Warga Sampaikan Keluhan Jembatan Tanjung Agung saat Reses Andi Saputra

Charger | Kota Bengkulu — Warga memanfaatkan kegiatan Reses Masa Sidang ke-III Tahun 2025 Anggota DPRD Kota Bengkulu Fraksi PKS, Ustadz Andi Saputra, S.Pd.I, untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait keluhan pembangunan Jembatan Tanjung Agung. Reses tersebut digelar di kediaman Andi Saputra, Minggu (7/12).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Saputra menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dan lingkungan. Sejumlah usulan yang disampaikan warga bahkan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini belum juga terealisasi.

“Sebagian besar aspirasi yang disampaikan warga masih sama seperti tahun lalu, mulai dari perbaikan jalan, drainase, hingga persoalan persampahan,” ujar Andi.

Ia menambahkan, warga juga secara tegas menyampaikan keluhan terkait lambannya penyelesaian pembangunan Jembatan Tanjung Agung yang dinilai mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Andi Saputra mengaku telah menekankan kepada pihak kontraktor dan pengawas agar pengerjaan Jembatan Tanjung Agung segera diselesaikan.

“Saya sudah berulang kali mewanti-wanti kontraktor dan pengawas agar pekerjaan ini segera dituntaskan. Targetnya Desember ini harus selesai karena kondisinya sudah sangat mengganggu aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.

Andi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur semestinya memberi dampak positif bagi masyarakat dan bukan sebaliknya.

Selain persoalan infrastruktur, Andi Saputra juga memanfaatkan momentum reses untuk mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal yang kerap menawarkan janji gaji besar tanpa prosedur yang jelas.

“Banyak warga yang menjadi korban karena berangkat melalui jalur tidak resmi. Saya imbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan seluruh proses dilakukan sesuai aturan,” katanya.

Sebagai bentuk edukasi, Andi menghadirkan LPK Takeka untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait prosedur legal bekerja ke luar negeri. Pembina LPK Takeka, Sahudin, menegaskan pentingnya masyarakat memahami jalur resmi penempatan tenaga kerja.

“Semua proses harus legal dan jelas, mulai dari pelatihan, dokumen, hingga perlindungan hukum. Jangan mudah percaya pada tawaran instan tanpa legalitas,” ujar Sahudin.

Melalui kegiatan reses tersebut, Andi Saputra berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan warga Kota Bengkulu.

Reses Anggota DPRD Kota Bengkulu Masa Sidang III Tahun 2025 Serap Aspirasi Warga Dapil III

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 pada Minggu, 7 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung pada 6–8 Desember 2025 ini bertujuan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bengkulu, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Reses dilaksanakan oleh H. Riduan, Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi NasDem (Partai Nasional Demokrat), yang meliputi wilayah Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tampak antusias menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.

Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga antara lain terkait macetnya distribusi air PDAM, permohonan santunan bagi keluarga miskin, bantuan untuk lanjut usia (lansia), pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik yang masih gelap, serta persoalan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, khususnya di wilayah Dapil III.

Menanggapi hal tersebut, H. Riduan menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat. Semua aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial Kota Bengkulu yang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hadir pula Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Baidari Citra Dewi, yang merupakan istri dari H. Riduan, sebagai bentuk sinergi antara DPRD Kota dan DPRD Provinsi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan masyarakat serta tercipta kolaborasi yang kuat antara DPRD Kota Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah Selebar dan Kampung Melayu.

Fatmawati Serap Aspirasi Warga Terkait Sampah, Penerangan, dan BPJS dalam Reses DPRD Kota Bengkulu

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Fatmawati, S.Ag., melaksanakan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Selebar dan Kampung Melayu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam reses tersebut, isu utama yang disampaikan warga adalah permasalahan sampah, penerangan lingkungan, dan layanan BPJS Kesehatan. Meski hanya beberapa warga yang menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum, Fatmawati menegaskan bahwa keluhan tersebut merupakan aspirasi banyak warga yang sebelumnya juga telah disampaikan melalui pesan pribadi.

“Walaupun yang bicara tadi hanya tiga orang, sebenarnya aspirasi itu sudah banyak disampaikan ke saya lewat WhatsApp. Intinya warga meminta tolong agar persoalan sampah di lingkungan mereka bisa segera diselesaikan,” ujar Fatmawati, Minggu (7/12/2025).

Untuk menindaklanjuti persoalan sampah, Fatmawati menghadirkan Plt. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu agar dapat langsung menjawab pertanyaan masyarakat. Kegiatan reses tersebut juga dihadiri oleh Lurah Pagar Dewa serta perwakilan masyarakat dari Kampung Melayu dan Selebar.

Selain masalah sampah, warga juga mengeluhkan kurangnya penerangan di beberapa lingkungan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Fatmawati mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar pemasangan lampu penerangan dapat diprioritaskan bagi wilayah yang benar-benar membutuhkan.

“Untuk penerangan, kami akan membantu warga yang memang sama sekali belum memiliki lampu di lingkungannya. Minimal akan dipasang satu titik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Namun demikian, Fatmawati menegaskan bahwa setiap pengajuan tetap akan disesuaikan dengan ketersediaan program dan anggaran pemerintah daerah.

“Data pengajuan sudah ada, tetapi saya tidak akan langsung menyetujui semuanya. Saya akan tanyakan dulu ke Dinas Perhubungan, apakah tahun ini masih ada kuota atau anggaran untuk lampu penerangan lingkungan,” tambahnya.

Dalam reses tersebut, warga juga mempertanyakan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait biaya yang masih harus dikeluarkan meskipun BPJS disebut gratis. Fatmawati mengakui bahwa persoalan tersebut masih sering dikeluhkan masyarakat.

“Banyak warga menyampaikan keluhan, katanya walaupun BPJS itu gratis, tetapi di lapangan mereka masih harus membayar. Ini yang akan saya tanyakan langsung ke pihak BPJS agar ke depan ada kejelasan bagi masyarakat,” tegas Fatmawati.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan instansi terkait sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat.

“Reses ini memang ruang untuk masyarakat menyampaikan persoalan nyata yang mereka hadapi. Apa yang menjadi keluhan warga akan saya perjuangkan dan koordinasikan dengan dinas terkait,” pungkasnya.