Reses di Kota Bengkulu, Edison Simbolon Soroti Program Pendidikan Jarak Jauh untuk Anak Putus Sekolah

Kota Bengkulu63 Dilihat

Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edison Simbolon, S.Sos., M.Si., menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi anak-anak putus sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakannya di Hotel Adeeva, Kota Bengkulu, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan reses yang berlangsung pada 11 hingga 15 November 2026 tersebut merupakan bagian dari agenda anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu I, Kota Bengkulu.

Dalam kegiatan tersebut, Edison Simbolon mendengarkan berbagai aspirasi, usulan, serta persoalan yang disampaikan masyarakat. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah keberadaan program Pendidikan Jarak Jauh yang diselenggarakan SMA Negeri 11 Kota Bengkulu melalui program Kementerian Pendidikan.

Edison mengaku baru mengetahui secara langsung adanya program tersebut. Menurutnya, PJJ merupakan program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang terpaksa putus sekolah, untuk kembali memperoleh pendidikan formal hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ia menilai, keterbatasan ekonomi, jarak tempat tinggal, maupun persoalan keluarga tidak seharusnya menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

“Jujur, saya baru mengetahui adanya program PJJ ini. Menurut saya, program ini sangat baik dan harus kita dorong bersama. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ada yang mampu menyekolahkan anaknya, tetapi ada juga yang memiliki keterbatasan. Namun, anak-anak yang kurang mampu juga harus tetap mendapatkan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Edison.

Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi anak-anak yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan, tetapi terkendala berbagai persoalan. Bahkan, masyarakat yang tinggal di daerah cukup jauh dari pusat perkotaan tetap memiliki kesempatan mengikuti pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh.

Edison juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, setiap program yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan memberikan kesempatan kepada anak-anak putus sekolah perlu mendapatkan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi pendidikan, Edison berencana menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengundang pihak SMA Negeri 11 Kota Bengkulu untuk memberikan pemaparan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan program PJJ.

“Kebetulan Komisi IV memiliki ruang lingkup tugas di bidang pendidikan. Ke depan, saya berencana mengundang pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai program PJJ ini. Kita ingin mengetahui mekanisme pelaksanaannya, persyaratannya, serta bagaimana program ini bisa menjangkau masyarakat, termasuk yang berada di luar wilayah perkotaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 11 Kota Bengkulu sekaligus Kepala Sekolah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) se-Provinsi Bengkulu, Hesti Yuliani, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa program PJJ di Provinsi Bengkulu mulai dilaksanakan pada Juli 2026. SMA Negeri 11 Kota Bengkulu menjadi satu-satunya sekolah induk yang ditunjuk Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan program tersebut di Provinsi Bengkulu.

Program ini secara khusus menyasar anak-anak usia 16 hingga 18 tahun yang mengalami putus sekolah atau belum mendapatkan akses pendidikan. Pelaksanaannya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak bersekolah, sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hesti mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 29 peserta didik yang mengikuti program PJJ. Mereka tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Kaur, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, bahkan satu peserta didik berada di Bekasi karena sudah bekerja di daerah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa peserta PJJ tetap berstatus sebagai siswa formal SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Program ini berbeda dengan pendidikan Paket C karena peserta didik tetap mengikuti pendidikan formal SMA, hanya saja proses pembelajarannya dilakukan melalui sistem jarak jauh dengan metode daring (online) dan luring (offline).

Selain memberikan akses pendidikan, program ini juga tidak dipungut biaya atau gratis. Bahkan, lulusan PJJ memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Universitas Terbuka (UT) secara gratis hingga memperoleh gelar sarjana, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Menurut Hesti, program PJJ merupakan bagian dari percontohan nasional yang mulai dilaksanakan secara serentak pada 2026 di 34 provinsi di Indonesia. Dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya, Provinsi Bengkulu berhasil menempati peringkat kelima secara nasional berdasarkan capaian dan pelayanan program.

Untuk memastikan program berjalan optimal, pihak sekolah juga mendapatkan dukungan stimulus anggaran guna menunjang kegiatan operasional dan pemberdayaan program. Mengingat peserta didik tersebar di berbagai wilayah, pihak sekolah melakukan pendekatan secara langsung atau door to door untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan.

Selain itu, sekolah juga melaksanakan kunjungan atau roadshow ke sejumlah kabupaten setiap dua bulan sekali. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan peserta didik, mengevaluasi proses pembelajaran, serta memastikan mereka tetap mendapatkan pendampingan pendidikan.

Hesti berharap program PJJ dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak yang mengalami putus sekolah, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formal.

Menanggapi pemaparan tersebut, Edison Simbolon menyampaikan bahwa informasi mengenai program PJJ menjadi salah satu temuan penting dalam kegiatan reses kali ini. Ia berharap program tersebut dapat terus diperluas dan mendapat dukungan dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.

Menurut Edison, tidak ada yang dapat memastikan bagaimana masa depan seseorang. Anak yang saat ini mengalami keterbatasan ekonomi atau terpaksa berhenti sekolah tetap harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

“Selama masih ada kemauan untuk belajar dan mendapatkan ijazah, kesempatan itu harus tetap kita buka. Kita tidak pernah tahu masa depan seseorang. Karena itu, jangan sampai persoalan ekonomi atau kondisi keluarga membuat anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan reses bukan hanya menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan dan inovasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui hasil reses tersebut, Edison berharap berbagai aspirasi dan temuan di lapangan, khususnya terkait pemerataan akses pendidikan, dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Bengkulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *