OJK Tegaskan Integritas sebagai Fondasi Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hakordia 2025

Charger | Yogyakarta — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan integritas dalam setiap proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan Mahendra dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12).

Mahendra menyampaikan, tema Hakordia tahun ini, “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi”, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam membangun dan memperkuat budaya anti-korupsi, baik di sektor publik maupun dunia usaha.

“Tema ini menegaskan kembali bahwa pencegahan korupsi membutuhkan kolaborasi, inovasi, serta keberanian mengekspresikan nilai-nilai integritas secara konsisten,” ujar Mahendra.

Ia menekankan, sektor jasa keuangan harus terus berperan sebagai jangkar stabilitas perekonomian nasional dengan menjadikan integritas sebagai fondasi utama, sejalan dengan visi Asta Cita yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

Untuk mendukung penguatan integritas tersebut, OJK menetapkan tiga fokus utama. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data melalui pemanfaatan supervisory technology (sup-tech) dan regulatory technology (reg-tech), penguatan early warning system, serta integrasi data lintas sektor guna mendeteksi potensi fraud dan pelanggaran tata kelola secara lebih cepat dan akurat.

Kedua, penegakan tata kelola dan market conduct yang kuat melalui pengawasan konsisten terhadap perilaku usaha serta penerapan sanksi tegas atas pelanggaran integritas. Langkah ini sejalan dengan implementasi strategi anti-fraud, termasuk penerapan POJK 12/2024 sebagai upaya perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, pembangunan budaya integritas secara berkelanjutan di internal OJK melalui transformasi One OJK, penguatan zona integritas, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi sistem whistleblowing. Standar etik dan penguatan kompetensi pegawai juga terus ditingkatkan agar nilai integritas menjadi budaya kerja yang mengakar.

Acara talkshow Hakordia 2025 yang digelar secara hybrid ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari industri jasa keuangan, insan OJK, pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bangun Ekosistem Sektor Jasa Keuangan Berintegritas

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menekankan pentingnya tata kelola yang kuat sebagai fondasi efektivitas program pencegahan korupsi.

“Pencegahan korupsi hanya akan efektif dengan dukungan tata kelola yang kuat di semua level, serta koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Sophia.

Ia menyampaikan, OJK tidak hanya berfokus pada pembangunan budaya integritas di internal organisasi, tetapi juga berkomitmen mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang berintegritas dan menerapkan good governance. Salah satunya melalui sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta penerbitan berbagai POJK terkait penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.

Menurutnya, prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik menjadi kunci menjaga kesehatan lembaga jasa keuangan, melindungi dana masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan publik.

Talkshow menghadirkan narasumber inspiratif, antara lain Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, serta Sutradara dan Penulis Skenario Rahabi Mandra.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titik Eko Rahayu, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, jajaran Komite Etik Level Governance OJK, pimpinan Forkopimda DIY, akademisi, serta pimpinan industri jasa keuangan.

Integrity Fest 2025 dan Sertifikasi API/PAKSI

Dalam rangkaian kegiatan Hakordia 2025, OJK juga mengumumkan pemenang Integrity Fest Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas implementasi nyata budaya integritas dan anti-korupsi di lingkungan OJK.

Kategori penghargaan meliputi lima pemenang terbaik, sepuluh pemenang terfavorit dari Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah, serta Pelapor Gratifikasi Terinspiratif dari unsur kepala satuan kerja dan pegawai OJK.

Selain itu, diumumkan pula pegawai OJK yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI) Tahun 2025, hasil kerja sama OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 39 pegawai meraih sertifikasi API dan 51 pegawai memperoleh sertifikasi PAKSI.

Rangkaian kegiatan Hakordia 2025 juga meliputi Integrity Expo yang digelar pada 6–9 Desember 2025 dan Hakordia Run 2025 pada 7 Desember 2025, keduanya bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Yogyakarta.

Melalui peringatan Hakordia 2025, OJK bersama KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sektor jasa keuangan yang bersih dan berintegritas, guna mendukung ekosistem keuangan nasional yang kredibel, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Reses DPRD Kota Bengkulu, Warga Sampaikan Aspirasi Penerangan Jalan hingga Keluhan Nelayan

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Golkar, Rodi, S.Kom., M.M, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 pada Minggu (8/12/2025) di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut.

Rodi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan reses kali ini, masyarakat menyampaikan berbagai masukan penting, terutama terkait penerangan jalan umum, perbaikan jalan, serta siring dan drainase.

“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima, khususnya menyangkut infrastruktur dasar seperti lampu jalan, kondisi jalan lingkungan, dan drainase,” ujar Rodi.

Dalam kegiatan reses tersebut, DPRD turut mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan. Namun, Rodi mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Kota Bengkulu tidak diundang, lantaran pada dua pelaksanaan reses sebelumnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan belum ada yang terealisasi.

“Kami berharap ke depan ada keseriusan. Insya Allah, pada tahun 2026 nanti, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak dua reses sebelumnya bisa benar-benar diakomodasi dan tidak kembali bergeser,” jelasnya.

Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga datang dari kelompok nelayan, terutama terkait bantuan bagi nelayan. Menurut Rodi, pihaknya telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait penganggaran bantuan tersebut.

Nelayan juga mengeluhkan persoalan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang mengalami perubahan data meskipun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap sama. Menanggapi hal tersebut, Rodi menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab teknis perubahan data tersebut.

“Masalah KTA ini kemungkinan terkait proses verifikasi dan berada dalam sistem serta kewenangan DKP. Kita akan terus mendorong agar persoalan ini bisa segera diklarifikasi,” katanya.

Rodi menegaskan bahwa para nelayan berharap adanya bantuan nyata, baik berupa alat tangkap maupun dukungan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada nelayan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu sangat memengaruhi penghasilan mereka.

“Sebagian besar nelayan menggantungkan hidup dari hasil laut. Saat musim hujan atau badai, pendapatan mereka menurun drastis. Karena itu, dukungan dan keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan,” tutup Rodi.

Fachrulsyah Serap Aspirasi Warga di Reses, Siap Ditampung dan Diperjuangkan Melalui Mekanisme DPRD

Charger | Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu, Fachrulsyah, S.P, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 di wilayah Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar. Kegiatan ini berlangsung pada 6–8 Desember 2025 dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi serta keluhan yang mereka hadapi.

Reses tersebut dihadiri oleh masyarakat setempat, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang diwakili Subkoordinator Tata Ruang, Ardiansyah, serta Lurah Betungan. Kehadiran unsur pemerintah daerah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan memperjelas tindak lanjut aspirasi warga.

Dalam pertemuan itu, masyarakat banyak menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, drainase, dan penerangan lampu jalan umum. Warga berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lingkungan.

Fachrulsyah mengatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD.

“Reses ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk turun langsung dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan warga akan kami tampung dan selanjutnya kami perjuangkan melalui mekanisme DPRD serta kami usulkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk ke Dinas PUPR,” ujar Fachrulsyah.

Ia juga menjelaskan bahwa Kelurahan Betungan merupakan wilayah yang luas dengan kebutuhan infrastruktur yang cukup besar. Meski demikian, wilayah tersebut telah mendapatkan perhatian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Betungan ini wilayahnya luas, sehingga kebutuhan infrastrukturnya memang cukup banyak. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya 2020–2021, sudah ada sejumlah pembangunan yang dilaksanakan. Ke depan, pembangunan yang merata akan terus kita dorong,” tambahnya.

Melalui kegiatan reses ini, Fachrulsyah berharap terjalin sinergi yang kuat antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bengkulu.

Reses DPRD Kota Bengkulu, Riuslan: Bukan Sekedar Seremonial tapi Perjuangan Aspirasi Rakyat

Charger | Bengkulu — Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi NasDem, Drs. Riuslan, M.Si, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) II, meliputi Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati. Kegiatan tersebut digelar di Taman Mangrove Badrika Resto, Senin (8/12/2025).

Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung melalui dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga. Berbagai aspirasi disampaikan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan lingkungan, drainase, dan sarana pendukung lainnya.

Dalam keterangannya, Drs. Riuslan, M.Si menegaskan bahwa reses bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Reses ini bukan seremonial, tetapi wadah untuk mendengar langsung suara masyarakat. Memang ada beberapa usulan yang belum terealisasi pada periode sebelumnya karena keterbatasan keuangan daerah, namun hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab kami untuk terus mengawalnya,” ujar Riuslan.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat. Meski demikian, Riuslan optimistis sebagian usulan dapat terakomodasi pada tahun anggaran mendatang.

“Kami berharap pada tahun 2026, meskipun tidak seluruhnya dapat direalisasikan, setidaknya ada beberapa yang bisa ter-cover. Kami percaya pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran, walaupun tidak besar,” jelasnya.

Kegiatan reses tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, serta Edy Haryanto, Anggota DPRD Kota Bengkulu. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan DPRD ini memperkaya diskusi, khususnya dalam memberikan penjelasan teknis serta memperkuat koordinasi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Menurut Riuslan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Melalui reses ini, aspirasi masyarakat akan kami bawa dan perjuangkan dalam proses perencanaan serta penganggaran daerah, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Riuslan.

Persiapan Menuju Persalinan Sehat, Senam Hamil Gentle Yoga Dipandu Bidan Profesional Hadir di Bengkulu

Charger | Bengkulu — Kegiatan senam hamil bersama bidan profesional kembali digelar di Bengkulu sebagai bagian dari persiapan ibu hamil menuju proses persalinan yang sehat dan nyaman. Kali ini, kelas prenatal gentle yoga dipandu oleh Bidan Febra Ayudiah, S.ST., M.H.Kes., yang dikenal aktif memberikan edukasi kesehatan ibu dan anak melalui layanan mom & baby care.

Kegiatan senam hamil ini dilaksanakan di Cloud 9 Bengkulu dan terbuka bagi para ibu hamil yang ingin menjaga kebugaran tubuh, melatih pernapasan, serta mempersiapkan kondisi fisik dan mental menjelang persalinan.

Bidan Febra menjelaskan bahwa senam hamil memiliki peran penting dalam membantu ibu menghadapi proses persalinan. Manfaatnya antara lain mengurangi nyeri punggung, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kualitas tidur, serta melatih teknik pernapasan yang sangat dibutuhkan saat kontraksi dan persalinan.

“Senam hamil bukan hanya soal gerakan fisik, tetapi juga sarana relaksasi, bonding antara ibu dan bayi, serta persiapan mental menghadapi persalinan,” ujar Bidan Febra.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kesadaran ibu hamil akan pentingnya aktivitas fisik yang aman, terarah, dan dibimbing langsung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dengan lebih sehat hingga siap memasuki proses persalinan.

Solihin dan Vina: Reses DPRD Kota Bengkulu Jadi Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Charger | Bengkulu — Anggota DPRD Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang ke III Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini berlangsung pada 6–8 Desember 2025 di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan IV, Solihin, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hal yang mutlak dan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan daerah.

“Kegiatan reses ini adalah komitmen DPRD untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme internal DPRD. Aspirasi yang disampaikan masyarakat bersifat mutlak dan menjadi dasar bagi kami bersama Pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan,” ujar Solihin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu bersama DPRD memiliki komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga kenyamanan, serta menciptakan ketenteraman, khususnya menjelang Bulan Suci Ramadan.

“Menjelang Ramadan, kami berharap pemerintah dan DPRD terus hadir untuk menciptakan suasana yang kondusif agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKB, Vinna Ledy Anggraheni, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti.

“Berbagai aspirasi masyarakat sudah kami terima secara langsung. Insya Allah, semua aspirasi tersebut akan kami tindak lanjuti dan kami bahas bersama rekan-rekan DPRD serta OPD terkait agar dapat direalisasikan secepat mungkin,” kata Vinna.

Vinna juga mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan sejumlah program selama ini terletak pada keterbatasan anggaran daerah.

“Kendala yang kami hadapi masih pada kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Namun kami berharap ke depan kondisi keuangan daerah semakin membaik, sehingga keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat segera direalisasikan bersama-sama,” jelasnya.

Kegiatan reses ini dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Fraksi Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Daerah Pemilihan IV (Ratu Agung dan Ratu Samban), sebagai wujud nyata tanggung jawab wakil rakyat kepada masyarakat, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ratu Agung, Minggu (7/12/2025).