Rizki Dini Hasanah Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Dugaan Kepentingan Tambang Emas

Bengkulu – Sekretaris DPD Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Bengkulu, Rizki Dini Hasanah, menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan Alas Purwo, Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Dini saat ditemui di salah satu kafe di Kota Bengkulu, Sabtu (21/11/2026). Ia menilai, rencana pemindahan badak Jawa dengan alasan penyelamatan dari ancaman bencana alam perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan sejarah, kondisi habitat, serta keberlangsungan hidup satwa langka tersebut.

Menurut Dini, keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon telah berlangsung sejak lama. Bahkan, satwa langka tersebut tetap bertahan setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami dan kerusakan kawasan pesisir di sekitar Selat Sunda.

“Sejarah mencatat, setelah letusan Krakatau pada 1883 dan tsunami yang melanda kawasan tersebut, badak Jawa tetap bertahan di Ujung Kulon. Catatan sejarah Belanda pun masih menemukan jejak keberadaan badak beberapa tahun setelah peristiwa itu,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan alasan pemindahan badak Jawa yang dikaitkan dengan potensi ancaman bencana alam. Menurutnya, kebijakan penyelamatan satwa tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi, tetapi harus melalui kajian ilmiah yang komprehensif.

Dini juga menyoroti adanya dugaan kepentingan lain di balik rencana pemindahan tersebut. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan ekonomi dan pertambangan, terutama terkait potensi sumber daya mineral di kawasan Ujung Kulon.

“Kita seperti biasa diminta percaya bahwa semua kebijakan yang dibungkus dengan alasan penyelamatan selalu bermaksud baik. Padahal, kita juga perlu kritis dan mempertanyakan apakah ada kepentingan lain di balik kebijakan tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, kekayaan sumber daya alam tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan, flora, fauna, maupun kehidupan masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Dini turut menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat Baduy yang disebutnya mengalami tekanan setelah menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi. Ia mengecam keras segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat adat.

Menurutnya, masyarakat Baduy merupakan komunitas adat yang selama ini konsisten menjaga tradisi, budaya, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, hak-hak masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi negara.

“Kami sangat mengecam adanya intimidasi terhadap warga Baduy. Mereka adalah masyarakat adat yang nilai-nilai dan tradisinya masih terjaga dengan baik. Jangan sampai kepentingan tertentu justru mengorbankan hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.

Dini juga menyoroti kematian badak Jawa bernama Mustafa setelah dipindahkan dari habitat asalnya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan pemindahan terhadap badak Jawa lainnya.

“Adanya Mustafa yang mati setelah dipindahkan harus menjadi perhatian serius. Ini menunjukkan bahwa pemindahan satwa tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kesesuaian habitat, iklim, cuaca, kondisi lingkungan, dan kebutuhan hidup satwa tersebut,” jelasnya.

Ia menilai Ujung Kulon merupakan habitat alami badak Jawa yang selama ini menjadi tempat hidup satwa tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan seharusnya lebih difokuskan pada pengamanan habitat asli daripada memindahkannya ke kawasan lain yang belum tentu sesuai.

Di akhir keterangannya, Dini kembali menegaskan sikap penolakan terhadap rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia menyatakan dukungannya terhadap masyarakat yang menginginkan kelestarian habitat badak Jawa di Ujung Kulon tetap dipertahankan.

“Kami dari DPD Bara JP Bengkulu sangat menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Kami mendukung masyarakat Baduy dan semua pihak yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan. Habitat badak Jawa harus dilindungi, bukan justru dipindahkan tanpa pertimbangan yang matang,” pungkas Dini.

Ia juga kembali mengecam segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat adat maupun pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *