinasi, dan solusi ketika seorang warga benar-benar membutuhkan perlindungan sosial.

Sebab, pelayanan publik seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menerima.

Pada akhirnya, pertanyaan paling sederhana sekaligus paling mendasar masih menggantung:

Jika keluarga sudah tidak sanggup mengurus, rumah sakit sudah meminta pasien dijemput, Dinsos belum bersedia menerima, sementara Satpol PP bukan tempat penampungan, lalu Supriyanto harus dibawa ke mana?

Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Dinas Sosial, diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penanganan kasus tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, RSHD Kota Bengkulu, serta pihak keluarga agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara berimbang.

Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam perdebatan kewenangan, melainkan siapa yang memastikan Supriyanto tetap mendapatkan pertolongan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *